Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

dikemukakan secara kabur, dan kelalaian untuk “bersikap secara seharusnya” dalam masa
pendudukan menjadikan seseorang dikenakan petanggungjawaban hukum. 32
Pembersihan yang paling radikal dan luas terjadi dalam sektor media. 33 Dalam kasus
ini, kolaborasi mudah dibuktikan – dengan teks sebagai buktinya – dan penerbitan
menyebabkan isu kolaborasi ini terlihat di mata publik. Melalui pembersihan, media dijadikan
bagian dari rezim baru di mata publik. Ketika media-media kolaborator dibersihkan, batasan
kebebasan berekspresi direkonstruksi berdasarkan respon terhadap masa lalu. Bahkan namanama
surat kabar mengalami perubahan mendasar, seperti nama surat kabar Prancis,
Libération, simbol perubahan identitas.
Pembersihan sektor publik pasca-pendudukan ini tidak hanya dilakukan pada sistem
layanan publik, namun diusahakan untuk “memurnikan” masyarakat secara keseluruhan.
Pembersihan politik dalam sektor publik ini secara kritis merespon sifat represi fasis yang
khas, yaitu dengan hegemoni sektor-sektor produksi ideologi, seperti pendidikan dan media. 34
Pertanggungjawaban elite intelektual menunjukkan pengakuan terhadap perannya yang
menerima fasisme dan usahanya untuk mengarahkan kembali sektor ini ke ideologi rezim
penerus yang liberal.
Pembersihan pasca-perang merekonstruksi kaitan antara individu, organisasi dan
negara. Pelucutan politik ditentukan berdasarkan kolektif, namun mempengaruhi individu.
Pendekatan informal dalam proses identifikasi afiliasi fasis masa lalu ini menunjukkan bahwa
penyingkiran berdasarkan keanggotaan kelompok tidak diarahkan pada pelanggaran
individual. Yang menjadi sasaran adalah perubahan institusional untuk menuju transformasi
lingkup publik. Individu menjadi sarana untuk secara publik mengutuk ideologi rezim lama
dari ranah publik di masa depan. Pembersihan pasca-perang ini menantang intuisi kita tentang
peran hukum, karena pelaksanaan keadilan tidak dilakukan berdasarkan prosedur yang lazim,
namun melalui prosedur informal dan tidak teratur. Ketidaktaatan proses tersebut pada due
process, juga sifatnya yang tidak transparan dan terpolitisasi, mencerminkan pemahaman
tentang kedaulatan hukum yang dikompromikan. Dan, meskipun tujuannya memandang ke
depan, yaitu demokrasi, alat-alat tersebut serupa dengan yang digunakan oleh rezim-rezim
represif, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan ideologi, yang bertentangan dengan
pemikiran liberal. Meskipun paradoksal, ini adalah respon yang kritis – menggunakan caracara
lama secara terbuka untuk menunjukkan pergantian ideologi. Terlebih lagi, masalah yang
timbul dari penggunaan cara-cara non-liberal untuk tujuan liberal ini berkurang karena
dampaknya yang terbatas pada sistem hukum. Pembersihan pasca-perang ini dilakukan selama
waktu yang singkat, dari hanya setahun hingga lima tahun. 35 Tindakan yang secara mendasar
terpolitisasi ini sejak awal ditujukan sebagai mekanisme transformatif sementara. Sifat
sementara yang terlihat di sini, seperti pada contoh-contoh lebih awal, seperti Rekonstruksi
Amerika, tampak pula dalam transformasi politik kontemporer yang dibicarakan dalam bab
32 Lihat Henry Lloyd Mason, The Purge of the Dutch Quislings, Den Haag: Nijhoff, 1952, 90.
33 Tentang Prancis, lihat umumnya Novick, Resistance versus Vichy; Lottman, The Purge, 249-63; Tony Judt,
Past Imperfect, French Intellectuals, 1944-1956, Berkeley: University of Chicago Press, 1992. Tentang Belanda.
lihat umumnya Mason, Purge of the Dutch Quislings.
34 Lihat Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, New York: Meridian Books, 1958.
35 Di Prancis misalnya, undang-undang amnesti selektif disahkan pada tahun 1947, dan undang-undang amnesti
universal pada tahun 1951. Undang-undang 5 Agustus 1953 menghentikan sanksi administratif. Lihat umumnya
Lottman, The Purge.
15