Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

erpikir tentang penggunaan cara-cara yang berdasarkan pada kelas politik? Intuisi kita adalah
mengkonseptualkan tindakan-tindakan tersebut dengan cara yang antinomik: sebagai hukuman
yang retrospektif, atau kondisi tatanan politik yang prospektif. Tindakan administratif
transisional tampak paradoksal, dan tidak sesuai dengan intuisi yang berdasarkan pada hukum
di masa biasa. Dalam beberapa hal, tindakan tersebut memandang ke depan, untuk
mengadakan transformasi politik. Namun, di sisi lain, tindakan administratif transisional
memandang ke belakang, seperti sanksi punitif. Dalam karakternya yang memandang ke
belakang ini, respon-respon demikian menyerupai sanksi pidana; sementara dalam
memandang ke depan, tindakan-tindakan ini merupakan usaha berskala besar untuk menyusun
kembali komunitas, institusi dan proses politik, dan dalam hal ini keadilan administratif
menyerupai langkah-langkah konstitusional.
Berkaitan dengan pertentangan antara sifatnya yang memandang ke belakang sekaligus
ke depan adalah subjek peraturan ini, yang mencakup individu maupun kolektif. Peradilan
pidana biasanya berusaha menentukan tanggung jawab individual terhadap kesalahannya,
namun tirani negara birokratik modern menyebarluaskan tanggung jawab dalam seluruh
pemerintahan. Sehingga, penggunaan hukum pidana biasa tidak tepat, terutama bila mereka
yang terlibat dalam represi di masa lalu tidak hanya tidak dihukum, namun masih tetap
memegang kekuasaan dalam rezim yang baru. Sementara sanksi pidana biasanya ditimbulkan
dari kesalahan individual, sanksi perdata yang bersifat administratif didasarkan pada syaratsyarat
untuk penyingkiran, terutama loyalitas politik, yang secara sistematis
mendiskualifikasikan kelompok-kelompok tertentu secara keseluruhan dari pemerintahan yang
baru.
Syarat kategoris yang muncul terus menerus dalam respon transisional ini memiliki
bentuk yang tegas: suatu kebijakan penyingkiran, yang mengingatkan kita pada teori politik
Thomas Hobbes, yang kemudian muncul kembali dalam tulisan Carl Schmitt, yaitu bahwa
“tindakan dan motif politik dapat direduksi menjadi ‘kawan’ dan ‘lawan’”. 2 Suatu hukum
perdata yang terpolitisasi dapat menciptakan rezim politik yang baru, dengan menunjukkan
pergeseran pemegang kekuasaan konstitutif dan kedaulatan.
Respon kolektif yang bersifat ideologis tidak bisa dilepaskan dari politik dalam
transformasi. Dilema keadilan administratif tergambar dalam pengalaman dari masa kuno,
Amerika Serikat pasca-Perang Saudara, Eropa pasca-Perang, Amerika Latin pasca-rezim
militer dan dekomunisasi bekas blok Soviet. Langkah-langkah tersebut menggambarkan
bahwa penyelesaian praktis yang merupakan gabungan hukum dan politik diciptakan dalam
masa-masa pergolakan. Dengan penggabungan tersebut, proses-proses dan justifikasi bersama
menunjukkan bahwa bentuk-bentuk tindakan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan
mereka, namun terkait dengan keperluan transformatif. Pembahasan tentang contoh-contoh
historis di bawah ini menggambarkan peran praktik-praktik tersebut dalam transformasi
radikal.
Sodom dan Gomora: “Pembersihan” Dua Kota yang Jahat
2
Carl Schmitt, The Concept of the Political, terjemahan George Schwab, Chicago: University of Chicago Press,
1996, 26.
2