Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Pendahuluan
Dalam dekade belakangan ini, masyarakat di seluruh penjuru dunia – Amerika Latin, Eropa
Timur, bekas Uni Soviet, Afrika – berhasil menjatuhkan kediktatoran militer dan rezim
totaliter, dan menggantikannya dengan pemerintahan yang mengedepankan kebebasan dan
demokrasi. Pada masa-masa gerakan politik berskala besar untuk meninggalkan pemerintahan
non-liberal ini, timbul satu pertanyaan yang penting. Bagaimana seharusnya masyarakat
menyikapi masa lalu mereka yang kelam? Pertanyaan ini mengarah ke pertanyaan-pertanyaan
lainnya yang berkaitan dengan hubungan sikap terhadap masa lalu negara dengan masa
depannya. Bagaimana tercipta pemahaman sosial terhadap rezim baru yang berkomitmen pada
“kedaulatan hukum”? [Di sini ditawarkan penerjemahan rule of law dengan “kedaulatan
hukum” ketimbang “aturan hukum” atau “kepastian hukum”; “kedaulatan hukum” lebih
mewakili apa yang dimaksudkan oleh istilah itu dalam bahasa Inggrisnya, ed.] Keputusankeputusan
legal mana sajakah yang memiliki signifikansi dalam perubahan? Apa saja,
andaikan ada, hubungan antara respon negara terhadap masa lalunya yang represif dengan
prospeknya untuk menciptakan tatanan yang demokratik? Apa potensi perundang-undangan
untuk mendorong liberalisasi? 1
Pertanyaan tentang konsepsi keadilan dalam masa-masa transisi politik belum terjawab
dengan memuaskan. Perdebatan tentang “keadilan transisional” biasanya berada dalam
kerangka proposisi normatif bahwa berbagai respon legal yang dilakukan perlu dinilai
berdasarkan prospeknya untuk demokrasi. 2 Dalam perdebatan yang sedang berlangsung
tentang kaitan hukum dan keadilan dengan liberalisasi, terdapat dua kubu pemikiran yang
saling bersaing, yaitu kaum realis dan kaum idealis, tentang kaitan antara hukum dan
perkembangan demokrasi. Kaum realis menganggap bahwa perubahan politik menjadi syarat
untuk terciptanya kepastian hukum, sementara kaum idealis menganggap bahwa diperlukan
langkah-langkah legal tertentu untuk mendahului transisi politik.
Perbedaan pandangan ini muncul dari bias keilmuan (politik vs hukum) atau dari
generalisasi pengalaman-pengalaman negara tertentu ke tingkat universal. Jadi, dalam teori
politik, pandangan dominan tentang proses transisi liberal menggambarkan suatu urutan yang
diawali perubahan politik. Oleh karena itu, respon transisional suatu negara dijelaskan
utamanya dengan batasan-batasan politik dan institusional yang relevan. Usaha mencapai
keadilan dalam masa-masa itu sama sekali tergantung pada konteks yang ada (epifenomenal)
1 Karya-karya selain studi kasus atau pendekatan regional sering kali terbatas pada momen historis tertentu. Lihat
misalnya John Herz (ed.), From Dictatorship to Democracy: Coping with the Legacies of Authoritarianism and
Totalitarianism, Westport, Conn: Greenwood Press, 1982 (berfokus pada masa pascaperang). Untuk pembahasan
klasik tentang masalah keadilan politis, lihat Otto Kircheimer, Political Justice: The Use of Legal Procedure for
Political Ends, Westport, Conn: Greenwood Press, 1980.
2 Lihat Bruce A. Ackerman, The Future of Liberal Revolution, New Haven: Yale University Press, 1992; Carlos
Santiago Nino, Radical Evil on Trial, New Haven: Yale University Press, 1996; John Herz, “An Historical
Perspective”, dalam Alice H. Henkin (ed.), State Crimes: Punishmentor Pardon, Queenstown, Md: Aspen
Institute, 1998. Untuk pendekatan komparatif, lihat esai-esai dalam Guillermo O Donnel et al. (eds.), Transitions
from Authoritarian Rule: Comparative Perpectives, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986. Lihat juga
Juan J. Linz dan Alfred Stepan, Problems of Communist Euripe, Baltimore: Johns Hopkins University Press,
1996 (mengeksplorasi proses-proses transisi dan konsolidasi dari perspektif komparatif. Lihat misalnya Jaime
Malamud-Goti, “Transitional Governments in the Breach: Why Punish State Criminals?” Human Rights
Quarterly 12, No. 1 (1990): 1-16.
1