Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Bab 7
Menuju Teori Keadilan Transisional
Buku ini telah mengeksplorasi dua pertanyaan: pertama, pendekatan legal apa yang
diadopsi oleh masyarakat yang sedang mengalami masa transisi sebagai respon terhadap
warisan penindasannya?; kedua, apa signifikansi dari respon-respon legal ini terhadap
prospek liberalisasi masyarakat tersebut? Kita sekarang berada pada posisi untuk
menguji cahaya apa yang dipancarkan oleh buku Transitional Justice ini di atas kedua
pertanyaan tersebut dan, lebih umum lagi, terhadap peranan hukum dalam periodeperiode
yang masih sangat jauh dari pencapaian perubahan politik. Dalam
mengeksplorasi respon-respon legal negara terhadap warisan keterkungkungannya,
Transitional Justice menawarkan metode interpretatif, historis, dan komparatif untuk
menarik konklusi sintetik berkenaan dengan apa yang dikedepankan oleh praktik-praktik
ini tentang konsepsi keadilan pada masa-masa seperti itu. Apa yang mencuat adalah
suatu penyeimbangan pragmatik tentang keadilan ideal dengan realisme politik yang
mencontohkan kedaulatan hukum simbolis yang mampu mengkonstruksikan perubahan
yang menghasilkan liberalisasi. Dengan demikian, bab ini, yang merupakan
penyimpulan dari keseluruhan uraian kita di depan, menganalisis fenomena legal yang
dibahas dalam keseluruhan buku ini. Yaitu, fenomena legal yang menyangkut teori
tentang keadilan transisional yang menjembatani konsep ideal tentang kedaulatan hukum
dan kebutuhan mendesak akan politik kontingen dalam kasus-kasus tertentu.
Pertimbangan-pertimbangan hukum selama periode semacam ini mengikuti suatu
paradigma yang khas, yang diarahkan oleh prinsip-prinsip kedaulatan hukum yang
disesuaikan dengan tujuan transformasi politik. Analisis yang diambil di dalam buku ini
memperlihatkan saluran konseptual dan praktis yang melaluinya paradigma paling
khusus dalam hukum transformatif membantu membangun perubahan yang mengarah
pada liberalisasi. Tetapi, analisis kita melaju lebih jauh lagi. Analisis kita di sini
mengajukan bahwa hukum memantapkan potensi pemerdekaan bagi dihasilkannya
politik transformatif. Beragam respon legal yang digali di dalam bab-bab sebelumnya
mengungkapkan gambaran umum dalam soal hakikat dan fungsinya – dan dengan
demikian, mengungkapkan juga hasil-hasil yang mempersulit bagi konsepsi koheren
secara analitik tentang keadilan transisional yang melampaui kasus-kasus khusus.
Prinsip-prinsip kedaulatan hukum paradigmatik dalam keadilan transisional
dihubungkan secara dekat pada gambaran murni dan penjelas dari periode ini, yaitu
pendasaran dalam masyarakat bagi penggantian normatif dalam prinsip yang menyertai
dan melegitimasi pemberlakuan kekuasaan negara. Oleh karena itu, pemahaman tentang
keadilan transisional yang dikembangkan di sini seharusnya sudah jauh melebihi
periode-periode perkembangan politik biasa, yang memancarkan cahaya baru ke atas
pertanyaan-pertanyaan kontemporer yang menyangkut hukum-hukum hak asasi manusia
yang potensial bagi pemberian respon terhadap konflik-konflik internasional, dan
pemahaman inti tentang kesulitan-kesulitan hubungan politik dengan keadilan.
1