Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Komisi Kebenaran Afrika Selatan. Dalam semua transisi yang dibahas di atas, sanksi
pidana tidak diberikan dan diganti dengan bentuk keadilan reparatoris.
Penggunaan tindakan reparatoris transisional, seperti dibicarakan di atas, oleh
rezim penerus sebagai ganti penghukuman menantang intuisi kita tentang apa yang
membedakan sanksi pidana dan perdata. Pertentangan pidana-perdata yang umum
diterima ternyata tidak berlaku dalam praktik transisional. Praktik reparatoris transisional
menyikapi pelanggaran hak-hak individual, sekaligus menentukan tanggung jawab untuk
tindak pidana di masa lalu, sehingga gabungan tujuan ini sukar diklasifikasikan sebagai
keadilan pidana atau korektif. Praktik reparatoris transisional yang dibicarakan di atas
memungkinkan pengetahuan dan pengutukan publik terhadap pelanggaran dengan cara
serupa dengan sanksi pidana. Dalam common law, sifat kesalahan dianggap terikat
dengan sifat kerugian, maka publik dan privat bersesuaian dengan pidana dan perdata.
Seperti ditulis William Blackstone, “[P]elanggaran perdata merupakan pelanggaran
terhadap hak-hak sipil yang dimiliki individu, yang dianggap semata-mata sebagai
individu, sementara pelanggaran publik, atau kejahatan dan tindak pidana, merupakan
pelanggaran terhadap hak-hak dan kewajiban publik, yang berkaitan dengan seluruh
masyarakat.” 33 Meskipun hal ini dalam common law merupakan perbedaan utama antara
pidana dan perdata; dalam negara modern, cara berpikir kita tentang perbedaan peradilan
pidana dan korektif telah mengalami perubahan. Hal ini terlihat dengan jelas dalam
transisi.
Praktik reparatoris transisional menantang pemahaman bahwa ciri utama
peradilan pidana (yang membedakannya dari peradilan perdata) adalah dominasi peran
negara, karena skema reparatoris ini memiliki arti bahwa negara terlibat secara
mendalam. 34 Pemahaman ini juga ditantang oleh berbagai inisiatif privat dalam peradilan
pidana transisional. Dalam masa transisi politik, pihak privat, seperti para korban atau
perwakilannya, sering kali mendorong proses penuntutan. Inisiatif privat ini tampak jelas
dalam sejarah: hampir semua usaha pengadilan penjahat Perang Dunia Kedua sejak masa
pasca-perang berasal dari inisiatif privat. 35 Contoh penting dalam hal ini adalah Prancis.
Dalam hukum pidana kontinental, inisiatif dalam peradilan pidana sering kali dimulai
oleh pihak privat, biasanya para korban, seperti dalam proses perdata. 36 Keterlibatan
privat para korban dalam peradilan pidana juga mulai dipertimbangkan dalam
jurisprudensi sistem Inter-Amerika, di mana Komisi Inter-Amerika telah mengakui
bahwa bila undang-undang amnesti disahkan, hak proses peradilan para korban
terpengaruh, sehingga ada kemungkinan gangguan terhadap proses penyelidikan dan
retributif. “Para kerabat atau korban pelanggaran hak asasi manusia memiliki hak untuk
proses hukum, untuk penyelidikan yudisial yang mendalam dan tidak memihak untuk
33 William Blackstone, “Of Public Wrongs”, dalam Commentaries on the Laws of England, jilid 4, Oxford:
Clarendon Press, 1765, 1765, 5-6.
34 Jeffrie G. Murphy dan Jules L. Coleman, Philosophy of Law: An Introduction to Jurisprudence, Boulder:
Westview Press, 1990, 114-17, 145, 157-60.
35 Lihat misalnya, Fédération Nationale de Déportés et Internés Résistants et Patriotes vs. Barbie, 78 ILR
125 (Fr. cass. Crim, 1985.
36 Marry Ann Glendon, M.W. Gordon dan Christopher Osakwe, Comparative Legal Traditions: Text,
Materials and Cases on the Civil and Common Law Traditions, with Special Reference to French, German,
English and European Law, St. Paul: West Publishing, 1994, 95-96.
12