Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

menunjukkan realitas inti: peninggalan sejarah penindasan negara tidak bisa menghilang
dengan sendirinya, meskipun sering kali penyelesaiannya ditunda.
Dilema Transitory Tort
Apa yang terjadi dengan keadilan reparatoris bila negara tidak mengakui hak-hak
demikian? Ke mana perginya hak-hak tersebut? Apakah pemenuhannya terikat dengan
rezim penerus, atau bisa dipenuhi oleh pihak lainnya? Sejumlah kasus di Amerika Serikat
tentang “pelanggaran berat” hak asasi manusia menunjukkan bahwa dalam kasus
penindasan yang paling buruk, pemenuhan hak korban tidak terbatas oleh batas negara
yang terkait. Ini sering kali terlihat pada awal transisi, ketika mereka yang terlibat dalam
pelanggaran di masa sebelumnya sering kali melarikan diri.
Ketika rezim berkuasa di Paraguay menolak bertanggung-jawab atas tewasnya
Joel Filartiga karena penyiksaan, keluarga korban mencari keadilan hingga ke Amerika
Serikat, di mana pelakunya mantan kepala polisi Paraguay, melarikan diri. Dalam suatu
kasus yang kemudian menjadi preseden penting bagi korban pelanggaran negara untuk
memperoleh hak-haknya di pengadilan Amerika, keluarga korban menggunakan hukum
berusia dua abad, Alien Tort Act, yang berasal dari masa pembentukan negara itu, yang
memberikan jurisdiksi kepada Amerika Serikat untuk mengadili warga negara asing
dalam kasus pelanggaran terhadap “hukum bangsa-bangsa”. 94 Dipandu dengan analogi
terhadap pembajakan, pengadilan banding menyatakan bahwa “penyiksaan oleh negara”
merupakan pelanggaran terhadap “hukum bangsa-bangsa”, dan dengan demikian tuntutan
ini dapat diadili di pengadilan mana pun. 95 “Untuk keperluan tanggung jawab perdata,
penyiksa tersebut – seperti bajak laut dan pedagang budak sebelumnya – dianggap
sebagai hostis humani generis, musuh seluruh umat manusia”. 96 Klaim kompensatoris
yang berasal dari hak-hak yang dilindungi “hukum bangsa-bangsa” secara tradisional
dianggap sebagai penyebab tindakan transitoris, yang dapat diadili di mana pun.
Penyiksaan secara sengaja, seperti pembajakan, melanggar hukum bangsa-bangsa;
dengan demikian, hak untuk mendapatkan reparasi dari penyiksaan negara harus
diperlakukan sebagai klaim transitoris.
Kasus Joel Filartiga dilanjutkan dengan sejumlah besar kasus-kasus alien tort
lainnya, biasanya tentang penyiksaan negara atau eksekusi di luar hukum. Dalam kasus
Forti dan Siderman, tuntutan diajukan kepada penyiksa Argentina yang ditemukan di
Amerika Serikat. Tindakan penyiksaan yang merupakan tanggung jawab Argentina
dianggap melanggar norma-norma “jus cogens”, norma-norma kuat dalam hukum
internasional yang tidak bisa diabaikan dan memiliki keberlakuan dan perlindungan yang
universal. 97 Kasus in re Estate of Marcos berkaitan dengan penyiksaan di Filipina, yang
94
Lihat Judiciary Act of 1789, U.S. Code, vol. 28, bag. 1350 (1993).
95
Filartiga vs. Pena-Irala, 630 F2d 876, 890 (2d Cir 1980) (menyatakan bahwa penyiksaan resmi
melanggar “norma-norma yang telah mapan dalam hukum hak asasi manusia internasional, dan dengan
demikian juga hukum bangsa-bangsa”).
96
Ibid., 884-87. Lihat umumnya Ian Brownlie, Principles of Public International Law, edisi keempat, New
York: Oxford University Press, 1990, 238-39 (tentang hukum internasional di laut lepas).
97
Forti vs. Suarez-Mason, 672 F Supp 1531 (1987); Siderman de Blake vs. Argentina, 965 F2d 699 (9th
Cir 1992).
30