Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Pada umumnya, skema-skema politis yang dibicarakan di sini dijustifikasi atas dasar
demokrasi untuk mengkonstruksi suatu tatanan politik baru. Namun, ada pula tujuan-tujuan
lain yang ingin dicapai masyarakat transisional dengan menata ulang layanan publik atas dasar
politik, antara lain redistribusi. Pelucutan politik terhadap kelompok yang dibicarakan di atas
mengoperasionalkan prinsip distributif untuk partisipasi politik atas dasar preferensi sistem
poltitik. Misalnya, dekomunisasi atau diskualifikasi politik serupa dapat
direkonseptualisasikan sebagai skema preferensi masif berdasarkan afiliasi politik. Argumen
demikian diajukan dalam transisi di Afrika Selatan pasca-apartheid. 57 Syarat politik dapat
dianggap sebagai preferensi. Apa justifikasi untuk keputusan kolektif atas dasar politik, seperti
“affirmative action”? Bila sistem politik mengalami liberalisasi, kepentingan negara apakah
yang menjustifikasi preferensi remedial atas dasar ketaatan politik?
Preferensi transisional bisa dianalogikan dengan sistem patronase dalam demokrasi di
masa lalu. Sementara kini terdapat prinsip anti-diskriminasi, dalam sejarahnya, patronase
digunakan untuk mengorganisir sistem administrasi publik. Setelah Perang Dunia Kedua,
diskriminasi oleh pemerintah atas dasar politik mengingatkan orang pada penindasan di masa
lalu, sehingga dihilangkan dalam hampir semua hukum domestik dan internasional. Hampir
semua perundang-undangan hak asasi manusia internasional pasca-perang menjamin
perlindungan yang setara tanpa memandang afiliasi politik. Prinsip anti-diskriminasi
menyatakan bahwa bila perundang-undangan melakukan diskriminasi atas dasar opini politik,
harus ada kepentingan pemerintah yang amat besar. Dalam kondisi biasa, legitimasi
konstitusional atas pelucutan politik demikian akan bergantung pada sifat justifikasi negara
tersebut, tentang apakah ada kepentingan negara yang menjustifikasi pengabaian prinsip
kesetaraan ini.
Dari perspektif ini, pelucutan politik anti-komunis di Eropa Timur sering kali
dirasionalisasi sebagai suatu bentuk affirmative action. 58 Argumennya adalah sebagai berikut:
di Eropa pasca-komunis, menjadikan ketaatan pada sistem politik relevan dengan partisipasi
dalam administrasi negara di masa depan tidak hanya berarti memberikan beban pada
kebebasan beropini politik pada masa kini, namun juga memikul beban sejarah. Dalam transisi
kontemporer, preferensi politik dijustifikasi, karena seperti masalah preferensi rasial di
Amerika Serikat peninggalan sejarah sistem politik di Eropa Timur memiliki peran yang
memecah belah dan menindas dalam sejarah wilayah ini. Bagaimanapun bentuk komitmen
terhadap kesetaraan politik dalam rezim penerus, konteks sejarah untuk pembersihan sejarah
di wilayah ini adalah masa-masa diskriminasi politik yang panjang. Bahkan, signifikansi
diskriminasi politik dalam sejarah ini diakui oleh pengadilan konstitusional di wilayah ini
dalam tinjauan mereka tentang tindakan penyaringan transisional. Dalam membela kebijakan
lustrasi, pengadilan konstitusional Republik Ceko menyatakan:
Sebuah negara demokratik ... tidak bisa tinggal diam bila semua posisi tertinggi dijabat
berdasarkan kriteria politik. Sebuah negara demokratik wajib berusaha untuk menghilangkan
preferensi yang tidak terjustifikasi terhadap sekelompok tertentu warga negara, berdasar pada
prinsip keanggotaan pada partai politik tertentu, dan juga melenyapkan diskriminasi terhadap
warga negara. 59
57
Lihat “Peace for Affirmative Action” New York Times, 21 Februari 1998, hal. A2.
58
Untuk analisis kritis, lihat John Elster, “On Doing What One Can”, East European Constitutional Review 1
(1992): 15.
59
Constitutional Court Decision on the Screening Law.
23