Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

kompromi politik dan hanya setengah resmi. Tanpa kekuasaan pidana, komisi tersebut lebih
merupakan badan pencari fakta, alih-alih penyidik; mandatnya adalah untuk melaporkan apa
yang terjadi pada masa pemerintahan militer. Setelah sembilan bulan, sebuah laporan yang
panjang lebar mengidentifikasi nama-nama mereka yang dihilangkan, siapa yang dianggap
telah mati, dan mendokumentasikan sifat sistematis dari penindasan oleh junta militer tersebut.
Meskipun laporan tersebut menyebutkan nama-nama para korban, ia tidak menyebutkan nama
pelaku, yang menimbulkan kontroversi. Namun, tanggung jawab dibebankan kepada berbagai
cabang dalam junta militer, dan pembebanan tanggung jawab ini kemudian menjadi dasar
untuk proses pidana terhadap para komandan militer. 27
Komisi kebenaran sebagai respon terhadap penindasan militer masa lalu segera ditiru
oleh negara-negara lainnya. Di semua negara yang mengalami transisi dari pemerintahan
militer yang brutal, timbul pertanyaan penting tentang apakah kesalahan-kesalahan yang
terjadi di masa lalu akan dilupakan begitu saja. Komisi kebenaran timbul sebagai jawaban
terhadap impunitas, dan berjalan seiring dengan amnesti. Di seluruh wilayah Amerika – di
Argentina, Cili, El Salvador, Honduras, Haiti dan Guatemala – tempat terjadinya kekerasan
besar-besaran terhadap penduduk, yang mengecilkan kemungkinan keberhasilan respon
pidana, komisi kebenaran menjadi mekanisme sentral dalam transisi politik. 28 Dalam usaha
untuk melakukan perubahan politik menuju sistem liberal di Cili, respon rezim penerus
terhadap pemerintahan militer yang represif di masa lalu adalah melalui penyelidikan sejarah
oleh Komisi Nasional Kebenaran dan Rekonsiliasi. 29 Penyelidikan, yang dibatasi pada
penemuan fakta-fakta tentang kebijakan penghilangan oleh militer, mencapai kesimpulan
bahwa kebijakan tersebut mempengaruhi ribuan warga sipil.
Ketika perang saudara di El Salvador, yang memakan hingga 75 ribu korban tewas dan
ribuan lainnya terpaksa berpindah tempat tinggal, dan berlangsung selama sekitar sepuluh
tahun, akhirnya selesai, kesepakatan perdamaian akhirnya mensyaratkan pembentukan
“komisi kebenaran” internasional untuk menyelidiki pelanggaran di masa lalu. Komisi yang
dibentuk setelah konflik berkepanjangan sebagai hasil kesepakatan damai ini memiliki mandat
untuk mendokumentasikan “pelanggaran berat” oleh pasukan pemerintah maupun anti
pemerintah selama perang saudara yang berkepanjangan ini. 30 Untuk pertama kalinya sejak
transisi pasca-Perang Dunia Kedua, penyelidikan netral terhadap pelanggaran yang dilakukan
suatu negara dijalankan oleh suatu badan internasional.
Serupa dengan itu, kesepakatan damai di Guatemala, setelah perang selama 36 tahun
yang menewaskan atau menghilangkan ratusan ribu orang, berhasil dicapai setelah ada
27 Lihat Human Rights Watch, An Americas Watch Report: 13-17.
28 “Komisi Klarifikasi Sejarah Masa Lalu” di Guatemala disepakati pada tanggal 23 Juni 1997 di Oslo, Norwegia.
Lihat juga Accord on the Establishment of the Commission for Historical Clarification of Human Rights
Violations and Acts of Violence Which Have Inflicted Suffering upon the Guatemalan Population (Guatemala,
1997); Popkin dan Roht-Arriaza, “Truth as Justice”, 79-116.
29 Komisi Kebenaran Cili ditetapkan dengan Ketetapan No. 355. “Hanya pada dasar kebenaran kita dapat
memenuhi tuntutan mendasar akan keadilan dan menciptakan kondisi yang tidak dapat diabaikan untuk mencapai
rekonsiliasi nasional sepenuhnya” (25 April 1990). Lihat José Zalaquett, Pengantar Informe de la Comisíon
Nacional de Verdad y Reconciliation (Laporan Komisi Nasional Kebenaran dan Rekonsiliasi Cili) (terjemahan
Philip E. Berrymann, dua jilid), Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1993, xxiii-xxxiii.
30 Lihat United Nations Observer Mission in El Salvador, El Salvador Agreements: The Path to Peace (1992),
16-17 (memberikan sinopsis kesepakatan antara pemerintah El Salvador dan Frente Farabundo Marti para la
Liberacíon Nacional (FMLN) di bawah pengawasan Sekretaris Jenderal PBB).
12