Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

18. Lihat pada umumnya Dahl, Polyarchy; David Held, Models of Democracy, Stanford: Stanford
University Press, 1987.
Bab 1: Kedaulatan Hukum dalam Transisi
1. Friedrich A. Hayek, The Road to Serfdom, Chicago: University of Chicago Press, 1944, 72 ,
“[P]emerintah dalam semua tindakannya diikat oleh aturan yang ditetapkan dan diumumkan sebelumnya –
aturan yang memungkinkan untuk meramalkan dengan penuh kepastian bagaimana pemegang kekuasaan
akan menggunakan kekuasaannya dalam kondisi tertentu dan untuk merencanakan tindakan individual
berdasarkan pada pengetahuan ini”.) Untuk pembicaraan tentang pemahaman umum mengenai peran
kedaulatan hukum di negara-negara demokrasi sebagai batasan terhadap penggunaan kekuasaan yang
sewenang-wenang, lihat Roger Cotterell, The Politics of Jurisprudence: A Critical Introduction to Legal
Philosophy, Philadelphia: University of philadelphia Press, 1989, 113-14, yang menjelaskan bahayanya
memandang negara sebagai entitas yang mengatasi hukum. Untuk penjelasan tentang kaitan antara hukum
dengan demokrasi, lihat Jean Hampton, “Democracy and the Rule of Law,” dalam Nomos XXXVI: The
Rule of Law, ed. Ian Saphiro, New York: New York University Press, 1995, 13. Penjelasan klasik tentang
syarat minimum legalitas ditemukan dalam Lon L. Fuller, The Morality of Law, New Haven: Yale
University Press, 1964, 33-34. Ronald Dworkin menawarkan pemaparan kontemporer yang terpenting
tentang teori kedaulatan hukum yang substantif. Lihat Ronald Dworkin, A Matter of Principle,
Cambridge: Harvard University Press, 1985, 11-12 (Dworkin berpandangan bahwa “konsepsi hak” dalam
kedaulatan hukum mensyaratkan, sebagai bagian dari pandangan ideal tentang hukum, bahwa aturanaturan
yang tertulis mencakup dan melaksanakan hak-hak moral). Lihat juga Frank Michelman, “Law’s
Republic”, Yale Law Journal 97 (1988): 1493 (yang memaparkan interpretasi modern tentang
pemerintahan oleh hukum melalui reinterpretasi teori politik republikanisme kemasyarakatan (civil
republicanism).
Margaret Jane Radin menggambarkan dasar filsafat dari pendekatan-pendekatan modern terhadap
kedaulatan hukum dengan asumsi-asumsi berikut ini:
(1) hukum tersusun atas aturan-aturan; (2) aturan berada di muka (sebelum) kasus-kasus
khusus, lebih umum dari kasus-kasus khusus dan diterapkan terhadap kasus-kasus khusus;
(3) hukum bersifat instrumental (aturan-aturan tersebut dilaksanakan untuk mencapai
tujuannya); (4) terdapat pemisahan radikal antara pemerintah dan warga negara (ada
pemberi aturan dan pelaksananya, versus penerima aturan dan penaatnya); (5) manusia
adalah pemilih yang rasional yang mengatur tindakan-tindakannya secara instrumental.
Margaret Jane Radin, “Reconsidering the Rule of Law”, Boston University Law Review 69
(1989): 792. Lihat umumnya Cotterell, Politics of Jurisprudence (yang memberikan pengantar tentang
perdebatan tentang sifat hukum); Allan C. Hutchinson dan Patrick Monahan (eds.), The Rule of Law,
Toronto: Carswell, 1987 (yang mengumpulkan sejumlah esai tentang kedaulatan hukum); Roger Cotterell,
“The Rule of Law in Corporate Society: Neumann, Kirchheimer, and the Lessons of Weimar”, Modern
Law Review 51 (1988): 126-32 (tinjauan buku).
2. Untuk pembicaraan pengantar tentang tema-tema umum dalam konsep kedaulatan hukum dan
konstitusionalisme, lihat A. V. Dicey, Introduction to the Study of Laws of the Constitution, Indianapolis:
Libery Fund, 1982, 107-22. Lihat juga E. P. Thompson, Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act,
New York: Pantheon Books, 1975.
3. Planned Parenthood v. Casey, 505 US 833, 854 (1992); Lihat Antonin Scalia, “The Rule of Law as the
Law of Rules”, University of Chicago Law Review 56 (1989): 1175 (yang menyarankan “kedaulatan
hukum umum” di atas “keinginan individual untuk berlaku adil”).
4. Lihat H. L. A. Hart, “Positivism and the Separation of Law and Morals”, Harvard Law Review 71
(1958); 593 (yang membela positivisme); Lon L. Fuller, “Positivism and Fidelity to Law – A Reply to
3