Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

perlindungan konvensional. Struktur normatif yang diciptakan oleh Basic Law sering kali
dikatakan sebagai “demokrasi militan”. 44 Demokrasi militan mungkin merupakan konsep
yang paradoksal, namun menunjukkan tujuan transformatif utama dari instrumen ini.
Dengan memberikan persyaratan demokratis bagi individu dan partai politik,
elemen-elemen non-liberal akan disingkirkan dari kehidupan politik. Suatu tatanan
konstitusional yang militan tidak hanya siaga menghadapi penyalahgunaan kekuasaan
negara, tetapi juga kedaulatan rakyat. 45 Konstitusionalisme transisional berjalan secara
berbeda dari intuisi umum tentang peran konstitusionalisme. Perlindungan terhadap
penindasan serupa di masa depan tidak terbatas pada pernyataan tentang hak-hak
individual; konstitusi transisional tidak hanya memberikan batas terhadap mayoritas
politik, namun juga pada sistem politik yang tidak liberal. Pandangan bahwa fasisme
merupakan ekspresi politik yang bersifat populis mengarah pada usaha untuk membatasi
ekspresi demikian, bahkan bila dilakukan oleh mayoritas sekalipun, yang merupakan
suatu tindakan paradoksal dalam usaha mempertahankan demokrasi konstitusional.
Sebagai instrumen konstitusional sementara, Basic Law mencerminkan berbagai tingkat
transisionalitas dan kekokohan konstitusional. Beberapa norma konstitusional bersifat
sementara, sedangkan yang lainnya yaitu yang berkaitan dengan nilai-nilai normatif
liberal (seperti perlindungan hak kesetaraan individual) bersifat amat kukuh dan tidak
dapat diutak-atik, 46 dan dengan demikian mendefinisikan identitas politik liberal negara
tersebut. Basic Law Jerman, seperti diinterpretasikan pengadilan konstitusional negara
itu, menjadi penjaga negara liberal. Ia bisa dibandingkan dengan konstitusi pascaapartheid
Afrika Selatan 1993.
Konstitusi pasca-perang ini menggambarkan konstitusionalisme dalam abad
ketiganya. Dalam pergeseran meninggalkan pemerintahan otoriter, dengan latar belakang
rezim konstitusional yang sudah ada, konstitusi demikian memainkan fungsi kritis:
merekonstruksi kecenderungan konstitusional masa lalu yang terkait dengan kebijakan
non-liberal. Sementara penyusunan konstitusi pasca-otoritarianisme sering kali tidak
memiliki legitimasi melalui proses konstitusional penuh yang ada dalam model
fondasionalis, delegitimasi terhadap rezim yang lama membuka jalan untuk rekonstruksi
konstitusional. Konstitusi pasca-perang tidak dapat dijelaskan dalam model
konstitusional yang diidealisasi, karena tidak bisa dianggap sebagai ekspresi sepenuhnya
konsensus masyarakat dan agenda revolusioner. Sering kali bahkan konstitusi merupakan
hasil proses politik yang bertentangan dengan itu. Ketiadaan konsensus masyarakat
dalam proses penyusunan konstitusi dan ketiadaan komitmen demokratis yang terdapat
dalam pandangan tentang konstitusi sebagai dasar politik juga tampak dalam prinsip
44 Lihat Donald P. Kommers, The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, edisi
kedua, Durham: Duke University Press, 1997. Untuk ilustrasi tentang prinsip konstitusional ini dalam
Keputusan Pengadilan Konstitusional Federal, lihat, Socialist Reich Party Case, 2 BverfGE 1 (Jerman
1952), diterjemahkan dalam Kommers, Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany,
218. Lihat juga Donald P. Kommers, “German Constitutionalism: A Prolegomenon”, Emory Law Journal
40 (1991): 854.
45 Partai-partai politik yang “tujuannya atau tindakan pengikutnya, berusaha untuk melemahkan atau
menyingkirkan tatanan mendasar demokrasi bebas atau mengancam eksistensi Republik Federal Jerman,
dianggap inkonstitusional”, Basic Law, Pasal 21 § 2. Individu kehilangan hak konstitusionalnya untuk
berekspresi bila terjadi penyalahgunaan ucapan, pers, pendidikan dan berkumpul “untuk melemahkan
tatanan mendasar demokrasi bebas” (Pasal 18). Lihat bab sebelumnya “Keadilan Administratif”.
46 Lihat Basic Law, Pasal 74 § 3 (menetapkan bahwa “prinsip-prinsip mendasar” dalam Pasal 1 dan 20 tidak
boleh diamendemen :hingga jangka waktu yang tidak terbatas” atau “abadi”).
16