Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

dianggap tepat sebagai saat penyusunan konstitusi, suatu jangka waktu penyusunan
konstitusi atau “momen konstitusional”. Penyusunan konstitusi dilakukan sebelum
pengesahan hukum dan institusi lainnya. 12 Penyusunan hukum tingkat tinggi juga
berimplikasi proses pengambilan keputusan yang lebih teliti. “Jalur penyusunan hukum
tingkat tinggi ... menggunakan prosedur khusus untuk menentukan apakah mayoritas
rakyat memberikan dukungannya terhadap prinsip-prinsip dari suatu gerakan
revolusioner yang akan dinyatakan dengan mengatasnamakan rakyat”. 13 Kaum
fondasionalis memandang bahwa status khusus politik konstitusional ini berasal dari
peran kedaulatan rakyat di dalam penyusunannya, melalui proses penyusuannya yang
khusus. Politik konstitusional dianggap berkaitan dengan tingkat pertimbangan politis
yang lebih tinggi, dan dengan demikian berbeda dari perpolitikan biasa. Konsepsi ini
merujuk pada proses berdirinya Amerika Serikat, bahwa konvensi konstitusional
Amerika ini memiliki konsensus luas. Namun klaim ini agak kontroversial. Mungkin
proses-proses yang dianggap sebagai syarat fondasionalisme konstitusional perlu
diinterpretasikan pada tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Dengan pendekatan ini,
kurangnya partisipasi dalam proses ratifikasi konstitusi bukanlah hal yang fatal, selama
partisipasi dalam hal ini lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi politik biasa dalam
masa itu. Suatu perspektif transisional membantu menjelaskan mengapa dalam masamasa
gejolak politik, bahkan partisipasi terbatas dari masyarakat sudah cukup untuk
melegitimasi transformasi konstitusional. 14 Dalam paradigma kontemporer utama,
terdapat klaim kuat tentang kaitan antara perubahan politik dan perubahan konstitusional.
Pemikiran ideal tentang konstitusi bersifat memandang ke depan: tujuannya adalah untuk
meninggalkan masa lalu dan bergerak menuju masa depan yang lebih cerah. Penyusunan
konstitusi dianggap menjadi dasar bagi tatanan demokratis yang baru.
Meskipun klaim-klaimnya dianggap berlaku universal, teori konstitusional
kontemporer sendiri ditarik dari suatu konteks politik tertentu, yaitu revolusi di abad ke-
18. Sementara pemahaman modern tidak menganggap konstitusi sebagai tatanan politis
suatu negara, seperti dalam pemahaman klasik, pandangan modern tentang politik
konstitusional tak terlepaskan dari revolusi di masa lalu dan tatanan politik masa depan.
Meskipun pengalaman Amerika dianggap mencontohkan penyusunan konstitusi yang
mendasar, dalam tahun-tahun terakhir, suatu klaim preskriptif yang lebih luas juga
diarahkan kepada negara-negara lain dalam proses transisi. Maka, dalam The Future of
Liberal Revolution, pandangan fondasionalis diperluas ke transisi pasca-komunis
kontemporer. Dengan merujuk pada proses penyusunan konstitusi Amerika Serikat,
Ackerman menyerukan kepada negara-negara demokrasi baru di Eropa Timur agar
menyisihkan politik biasa dan memuncakkan revolusi mereka dengan suatu konstitusi. 15
Namun pandangan tentang konstitusi sebagai dasar perubahan politik yang liberal hanya
menawarkan penyelesaian teoretis terhadap dilema penyusunan konstitusi pasca-revolusi.
12 Ibid., 55.
13 Ibid., 14
14 Lihat Peter Berkowitz, “Book Review”, Eighteenth Century Studies 26 (1993): 695 (meninjau Bruce A.
Ackerman, We the People: Foundations, Cambridge: Harvard university Press, Belknap Press, 1991
(menunjukkan bahwa pemilihan umum untuk meratifikasi konstitusi biasanya diikuti oleh hanya sedikit
pemilih).
15 Lihat Bruce A. Ackerman, The Future of Liberal Revolution, 193. Untuk argumen kontinental yang
terkait, lihat Ulrich Preuss, Constitutional Revolution: The Link Between Constitutionalism and Progress,
terjemahan Deborah Lucas Schneider, Atlantic Highlands: Humanities Press, 1995.
5