Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

untuk menciptakan Kota Abadi di bumi”, dan keinginan untuk membentuk pemerintah
“yang mampu menghentikan siklus pergantian pemerintahan, dari menanjaknya hingga
keruntuhan suatu imperium, dan membentuk suatu kota yang abadi”. 8 Pemikiran tentang
peletakan dasar ini menyelesaikan dilema perubahan politik dengan konstitusi yang
bersifat abadi. Meskipun bersifat paradoksal, perubahan revolusioner yang ingin
dilakukan ini adalah tindakan peletakan dasar yang bersifat konstitutif.
Konstitusionalisme Amerika dicirikan oleh paradoks perubahan konstitusional: yang
revolusioner namun berlangsung abadi. Pandangan Amerika terhadap revolusinya ini
mendorong timbulnya paradigma baru tentang konstitusionalisme sebagai dasar bagi
tatanan demokratik. Dalam paradigma ini, konstitusionalisme adalah sesuatu yang
berbeda dari arti klasiknya, yang diidentifikasikan dengan tatanan politik. Ia lebih
menyerupai konstitusionalisme dalam arti Magna Carta, yang melindungi kebebasankebebasan
negatif. Pemikiran tentang demokrasi konstitusional melampaui perlindungan
terhadap hak-hak individual saja. “Penyusunan konstitusi” dianggap sebagai “tindakan
revolusioner yang paling utama dan mulia”. 9 Suatu konstitusionalisme mendasar yang
ideal memiliki potensi untuk mengesahkan seluruh sapuan normatif dari revolusi.
Melanjutkan pemikiran Arendt, konstitusionalis Amerika, Bruce Ackerman,
menyatakan klaim normatif yang kuat tentang penyusunan konstitusi sebagai dasar
revolusi demokrasi. Dalam pandangan ini, penyusunan konstitusi merupakan tahap
terpenting dan terakhir dalam revolusi liberal, suatu “momen konstitusional” revolusioner
yang menunjukkan keterpisahan dari rezim lama dan berdirinya tatanan politik yang
baru. 10 “Jika sasaran yang ingin dicapai adalah tranformasi terhadap norma-norma
konstitusional, maka keterpisahan sama sekali adalah hal yang diharapkan ...”. Bagi
Ackerman, suatu “tatanan yang sah” bergantung pada “usaha sistematik untuk
menunjukkan prinsip-prinsip rezim baru”. Dalam teori konstitusional kontemporer,
penyusunan konstitusi transformatif tidak terbatas pda revolusi; namun terdapat pula
momen-momen konstitutif lainnya yang potensial. Dengan memperluas kemungkinan
penyusunan konstitusi transformatif di luar masa revolusi, Ackerman memberikan suatu
perbedaan antara politik biasa dan politik konstitusional dalam model modern ini. Dalam
kerangka “demokrasi dualis”, perubahan politik atau konstitusi normal berjalan dalam
jalur yang berbeda, dan menawarkan penyelesaian yang rapih terhadap dilema yang
ditimbulkan konstitusionalisme dalam masa-masa revolusioner. Dengan mendefinisikan
kategori “ganda” yaitu penyusunan keputusan “biasa” oleh pemerintah, dan penyusunan
hukum “tingkat tinggi” oleh “rakyat”, dilema konstitusi dan perubahan politik radikal
dapat diselesaikan. 11 Dalam demokrasi dualis, dilema awal konstitusional, perubahan
konstitusional dan tinjauan konstitusional dihilangkan.
Dalam model kontemporer, penyusunan konstitusi memiliki arti revolusi melalui
penyusunan hukum tingkat tinggi, namun pembedaan antara penyusunan hukum tingkat
tinggi dan rendah masih ambigu. Yang mencirikan penyusunan hukum tingkat tinggi
adalah suatu proses yang khas dan penentuan waktu yang tepat. Ada saat-saat yang
8 Ibid., 232-34.
9 Ibid,. 157.
10 Bruce A. Ackerman, The Future of Liberal Revolution, New Haven: Yale University Press, 1992, 57.
Lihat umumnya Michel Rosenfeld (ed.), Constitutionalism, Identity, Difference and Legitimacy:
Theoretical Perspectives, Durham: Duke University Press, 1994 (menganalisis kaitan antara
konstitusionalisme dan identitas kelompok).
11 Bruce A. Ackerman, “Constitutional Politics/Constitutional Law”, Yale Law Journal 99 (1989): 453-547.
4