Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Pengetahuan sosial tentang masa lalu dikonstruksikan oleh proses publik. Prosesproses
tersebut menghasilkan kebenaran yang mendemokratiskan yang membantu
membangun suatu konsensus kemasyarakatan. Proses-proses tersebut juga merupakan ritualritual
kritis dan transformatif yang membalikkan kebijakan pengetahuan rezim yang lama.
Sementara impunitas terjadi dalam masa pemerintahan represif yang lama, dan rezim militer
dikenal karena menutup-nutupi kebenaran, pemerintahan yang baru dikenal karena
ketaatannya pada hukum. Hak untuk melakukan dengar pendapat, yang secara tradisional
merupakan bagian dari proses administratif, secara terbuka menegaskan hak partisipasi politik
dan harga diri individual. Penyelidikan administratif bergantung pada partisipasi warga – yang
didorong oleh negara melalui insentif yang kuat, seperti ganti rugi bagi para korban dan
imunitas bagi para pelaku. Afrika Selatan memberikan contoh bagaimana struktur insentif
yang tersirat dalam ketergantungan komisi administratif terhadap kesaksian dan pengakuan,
yang dikaitkan dengan ganti rugi dan amnesti.
Terlepas dari insentif-insentif tersebut, proses-proses pengungkapan pengalaman
tersebut dapat dikatakan sebagai suatu bentuk katarsis. Jika rezim pendahulu gagal melindungi
warganya dari pelanggaran oleh pasukan keamanan, dalam pemerintahan yang sedang
melakukan liberalisasi, kesempatan untuk mengungkapkan pengalaman di muka pemerintahan
baru dapat mengembalikan sebagian dari harga diri yang dahulu dilanggar. Dampak kesaksian
para korban menjadi lebih besar bila acara dengar pendapat komisi kebenaran dilakukan di
tempat-tempat publik di mana terjadi penindasan sebelumnya. Proses publik ini juga
memberikan legitimasi kepada rezim yang baru. Mereka yang sebelumnya disiksa dan dipaksa
untuk membisu kini bisa secara terbuka mengungkapkan pengalaman mereka dalam masa
penindasan. 42 Kisah-kisah mereka yang selamat dibandingkan satu sama lain, dan pola-pola
penindasan sistematis menjadi terlihat. Selain bukti-bukti lain, kisah-kisah tersebut menjadi
penyusun kebenaran resmi. Kesaksian para korban dan saksi lainnya direkonstruksikan oleh
para komisioner menjadi suatu kisah yang tunggal tentang penindasan negara. Laporan
kebenaran resmi ini merupakan suatu bentuk narasi yang spesifik, sehingga tidak
mengherankan bahwa para ketua komisi sering kali adalah pengarang terkenal, seperti Ernesto
Sábato, ketua CONADEP Argentina.
Penyelidikan kebenaran transisional diberikan mandat untuk menentukan “apa yang
terjadi” dalam masa pemerintahan yang kejam. Praktik komisi kebenaran menunjukkan
ketaatan pada prinsip-prinsip dokumentasi. Laporan-laporan kebenaran tersebut ditulis dalam
gaya bahasa dokumentasi resmi. Perhatikanlah standar kepastian yang digunakan untuk
menentukan “kebenaran resmi”. Hukum Amerika menekankan standar pembuktian sebagai
karakteristik utama yang membedakan pencarian kebenaran pidana dan perdata. Namun,
anggapan tentang standar pembuktian dan pelaporan ini menjadi aneh dari sudut pandang
terhadap kebenaran dalam budaya hukum lainnya. Jadi, kebenaran menurut sistem hukum
kontinental merupakan suatu pemahaman yang tunggal, tanpa memperhatikan proses hukum
pidana atau perdata. 43 Gabungan penyelidikan pidana dan perdata dalam komisi kebenaran
transisional berusaha untuk menjalankan pendekatan tunggal serupa terhadap pertanyaan
tentang standar pembuktian yang tepat. Ketika pertanyaan tersebut diajukan oleh komisi
kebenaran El Salbador, ia menggunakan aturan dua-sumber, yang merupakan standar
42 Lihat misalnya, Report of the Commission on the Truth for El Salvador (kemudian Laporan Komisi Kebenaran
El Salvador) (April 1993), 229. Lihat juga Laporan CONADEP, 5.
43 Tentang kebenaran dalam sistem hukum kontinental, lihat Damaska, “Evidentiary Barriers”, 580.
16