Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Mungkin akan timbul pertanyaan apakah kontinuitas dengan rezim pendahulu adalah
suatu pertanyaan bagi para hakim masa transisi atau suatu pertanyaan politis yang perlu
diperdebatkan secara lebih luas. Ketika pertanyaan ini muncul pada transisi kontemporer
pasca-komunis, badan pengadilan mengambil tanggung jawab untuk mengambil keputusan.
Isu ini menjadi pertanyaan politik di Jerman-bersatu. Namun, dalam pertimbangannya tentang
sah tidaknya hukum Republik Demokratik Jerman (GDR) untuk kasus penjaga perbatasan,
Pengadilan Berlin mengabaikan kesepakatan politik antara kedua negara Jerman tersebut
(Jerman sebelum bersatu). Traktat Unifikasi mempertimbangkan kontinuitas hukum pidana
Jerman Timur, dengan syarat bahwa ia diterapkan bagi tindakan pidana yang dilakukan pada
masa sebelum reunifikasi. Namun, pengadilan menolak pembelaan para penjaga perbatasan
yang berdasarkan pada hukum Jerman Timur. 47 Dengan demikian, pengadilan menunjukkan
independensinya dari legislatif dan agenda politiknya. Namun, respon transformatif terhadap
masalah politis tidak terlalu diperlukan di Jerman-bersatu, dibandingkan dengan negara-negara
lain di Eropa, karena konteks transisinya. Demikian pula, ketika Pengadilan Konstitusional
Hungaria menolak hukum pengadilan 1956, ia memberikan pesan yang jelas tentang
independensinya dari elemen-elemen politik negara itu. 48 Keputusan-keputusan ini
mencerminkan pemahaman mendalam tentang kedaulatan hukum yang dibentuk oleh badan
pengadilan transisional yang berusaha mencapai independensi dari politik.
Para teoretisi politik sering kali membedakan rezim liberal dengan non-liberal atas
dasar konstitusi mereka; peran konstitusionalisme transisional dibicarakan lebih mendalam
pada bab 6. Namun, penelitian yang dilakukan di sini menunjukkan bahwa apa yang
menunjukkan sifat liberal dari suatu rezim politik bukanlah spesifiknya suatu tatanan
institusional tertentu, namun lebih pada sejauh mana terdapat pelaksanaan dan pemahaman
terhadap kedaulatan hukum. Meskipun konstitusi era komunis menggambarkan hak-hak,
umumnya hak-hak tersebut hanya ada di atas kertas dan jarang dilaksanakan. Jadi, setelah
komunisme, pengesahan piagam baru tentang hak asasi tidak akan memberikan transformasi
yang signifikan bagi kedaulatan hukum. Sebagai respon terhadap ketidakadilan ini, ada
sejumlah pengadilan konstitusional untuk melaksanakan konstitusi yang baru. 49 Peran ini bagi
badan pengadilan adalah respon legal “kritis” yang secara jelas menandakan transformasi
terhadap sistem konstitusional demokrasi liberal.
Pengadilan konstitusional membantu transformasi menuju sistem kedaulatan hukum
dengan beberapa cara. Pertama, pengadilan timbul dari sistem kekuasaan negara yang
tersentralisasi; sebagai forum baru yang dibentuk secara khusus pada masa perubahan dan
transformasi politik, pembentuknya dengan sendirinya menandakan berakhirnya tatanan
politik masa lalu. Kedua, akses terhadap pengadilan konstitusional melalui litigasi
memberikan kemungkinan partisipasi dalam sistem demokrasi yang baru mulai berkembang.
Sejalan dengan waktu, akses ke pengadilan akan memungkinkan masukan dari masyarakat ke
dalam interpretasi konstitusional, memungkinkan pemahaman di tingkat masyarakat terhadap
pembatasan pemerintah dan perlindungan terhadap hak individual. Akses masyarakat ke
pengadilan untuk pelaksanaan hak-hak individual merupakan simbol potensial keterbukaan
Foundation, 1994). Lihat juga Konstitusi Afrika Selatan, Bab VII (dibicarakan pada bab tentang keadilan
konstitusional dalam buku ini).
47 Lihat Judgment of Jan. 20, 1992 (dikutip di catatan kaki 31 di atas).
48 Lihat Judgment of March 5, 1992 (dikutip di catatan kaki 21 di muka).
49 Lihat Teitel, “Post-Communist Constitutionalism”, 169-76.
16