Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Authoritarian Rule: Southern Europe, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986, 108-37. Lihat
Tura, “Iberian Case Study”, 291-92.
25. Untuk tinjauan umum tentang transisi dan analisis terhadap Konstitusi 1988, lihat Keith S. Rossen,
“Brazil’s New Constitution: An Exercise in Transient Constitutionalism for a Transitional Society”,
American Journal of Comparative Law 38 (1990): 773.
26. Untuk contoh tentang batasan baru terhadap penetaan keadaan siaga, lihat Pasal 136 dan 137, selain
penyusunan undang-undang kepresidenan yang dikaitkan dengan keadaan darurat. Konstitusi Brazil
menyatakan: “Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh Kongres Nasional “... Konstitusi Brazil, Pasal 44.
Pasal 62 menyatakan:
Dalam kasus penting dan urgen, Presiden Repblik bleh mengambil tindakan sementara
yang berkekuatan hukum; namun, ia harus segera memberikannya kepada Kongres
nasional, yang bila sedang dalam keadaan reses, harus bersidang dalam sidang istimewa
dalam waktu lima hari.
....
Tindakan semantara ini akan tidak berlaku sejak tanggal diterbitkannya bila tidak diubah
kedudukannya menjadi hukum dalam tiga puluh hari setelah tanggal diterbitkannya, dan
Konres Nasional harus mengatur semua hukum yang terkait yang mungkin timbul dari
pengambilan langkah-langkah tersebut.
27. Untuk contoh argumen ini, lihat Rossen, “Brazil’s New Constitution”, 783.
28. Untuk tinjauan singkat tentang negosiasi yang terjadi, lihat “Chile: Chronology 1988-1991”, jilid 4
dalam Albert P. Blaustein dan Gilbert H. Flanz (eds.), Constitutions of the Countries of the World, Dobbs
Ferry, N.Y: Oceana Publications, 1994, 33-36. Pasal 9 tentang partai politik mengalami amendemen,
selain Pasal 95 dan 96, yang melemahkan Dewan Keamanan nasional.
29. Daniel T. Fox dan Anne Stetson, “The 1991 Constitutional Reform: Prospects for Democracy and the
Rule of Law in Colombia”, Case Western Reserve Journal of International Law 24 (1992): 143-44.
30. William C. Banks dan Edgar Alvarez, “The New Colombian Constitution: Democratic Victory of
Popular Surrender?” University of Miami Inter-American Law Review 23 (1991): 55-57. Lihat Foz dan
Stetson, “The 1991 Constitutional Reform”, 142, 145.
31. Lihat Konstitusi Kolombia, Pasal Peralihan 6 (menjelaskan Konstituante Nasional), Pasal Peralihan 39
(memberikan kepada presiden “kekuasaan luar biasa” untuk menerbitkan “keputusan yang berkekuatan
hukum” dalam jangka waktu tiga bulan), dan Pasal Peralihan 30 (tentang amnesti).
32. Lihat Rawls, Political Liberalism, 133-72.
33. Untuk tinjauan mendalam tentang sejarah penyusunan konstitusi Jepang, lihat Kyoko Inoue,
MacArthur’s Japanese Constitution: A Linguistic and Cultural Study of Its Making, Chicago: University
of Chicago Press, 1991.
34. Untuk suatu tuduhan bahwa konstitusi gagal menciptakan otoritas dan stabilitas, lihat Arendt, On
Revolution, 144-45.
35. Lihat Konstitusi Jepang, Bab III, Pasal 9. Bab I Konstitusi Jepang membahas perihal kekaisaran.
Dalam Pasal 1, ia dijadikan “simbol negara”. Pasal 3 menyatakan: “Saran dan persetujuan Kabinet akan
menjadi syarat untuk semua tindakan kaisar dalam hal kenegaraan, dan kabinet akan bertanggung jawab”.
Pasal 4 menyatakan: “Kaisar ... tidak memiliki kekuasaan yang berkaitan dengan pemerintahan”.
45