Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Warisan Nuremberg
Sejak Perang Dunia Kedua, pandangan tentang keadilan suksesor telah didominasi oleh nilainilai
yang didapatkan dari pengadilan Nuremberg. Signifikansi pengadilan tersebut paling
mudah ditempatkan dalam konteks sejarah dan politisnya, dengan melihat keadilan
transisional pasca-Perang Dunia Pertama dan kegagalan kebijakan pengadilan nasionalnya. 11
Kebijakan keadilan di Versailles melatarbelakangi kebijakan pengadilan di Nuremberg dan
menjelaskan mengapa pengadilan nasional dianggap terlalu politis dan tidak dapat bekerja.
Kegagalan pengadilan nasional pasca-Perang Dunia Pertama dianggap bertanggung-jawab
untuk timbul kembalinya agresi Jerman. Rasa bersalah yang berkaitan dengan perang dan
ditanggung oleh seluruh negeri dianggap mencegah transisi menuju demokrasi yang
berkelanjutan. Pandangan bahwa keadilan nasional bersifat terlalu politis ini menjadi latar
belakang kebijakan pasca-perang sebelumnya, dengan akibat yang akan terlihat sepanjang sisa
abad ke-20.
Melalui Pengadilan Nuremberg, inti dari respon pasca-perang menjadi norma yang
diterima. Seperti setelah Perang Dunia Pertama, mekanisme pertanggungjawaban adalah
pengadilan, dan pelanggaran utama yang dipermasalahkan adalah agresi. Namun, kesamaan
antara kedua pengadilan tersebut hanya sampai di situ. Perbedaan signifikan dari Nuremberg
adalah pertanggungjawaban tetap ada di tangan pihak sekutu; jurisdiksinya bukan nasional,
melainkan internasional. Dan, alih-alih menghukum sebuah negara, tujuannya adalah
membebankan pertanggungjawaban individual. Namun, kita akan melihat bahwa realitas
pengadilan Nuremberg bergeser dari mandatnya semula.
Warisan Nuremberg menjadi lebih rumit dengan celah yang tampak antara idealisasi
ilmiah tentang preseden tunggal ini dan realitas sejarahnya: setengah abad kemudian,
pembicaraan tentang pengadilan tersebut masih terdengar. Bagaimana keadilan dicapai di
Nuremberg, termasuk ketidaksesuaian dengan prosedur umum, menjadi identik dengan
keadilan suksesor. Sebuah anomali hukum pada waktu itu, pengadilan Nuremberg masih tetap
merupakan preseden yang menjadi anomali, dengan melihat praktik-praktik suksesor lainnya
di abad ini. Namun, satu cara untuk memahami signifikansi Nuremberg sebagai preseden
adalah dengan membedakan berbagai pemahaman tentang preseden tersebut, misalnya antara
Nuremberg sebagai proses, dalam sidang Tribunal Militer Internasional dan proses peradilan
pidana internasional, dan aspek doktriner, yaitu keputusan-keputusan yang disahkan. Diawali
dengan aspek preseden persidangan, di sinilah presedennya terlemah. Dalam lima puluh tahun
setelah Nuremberg, meskipun sering kali dibicarakan tentang baiknya tribunal serupa,
terutama di masa perang, jarang sekali dilaksanakan proses pengadilan, meskipun,
sebagaimana kita mendekati akhir abad ke-20, mulai tercipta momentum untuk pembentukan
pengadilan pidana internasional yang permanen. 12
11 Untuk tinjauan tentang pengadilan-pengadilan nasional yang gagal, lihat George Gordon Battle, “The Trials
Before the Leipsic Supreme Court of Germans Accused of War Crimes”, Virginia Law Review 8 (1921): 1.
12 Komisi Persiapan Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional telah menyelesaikan tugasnya dengan
mengesahkan kerangka kerja untuk Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional. Lihat U.N. doc.
A/AC.249/1998/CRP.6-18, U.N. doc. A/AC.249/1998/CRP.21, U.N. doc. A/AC.249/1998/CRP.19, U.N. doc.
A/AC.249/1998/CRP.3/Rev.1. Hingga diterbitkannya buku ini [dalam versi Inggris, ed.], Sidang Diplomatik
Tingkat Tinggi PBB untuk Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional telah bersidang di Roma antara 15 Juni
sampai 17 Juli 1998, untuk memfinalkan dan menyetujui konvensi untuk pembentukan pengadilan tersebut. Lihat
5