Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

perak bisa dianggap sebagap pemberian hadiah, pinjaman, sogokan agar mereka pergi,
pertukaran hak milik antara dua pihak, misalnya pertukaran barang-barang bergerak milik
orang Mesir dengan tanah-tanah yang dimiliki orang Israel yang ditinggal, kompensasi
untuk upah yang belum terbayar dan pelanggaran-pelanggaran lain yang terkait dengan
perbudakan, atau sebagai ganti rugi simbolis, rehabilitasi status politik. Dalam satu
interpretasi, kisah ini menjelaskan bagaimana orang-orang Israel memanfaatkan kondisi
politik yang kacau dan menjarah barang-barang rampasan. Dalam interpretasi lainnya, ini
bukanlah penjarahan oleh budak-budak yang kabur, namun pelaksanaan suatu rencana
yang suci. Orang-orang Mesir memberikan emas dan perak tersebut sebagai reparasi
dalam rangka keadilan yang diberikan oleh Tuhan. 5 Interpretasi ini dibangun pada dasar
rujukan lebih awal tentang orang-orang Israel itu menjadi “bangsa yang besar”, yang
meramalkan klaim atas harta milik orang-orang Mesir.
Bagaimana memahami kisah tersebut? Apakah perampasan dari orang-orang
Mesir ini merupakan tindakan yang memandang ke belakang: barang-barang emas dan
perak tersebut diambil untuk mengganti perbudakan dan penganiayaan di masa lalu?
Atau apakah kisah tentang anak-anak Israel yang mengenakan pakaian orang Mesir
bermakna memandang ke depan: barang-barang tersebut diambil untuk menjadi modal
pembangunan suatu bangsa? Bahasa yang digunakan dalam teks-teks Kitab Suci ini
mendukung kedua pandangan tersebut. Jika tinjauan biblikal tentang Keluaran
diinterpretasikan dalam konteks sejarah dan politis, konteks interpretatif tersebut adalah
hermeneutika yang khas pada transisi, termasuk perbudakan selama bertahun-tahun
sebelum malam Keluaran dan kelanjutannya dalam sejarah dari perbudakan menjadi
negara yang besar. Konteks transisional ini memiliki aspek-aspek yang memandang ke
belakang maupun ke depan yang mewarnai interpretasi praktik reparatoris. Seperti akan
kita lihat, kisah ini masih memiliki gema, karena ia menggambarkan kualitas keadilan
reparatoris yang memiliki banyak paradigma.
Reparasi Pasca-Perang dan Kesalahan Perang Keseluruhan
Pada akhir Perang Dunia Pertama, tuntutan agar Jerman memberikan reparasi
menimbulkan pertanyaan tentang arti keadilan reparatoris. Di Versailles, tanggung jawab
terhadap terjadinya perang dibebankan secara sepenuhnya kepada Jerman: kesepakatan
damai membebankan tanggung jawab “seluruh kesalahan perang” kepada Jerman dan
memaksanya untuk membayar reparasi dalam jumlah yang besar. 6 Dalam kesepakatan
5 Lihat Nehama Leibowitz, Studies in Shemot: The Book of Exodus, terjemahan Aryeh Newman,
Yerusalem: World Zionist Organization, Department for Torah Education and Culture in the Diaspora,
1976, 185.
6 Kewajiban Jerman untuk mengganti rugi pelanggaran-pelanggarannya ditetapkan dalam “Konvensi Den
Haag IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. Pasal 3 Konvensi tersebut menyatakan: “Pihak
dalam perang yang melanggar pasal-pasal dalam peraturan ini akan, bila diperlukan, harus bertanggungjawab
untuk membayarkan kompensasi. Ia harus bertanggung-jawab untuk semua tindakan yang dilakukan
orang-orang yang merupakan bagian angkatan perangnya”. “Konvensi Den Haag tentang Hukum dan
Kebiasaan Perang di Darat”, pasal 3 (mulai berlaku 26 Januari 1910), U.S.T.S. 539 (memberikan kewajiban
untuk membayar ganti rugi). Lihat Pasal 41 Konvensi Den Haag IV (memberikan hak untuk menuntut ganti
rugi terhadap kerugian yang disebabkan pelanggaran); keempat Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949
(mewajibkan tanggung jawab untuk pelanggaran berat. Pasal 68 Konvensi Jenewa berkaitan dengan
Perlakuan terhadap Tawanan Perang, memberikan hak untuk mengklaim bagi para tawanan perang.
3