Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

orang menderita, mengapa hanya beberapa yang mendapat kompensasi?” 49 Pada
umumnya, norma panduan yang utama adalah kerugian yang telah dialami. Kerugian
pada masa pemerintahan sebelumnya dipahami (sesuai dengan konteks wilayah tersebut)
secara universalis dan egaliter. Premis-premis ini ditarik dari nilai utama kedaulatan
hukum dalam masa komunisme. Jon Elster, memandang bahwa “isu utama ... adalah ...
perlakuan yang setara ... Amanat penting untuk mengingat bahwa pada dasarnya semua
menderita dalam masa komunisme .... Kompensasi sepenuhnya bagi beberapa korban saja
tidak bisa dibela sebagai suatu bentuk konkret dari ide tentang kompensasi universal”. 50
Berawal dari klaim bahwa dalam masa totaliter sebelumnya semua orang
mengalami penderitaan, mereka yang menentang tidakan reparatoris pasca-komunisme
beralasan bahwa satu-satunya skema reparatoris yang adil adalah yang bersifat universal.
Karena jelas bahwa skema tersebut tidaklah mungkin disebabkan kurangnya sumber daya
yang tersedia, argumen universalitas ini malah menjadi dasar untuk menolak segala
bentuk pemberian kompensasi, yang sebenarnya paradoksal. Bagaimanapun, keadilan
reparatoris di bekas blok komunis amat dilemahkan karena tiadanya kompensasi secara
menyeluruh. Asumsi egaliter utama bahwa “semua orang menderita” dalam masa rezim
lama memliki dua klaim tentang reparasi berdasarkan pada kerugian yang dialami, klaim
universalitas dan kesetaraan. Bila reparasi universal ditempatkan sebagai idea, skema
reparatoris transisional menjadi terkutub: semua atau tidak sama sekali. Argumen egaliter
yang digunakan untuk menentang reparasi transisional menggemakan eksperimen sosialis
– yang telah gagal.
Namun, dalam sistem demokrasi yang mapan, melakukan tindakan perbaikan,
yang bahkan hanyalah sebagian, diterima sebagai bagian dari tindakan korektif. 51
Kedaulatan hukum yang berlaku umum untuk kebijakan pemerintah ini adalah bahwa
mereka dijalankan langkah demi langkah. 52 Nilai-nilai perlindungan yang setara
menunjukkan bahwa kasus serupa; suatu kebijakan korektif yang adil harus
mempertimbangkan klaim-klaim individual dan keseruapaan antaranya.
Tantangan terhadap skema reparatoris pasca-komunis ini juga terlihat dalam
masalah distribusi. Dari perspektif ini, kebijakan distributif yang adil harus
memperhatikan klaim-klaim dari anggota lain dalam masyarakat. Meskipun universalitas
bukanlah panduan utama terhadap keadilan korekatif secara konvensional, ia perlu
diperhatikan pada masa setelah komunisme.
Dengan menjadikan kerugian sebagai dasar keadilan reparatoris pada masa
transisional, skema-skema ini menjadi rentan karena memiliki dampak yang terbuka,
berpotensi untuk memasukkan segala bentuk ketidakadilan di masa lalu. Dengan potensi
klaim yang tidak terbatas ini, batasan yang mungkin ditentukan oleh ketersediaan sumber
daya. Namun, masalah ini bisa agak berkurang karena sejarah politik ekonomi terpimpin
di wilayah tersebut, karena properti yang dipermasalahkan berada di tangan negara:
49
Václav Havel, Open Letters: Selected Writings, 1965-1990, ed. Paul Wilson, New York: Random House,
Vintage Books, 1992.
50
Jon Elster, “On Doing What One Can: An Agreement against post-Communist Restitution and
Retribution”, East European Constitutional Review 1, No. 2 (musim panas 1992): 16 (tekanan
ditambahkan).
51
Untuk suatu rangkuman yang bagus, lihat John Chapman (ed.), Compensatory Justice: Nomos XXXIII,
New York: New York University Press, 1991.
52
Lihat Peter Schuck, “Mass Torts: An Institutional Evolutionist Perpective”, Cornell Law Review 80
(1995): 941.
17