Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

pemikiran tentang semakin diperlukannya intervensi kemanusiaan, yang menimbulkan
pertanyaan lebih lanjut tentang tanggung jawab moral dan hukum terhadap kekejaman.
Terlepas dari apakah dalam hal ini hukum membentuk sejarah atau sebaliknya, dinamika
keseluruhannya tampak dengan jelas – bahwa pemahaman hukum dan sejarah mengalami
pergerakan ke arah yang sama. Pada akhir abad ke-20, terdapat anggapan bahwa tanggung
jawab untuk penindasan di masa modern terletak pada individu, yang dilatarbelakangi oleh
kebijakan yang sistemik. Pemahaman sejarah ikut berubah dengan merujuk pada kerangka
yang diterima. Maka, nilai sejarah pengadilan pasca-perang juga ikut berubah sejalan dengan
pemahaman di atas. Pandangan bahwa pengadilan tersebut diarahkan untuk menentukan
tanggung jawab individual terhadap kejahatan perang telah berganti dengan pemahaman yang
lebih kompleks tentang pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam negara dengan sistem kedaulatan hukum yang modern, pengadilan merupakan
ritual untuk secara terbuka mengkontekstualkan dan mengisahkan pengalaman pelanggaran di
masa lalu. Dalam masa transisi, pengadilan memiliki peran yang bahkan lebih signifikan,
karena ia tepat untuk digunakan merepresentasikan sejarah yang kontroversial, yang lazim
terjadi pada masa gejolak politik. Namun, ritual-ritual tentang perdebatan sejarah kasus demi
kasus, sebagaimana dilakukan oleh proses pengadilan terhadap individu, sering kali gagal
menyikapi kekejaman besar-besaran yang merupakan ciri khas penindasan dalam negara
modern.
Dilema Keadilan Politis
Pengadilan-pengadilan suksesor menunjukkan bahwa dalam saat transisi, pengadilan bisa
digunakan sebagai kerangka pemahaman tentang tanggung jawab. Maka, meskipun
pengadilan lazimnya dianggap menekankan pada tanggung jawab individual terhadap
kesalahannya, pengadilan transisional menengahi pemahaman tanggung jawab individual dan
tanggung jawab kolektif. Meskipun pengadilan suksesor berpotensi untuk menciptakan suatu
rekaman sejarah tentang masa lalu yang gelap suatu negara, penggunaan pengadilan untuk
tujuan tersebut menjadi tantangan bagi prinsip kedaulatan hukum. Timbul dilema yang sukar
ketika kebijakan penghukuman diterapkan terutama untuk menciptakan suatu rekaman sejarah,
bila tujuan utama hukuman di masa transisi berada di luar sistem peradilan pidana di masa
normal. Ilustrasi kontemporer tentang hal ini adalah penggunaan pengadilan pasca-komunis,
seperti tentang pemberontakan Hungaria 1956, untuk memberikan gambaran yang jelas
tentang masa sejarah yang semula kabur. Pengadilan-pengadilan tersebut berisiko dianggap
dipengaruhi oleh kepentingan politik. Penyusunan sejarah publik dengan menggunakan hukum
pidana menimbulkan kecemasan tentang dikorbankannya hak-hak individual terhadap
kepentingan masyarakat untuk menciptakan suatu catatan sejarah. Suatu kasus yang ekstrem
adalah pengadilan seorang yang tidak bersalah untuk menunjukkan satu titik dalam sejarah.
Penggunaan pengadilan untuk kepentingan politis secara terang-terangan demikian hanya akan
menjadi “pengadilan sandiwara”. Bila negara-negara yang sedang mendemokratiskan dirinya
menggunakan pengadilan untuk mencapai keadilan historis, mereka berisiko mengalami
politisasi – dan memberikan kesan bahwa tidak ada perubahan dibandingkan rezim
sebelumnya.
Bahkan bila pengadilan ditujukan untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih
liberal dan menaati prosedur hukum, begitu mulai dilaksanakan, dampak pengadilan sering
8