Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

terbaik yang menyandarkan dirinya pada pemajuan perubahan normatif hukum telah
menjadi subjek perdebatan substansial di dalam literatur transisi. 32 Namun,
sebagaimana dianjurkan oleh bahasan kita dalam keseluruhan isi buku ini, tak ada
jawaban yang benar, karena hasil dari pilihan ini bersifat kontingen atau tergantung pada
situasi-situasi politik soal kompetensi dan legitimasi yang menjembatani kedua rezim
yaitu rezim predesesor dan rezim suksesor. Sering kali, badan legislatif yang
sebelumnya berada di bawah aturan yang menekan menjadi bersifat kompromis, yang
membuka jalan bagi pengadilan konstitusional yang diciptakan baru dan membuka jalan
bagi para pelaku judisiari untuk menginkorporasikan norma-norma hak asasi manusia
internasional. 33 Pembalikan judisial kepada hukum hak asasi manusia internasional
memungkinkan preservasi atau perlindungan dari masalah kontinuitas dan bahkan
penggerakan lebih lanjut suatu prospektivitas konstruktif, dengan cara menerima tujuantujuan
transformasi dan perubahan-perubahan normatif di dalam sistem hukum yang
mapan. Kekuatan normatif yang signifikan dari hukum hak asasi manusia dalam masamasa
transisi mendapatkan dari potensinya yang luar biasa kemampuan untuk
memediasi bagian teoretis yang diperkirakan dari positivisme dan hukum kodrat, jadi
yang melampau hubungan konvensional hukum terhadap politik.
Akan tetapi, yang lebih umum adalah perubahan normatif tanpa perubahan dalam
aturan-aturan yang telah diakui, suatu strategi yang bergantung pada suatu reinterpretasi
terhadap dasar-dasar normatif yang merasionalisasikan definisi yang telah ada tentang
status, hak, dan kewajiban. Proses-proses transformatif ini, hingga pada taraf tertentu,
biasanya memiliki latar belakang, yang memainkan suatu peran yang tengah
berlangsung di dalam sistem hukum kita. Dalam kedaulatan hukum yang mapan,
perbedaan kategori hukum dan aturan berkaitan dengan standar yang beragam dari
pengetahuan dan penalaran yang menjustifikasi definisi dan perubahan dalam status,
kewajiban, dan hak-hak di bawah hukum. Namun, sebagaiman telah kita lihat,
paradigma transisional keluar dari prinsip epistemologis yang dipadukan dengan
kedaulatan hukum yang konvensional dengan menyusun tingkatan standar-standar
pembuktian dan proses-proses penjustifikasian terhadap kategori-kategori hukum –
sebuah de-diferensiasi di dalam hukum. 34 Gambaran paradigmatik hukum transisional
adalah bahwa hukum tersebut tampak jelas memajukan rekonstruksi pengetahuan
publik, yang memahami afinitas operatif dan kontinuitas yang membuat pemisahan dari,
dan pengintegrasian dari, pengubahan identitas politik.
32 Lihat, msalnya, Ackerman, Future of Liberal Revolution. Untuk pambahasan di luar konteks
transisional lihat Jeremy Waldron, “Dirty Little Secret”, Columbia Law Review 98 (1998): 510, 518-522;
John Ely, Democracy and Distrust, A Theory of Judicial Review, Cambridge dan London: Harvard
University Press, 1980.
33 Sumber yang terjadi kembali dari norma-norma luaran semacam itu adalah hukum hak asasi manusia
internasional. Lihat, misalnya, Germany Constitutional Court Decision (24 Oktober, 1996), BverfGE,
A2.2 BVR 1851/94; 2BvR 1853/94; 2 BvR 1875/94; 2BvR 1852/94, dicetak ulang dalam Juristenzeitung
(1977): 142.
34 Untuk poin terkait berkenaan dengan pergantian, lihat Jacques Derrida, “Force of Law: The Mystical
Foundation of Authority”, Cardozo Law Review 11 (1990): 919. Tentang de-diferensiasi ritual, lihat René
Girard, Violence and the Sacred, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1977, 300-301, 310-341.
14