Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Kedua. Meskipun pengadilan dilakukan puluhan tahun setelah terjadinya pelanggaran, di
negara Israel, itu tidak dianggap melanggar prinsip retroaktivitas maupun teritorialitas. 132
Kalau menurut prinsip teritorialitas tradisional, komunitas yang mengalami pelanggaran harus
ada di wilayah terjadinya kejahatan, maka kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap sebagai
kejahatan atau pelanggaran terhadap seluruh komunitas umat manusia. Pemahaman serupa
tentang universalitas mendasari proses kejahatan terhadap kemanusiaan kontemporer. 133 Pada
pengadilan kejahatan Perang Dunia Kedua yang dilakukan belakangan, seperti yang
disidangkan di Kanada, jurisdiksi diberikan kepada kejahatan yang “bisa diadili di Kanada”
pada saat terjadinya. 134 Pengadilan di Spanyol untuk kasus kejahatan terhadap kemanusiaan
yang dilakukan di Argentina dan Cili berdasarkan pada pemahaman universalitas yang
serupa. 135 Penerapan konsep jurisdiksi universal memiliki arti proyeksi ke belakang sekaligus
prospektivitas yang konstruktif. Konstruksi ini merupakan bagian dari legalitas transisional,
karena ia menyelesaikan dilema pergeseran normatif sambil menaati prinsip kedaulatan
hukum konvensional yaitu stabilitas dan kontinuitas hukum.
Dengan kaitan politik yang ada pada penindasan, ajudikasinya sering kali mengambil
salah satu dari dua bentuk: atau pelanggaran tersebut diadili di negara lain, yang memiliki
jurisdiksi dengan kondisi politik yang lebih liberal, seperti dibicarakan di atas, atau diadili di
tempat kejahatan tersebut terjadi, namun setelah jangka waktu tertentu. Dalam salah satu dari
kedua konteks itu, pengadilan terhadap pelanggaran, yang mungkin dipengaruhi oleh kondisi
politik, tidaklah didorong oleh keduanya, dan menunjukkan persistensi respon hukum terhadap
pelanggaran berat dan kekuatan normatifnya.
Paradoks Jangka Waktu
Pertimbangkanlah fenomena pengadilan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak mengenal
batas waktu. Kasus-kasus tersebut mengaitkan lebih dari satu rezim, menarik benang merah
politik melalui tempat dan waktu, dan memelihara perasaan tanggung jawab terhadap
kesalahan di masa lalu yang pada akhirnya membangun identitas politik negara yang bertahan
lama. Kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dibatasi oleh prinsip-prinsip jurisdiksional yang
lazim, seperti batasan waktu. Terdapat selang waktu hampir setengah abad antara
pemerintahan teror Nazi dan komunis dan pengadilan suksesor masing-masing, yang mungkin
tidak sesuai dengan intuisi normal kita tentang cara kerja peradilan pidana. 136 Lebih dari
132 Government of Israel v. Adolf Eichmann, Keputusan Mahkamah Agung (1962), bagian 11-12.
133 Lihat Tadic, dicetak ulang dalam International Legal Materials 35 (1996): 32.
134 Lihat Criminal Code, R.S.C., bab c-46, § 6 (1.91) (Kanada, 1985), diperbaiki dalam bab 37, 1987 S.C. 1105.
135 Ini juga merupakan pemikiran House of Lords. Lihat UK House of Lords In re Pinochet, dicetak ulang dalam
Opinions of the Lords of Appeal for Judgment in the Cause (15 Januari 1999), tersedia di
http://www.parliament.the-stationery.off...pa/Id199899/Idjudgmt/jd 990115/pin01.htm. Terdapat pula pengadilan
lain dengan pendekatan jurisdiksional yang serupa. Lihat juga “Orden de Prisiόn provisional incondicional de
Leopoldo Fortunato Galtieri, Juzgado Número Cinco de la Audiencia Nacional Española” (25 Maret 1997),
tersedia di http://www.derechos.org/nizkor/arg/espana/autogalt.html.
136 Tentang masalah selang waktu dan respon legal, lihat David Matas, Justice Delayed: Nazi War Criminals in
Canada, Toronto: Summerhill Press, 1987; Peter Irons, Justice at War: The Story of Japanese American
Internment Cases, New York: Oxford University Press, 1983; Harold David Cesarani, Justice Delayed, London:
Mandarin, 1992; Allan A. Ryan, Jr., Quiet Neighbors, San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1984. Lihat juga
44