Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama ...

1) Level pejabat struktural tingkat pusat mengeluarkan
kebijakan, keputusan, perintah atau instruksi dan sejenisnya.
2) Level pejabat struktural tingkat daerah (propinsi) menjabarkan
dan mensosialisasikan kebijakan pusat kepada daerah-daerah
(kabupaten/kota) di wilayahnya masing-masing.
3) Level pejabat struktural tingkat daerah (kabupaten/kota)
membina secara langsung para pejabat fungsional (GPAI dan
PPAI) di tingkat satuan pendidikan.
4) Level pejabat fungsional, GPAI melaksanakan kegiatan belajar
mengajar (KBM) dan PPAI melaksanakan kegiatan supervisi
dan monitoring di satuan pendidikan.
i. Pengawasan (controlling)
Fungsi pengawasan pada level pejabat struktural dari tingkat
pusat sampai tingkat daerah berbentuk pengawasan manajerialkomprehensif.
Fungsi pengawasan yang dilakukan pada level
pejabat fungsional disebut pengawasan fungsional (Wasnal),
sedangkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat,
LSM disebut pengawasan masyarakat (Wasmas).
Fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan dalam rangka:
6) pembinaan dan kemitraan.
7) meningkatkan kinerja aparat di bawahnya agar lebih baik.
8) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kebijakan pada tataran
teknis di lapangan;
9) meningkatkan kedisiplinan dan motivasi kerja seluruh aparat,
baik struktural maupun fungsional; dan
10) memberi umpan balik (feed back) bagi pejabat struktural
berwenang dalam rangka mengambil langkah-langkah
perbaikan lebih lanjut.
j. Penilaian (evaluating)
3) Fungsi penilaian dilaksanakan untuk:
f) mengetahui tingkat efektifitas kebijakan pada pelaksanaan
di level teknis;
g) mengetahui tingkat kinerja GPAI dan PPAI;
h) mengetahui tingkat keberhasilan Standar Pengelolan
Pendidikan Agama Islam di tingkat satuan pendidikan;
i) mengetahui tingkat keberhasilan ranah Pendidikan Agama
Islam, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, dan values yang
dikembangkan secara proporsional dan profesional pada
tingkat satuan pendidikan; dan
j) memperoleh umpan balik (feed back) untuk membuat
kebijakan lebih lanjut bagi pejabat berwenang.
4) Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut di atas, maka
dikembangkan aspek-aspek lain dalam pengelolaan
Pendidikan Agama Islam di tingkat satuan pendidikan yang
mencakup: wewenang dan tanggung jawab, pembinaan,
pembiayaan, monitoring dan pengawasan, serta penilaian.
2. Wewenang dan Tanggung Jawab