Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

tersebut selama bertahun-tahun. 78 Politisasi arsip-arsip di Rusia ini dapat pula dilihat dengan
tidak adanya perundang-undangan; akses didapatkan berkat adanya izin dengan keputusan
presiden yang mengalihkan isi arsip-arsip dari Partai dan KGB kepada negara. 79 Bagi negaranegara
Eropa Timur yang sedang mengalami transisi dari pemerintahan totaliter, pertanyaan
utama dalam keadilan historis adalah “penindasan siapa?” Masa totaliter ini bisa dianggap
sebagai masa pendudukan oleh kekuatan asing, atau penindasan dari dalam. Pertanyaan
sejarah ini memiliki dampak politis dan hukum yang penting. Di seluruh wilayah ini, terdapat
usaha untuk merekonstruksi celah-celah sejarah yang penting dan titik-titik balik politik yang
penting yang berkaitan dengan penerapan pemerintahan komunis yang represif: bagi
Hungaria, represi terhadap pemberontakan 1956, bagi Cekoslowakia, 1968 dan 1989, dan bagi
Polandia, 1981. Penyelidikan sejarah dilakukan untuk menerangi lembar-lembar hitam dalam
perang dingin.
Di bekas Cekoslowakia, paling tidak terdapat dua momen penting: yang pertama
adalah kekerasan terhadap pemberontakan 1968 di Praha. Kebenaran sejarah selengkapnya
tentang invasi ini menjadi subjek Komisi Penyelidikan Peristiwa-Peristiwa 1967-1970 dari
pemerintahan Cekoslowakia, yang dimungkinkan dengan runtuhnya kendali Soviet di wilayah
tersebut, yang pada akhirnya memungkinkan dibukanya arsip-arsip negara-negara yang
terlibat dalam invasi Agustus 1968 itu. Komisi yang dibentuk pada tahun 1989 ini
menyelesaikan tugasnya pada tahun 1992, dan mengalihkan dokumentasinya pada Institut
Sejarah Modern. Momen kedua adalah revolusi pada tahun 1989. Suatu penyelidikan yang
terkait dengan penyelidikan di atas dilakukan terhadap peristiwa 17 November 1989 dan
represi pemerintah terhadapnya. Sebuah penyelidikan resmi oleh “Komisi 17 November” yang
dibentuk parlemen, dilakukan dengan puncaknya berupa penyiaran sidang Dewan Federal
untuk menyampaikan laporan komisi tersebut pada tanggal 22 Maret 1991. Pemaparan yang
terbuka dan amat politis ini mengarah pada “lustrasi” 80 dan menunjukkan penggunaan
pengetahuan tentang masa lalu sebagai cara pembersihan, suatu kebijakan yang akan dibahas
dalam bab 5.
Di Warsawa, harapan untuk adanya perubahan politik muncul dan dihancurkan pada
tanggal 13 Desember 1981. Pada hari itu, pimpinan politik Polandia masa itu, Jenderal
Wojciech Jaruzelski menerapkan hukum perang untuk menghancurkan gerakan oposisi
Solidaritas. Setelah tahun 1989, momen sejarah itu menjadi subjek Komisi
Pertanggungjawaban Konstitusional yang dibentuk oleh Sejm (parlemen). 81 Sementara
Polandia tidak melakukan kebijakan retribusi (penghukuman), penyelidikan parlementer
terhadap peristiwa Desember 1981 ini merupakan satu dari sedikit tindakan yang memandang
ke belakang yang dilakukan. Pertanyaan penting yang mendorong penyelidikan itu adalah:
Siapa yang bertanggung jawab atas masa represif yang dikenal sebagai “invasi internal”
Polandia ini? “Kita” atau “mereka”? Sejauh mana represi di negara itu merupakan tanggung
jawab internal dan eksternal? Baik eksternal atau tidak, sejauh mana tindakan kekerasan
78
Untuk tinjauan tentang hal ini, lihat David Remnick, “The Trial of the Old Regime”, New Yorker, 30
November 1992, 104-21.
79
Keputusan No. 82, 83, 24-08 (1991). Tentang arsip Rusia, lihat Vera Tolz, “Access to KGB and CPSU
Archives in Rusia, Politics” Vol. 1 No. 16 (17 April 1977); N. Ohitin dan A. Roginsky, “Remarks on Recent
Status of Archives in Rusia” dalam Truth and Justice: The Delicate Balance, The Inst. For Constitutional and
Legislative Policy C.E.U. 19930.
80
Lihat Jan Obrman, Laying the Ghosts of the Past (laporan tentang Eropa Timur, No. 24, 14 juni 1991).
81
Lihat Tadeusz Olszaski, “Communism’s Last Rulers: Fury and Fate”, Warsaw Voice, 18 November 1992.
29