Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

International Law 1 (1990): 67 (membicarakan usaha PBB untuk membentuk pengadilan pidana
internasional). [Mahkaham yang dimaksud itu, yaitu Mahkamah Pidana Internasional, saat ini telah
didirikan, ed.]
13. Lihat Norman E. Tutorow (ed.), War Crimes, War Criminals and War Crimes Trials: An Annotated
Bibliography and Source Book, New York: Greenwood Press, 1986.
14. Lihat catatan kaki 12 di atas.
15. Sebuah contoh yang buruk adalah penolakan Amerika Serikat terhadap jurisdiksi Mahkamah
Internasional dalam kasus yang diajukan Nikaragua. Lihat Nicaragua v. United States, 1984 ICJ 392
(1984).
16. Lihat Aryeh Neier, War Crimes: Brutality, Genocide, Terror, and the Struggle for Justice, New York:
Times Books, 1998.
17. Untuk komentator dengan posisi ini, lihat misalnya Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report
on the Banality of Evil, New York: Penguin Books, 1964.
18. PBB, Sidang Umum, International Law Commission: Report on the Principles of the Nuremberg
Tribunal, Prinsip I, A/1316 (1950).
19. Ibid. Prinsip III dari Prinsip Nuremberg menyatakan: “Fakta bahwa seorang pelaku tindakan yang
merupakan kejahatan menurut hukum internasional bertindak sebagai Kepala Negara atau pejabat
pemerintahan yang bertanggung-jawab tidak melepaskannya dari tanggung jawab menurut hukum
internasional.”
20. Baik Nuremberg maupun kasus lain sesudahnya, kasus Einsatzgruppen, Trials of War Criminals
before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10, Vol. 4-5 (Washington, DC:
GPO, 1949-1953), menolak pembelaan kepatuhan pada perintah dan doktrin respondeat superior yang
mengalihkan tanggung jawab pada pemberi perintah. Doktrin “tanggung jawab absolut” sebaliknya, yang
menyatakan bahwa perintah atasan tidak pernah bisa menjadi justifikasi tindakan melanggar hukum,
diajukan dalam Mitchell v.Harmony, 13 How 115 (1851) dan kemudian dimuat dalam Prinsip Nuremberg
pada Pasal 8. Dalam standar ilegalitas yang diterima, jika seseorang yang bisa berpikir dengan baik bisa
memahami bahwa perintah yang diterimanya secara manifes ilegal, maka pembelaan kepatuhan ini
ditolak. Prinsip IV dari Prinsip Nuremberg menyatakan: “Fakta bahwa seseorang bertindak mengikuti
perintah pemerintahnya atau atasannya tidak membebaskannya dari tanggung jawab menurut hukum
internasional, dengan syarat bahwa ia bisa melakukan pilihan moral.”
21. Lihat Judgment in the Tokyo War Crimes Trial, 1948, dicetak ulang sebagian dalam Richard Falk,
Gabriel Kolko dan Robert Jay Lifton (eds.), Crimes of War: A Legal, Political-Documentary, and
Psychological Inquiry into the Responsibility of Leaders, Citizens, and Soldiers for Criminal Acts in Wars,
New York: Ramdon House, 1971, 113. Jenderal Yamashita mengajukan banding ke Mahkamah Agung
Amerika Serikat, yang mengafirmasi prinsip tersebut. Lihat In re Yamashita, 327 US I, 13-18 (1945).
22. United States v. Wilhelm von Leeb, dicetak ulang dalam XI Trials of War Criminals before the
Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10, 462 (1950) (High Command Case);
United Sates v. Wilhelm List, dicetak ulang dalam XI Trials of War Criminals before the Nuremberg
Military Tribunals under Control Council Law No. 10, 1230 (1950) (Hostage Case).
23. Lihat umumnya Telford Taylor, Nuremberg and Vietnam: An American Tragedy, Chicago:
Quadrangle Books, 1970. Lihat juga Falk, Kolko dan Lifton (eds.), Crimes of War, 177-415.
24. Lihat United States v. Calley, 46 CMR 1131 (1973). Lihat juga Gary Kamarow, “Individual
Responsibility under International Law: The Nuremberg Principles in Domestic Legal System”,
International and Comparative Law Quarterly 29 (1980): 26-27, untuk diskusi singkat tentang kasus
Calley dalam konteks ini.
9