Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Bab 3
Keadilan Historis
Bab ini mengeksplorasi respon historis terhadap peninggalan kekejaman di masa lalu dan
pertanyaan tentang peran apa yang dimainkan oleh pertanggungjawaban historis dalam transisi
menuju demokrasi. Transisi – dari sefinisinya – menunjukkan adanya diskontinuitas sejarah.
Perang, revolusi dan pemerintahan represif merupakan masa-masa gelap dalam sejarah suatu
bangsa yang mengancam kontinuitasnya. Pertanyaan yang timbul adalah: secara deskriptif,
bagaimana masyarakat memperlakukan masa-masa cacat sejarah tersebut? Sejauh mana peran
respon historis terhadap pemerintahan otoriter di masa lalu? Dan secara normatif, dalam hal
apa pertanggungjawaban historis merupakan hal yang korektif dan mendorong liberalisasi?
Suatu pandangan yang populer di kalangan analis politik kontemporer adalah bahwa
penyidikan dan dokumentasi sejarah yang mengasimilasikan masa lalu yang buruk merupakan
hal yang diperlukan untuk mengembalikan kolektivitas pada masa-masa perubahan politik
yang radikal. Klaim mereka adalah bahwa dengan menemukan “kebenaran” tentang
kesalahan-kesalahan negara di masa lalu, seperti melalui konstitusi baru atau pengadilan
suksesor, hal tersebut membantu untuk meletakkan dasar bagi tatanan politik yang baru.
[P]emerintahan penerus memiliki kewajiban untuk menyelidiki dan menentukan fakta-fakta,
sehingga kebenaran diketahui dan dijadikan bagian dari sejarah suatu bangsa ... Perlu ada
pengetahuan dan pengakuan: peristiwa-peristiwa di masa lalu harus diakui keberadaannya secara
resmi dan diungkapkan secara terbuka. Pengungkapan kebenaran .... merespon tuntutan untuk
mendapatkan keadilan dari para korban dan memfasilitasi rekonsiliasi nasional. 1
Seperti klaim normatif konstitusi dan pengadilan di masa transisi, klaim normatif untuk
menyusun dokumentasi sejarah yang resmi adalah bahwa ia memungkinkan pergeseran
menuju tatanan yang lebih liberal. Penyusunan sejarah kolektif tentang masa lalu yang represif
dianggap meletakkan dasar yang diperlukan untuk masyarakat demokratis yang baru.
Dikatakan bahwa proses ini mutlak diperlukan untuk transisi menuju demokrasi: sejarah
transisional yang diarahkan pada masa depan yang lebih baik menggambarkan suatu proses
dialektis dan progresif. Pandangan ini mewarisi semangat dari masa lalu, dari masa
pencerahan – Immanuel Kant hingga Karl Marx, yang menganggap bahwa sejarah bersifat
menguniversalkan dan memberikan penebusan. Dalam pandangan ini, sejarah adalah pengajar
dan hakim, dan kebenaran sejarah itu sendiri merupakan keadilan. Pandangan tentang potensi
liberalisasi dari sejarah inilah yang mendorong argumen kontemporer untuk
pertanggungjawaban sejarah dalam transisi. Namun, asumsi bahwa “kebenaran” dan “sejarah”
1 Alice H. Henkin, “Conference Report”, dalam State Crimes: Punishment or Pardon, dalam Alice H. Henkin
(ed.), Queenstown, Md: Aspen Institute, 1989, 4-5. Terdapat banyak penganjur pandangan ini dalam komunitas
diplomatik dan hak asasi manusia. Lihat misalnya Margaret Popkin dan Naomi Roht-Arriaza, “Truth as Justice:
Investigatory Commissions in Latin America”, Law and Social Inquiry 20 (Musim Dingin 1995): 79. Lihat juga
José Zalaquett, “Balancing Ethical Imperatives and Political Constraints: The Dilemma of New Democracies
Confronting Past Human Rights Violations”, Hastings Law Journal 43 (1992): 1425; Timothy Garton Ash, The
File: A Personal History, New York : Random House, 1997.
1