Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam
Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam
Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
konstitusional dan tingkat-tingkat keterlibatan. Konstitusionalisme transisional, peradilan<br />
pidana dan kedaulatan hukum memiliki kedekatan dalam kesalingterkaitan bahwa normanorma<br />
yang dilindunginya berkaitan dengan masa lalu, selain juga dengan tatanan politik yang<br />
baru.<br />
Bab Penutup menggabungkan dan menganalisis berbagai cara negara demokratik baru<br />
merespon peninggalan ketidakadilan yang ada. Pola-pola yang ada pada berbagai format<br />
legal 16 menunjukkan suatu paradigma “jurisprudensi transisional”. Analisis di sini<br />
menyarankan bahwa peran hukum bersifat konstruktif, dan jurisprudensi transisional timbul<br />
sebagai bentuk paradigmatik yang khas dari hukum yang responsif dan konstruktif dalam<br />
masa-masa tidak biasa yang penuh perubahan politik mendasar. 17 Dalam jurisprudensi<br />
transisional, konsepsi keadilan bersifat parsial, kontekstual dan berada di tengah dua tatanan,<br />
legal dan politik. Terdapat norma-norma legal yang tidak tunggal, dan pemikiran ideal tentang<br />
keadilan selalu merupakan kompromi. Jurisprudensi transisional berpusat pada penggunaan<br />
hukum secara paradigmatik dalam konstruksi normatif rezim yang baru. Dengan mengabaikan<br />
prinsip-prinsip preskriptif yang umum dalam teori hukum dan politik, kaitan dinamis antara<br />
hukum dan perubahan politik yang dikemukakan di sini menentang retorika umum tentang<br />
arah perkembangan politik. Studi tentang peran hukum dalam perubahan politik ini<br />
menyarankan kriteria yang tidak dibatasi oleh kejujuran pemilihan umum, stabilitas institusi<br />
atau perkembangan ekonomi sebagai indikator penilaian sistem demokrasi baru. 18 Respon<br />
legal merupakan pelaksana transisi dan sekaligus melambangkan transisi itu.<br />
Buku ini menawarkan bahasa jurisprudensi yang baru yang berakar pada ketidakadilan<br />
politik yang telah terjadi. Dengan memperhatikan sifat transisional jurisprudensi ini, dapat<br />
dijelaskan sifat dan peran negara dalam masa perubahan politik yang radikal. Jurisprudensi<br />
radikal juga memiliki dampak terhadap pandangan kita tentang sifat dan fungsi hukum pada<br />
umumnya. Masalah keadilan pada masa transformasi politik memiliki dampak potensial<br />
terhadap pergeseran norma-norma masyarakat dan dasar rezim konstitusional dan legal yang<br />
sedang mengalami perubahan. Masalah keadilan transisional yang tidak terselesaikan dapat<br />
menimbulkan implikasi yang berkepanjangan pada suatu negara.<br />
Buku ini menawarkan perspektif yang baru untuk memahami signifikansi kontroversi<br />
yang berkelanjutan yang kini memecah masyarakat kita. Pada akhirnya perubahan mutakhir di<br />
16<br />
Yang dimaksud dengan “format legal” adalah prinsip, norma, ide, aturan, praktik dan juga badan-badan<br />
legislatif, administratif, ajudikasi dan penegakannya. Lihat Sally Falk Moore, Law as Process: An<br />
Anthropological Approach, Boston: Routledge, 1978, 54. Tentang signifikansi format legal, lihat Isaac D. Balbus,<br />
“Commodity Form and Legal Form: An Essay on the ‘Relative Autonomy’ of the Law”, Law and Society Review<br />
11 (1977), 571-71.<br />
17<br />
Untuk pengantar pendekatan konstruktivistik, lihat Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, The Social<br />
Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, New York: Anchor Books, Doubleday, 1966,<br />
19 (menjelaskan pendekatan dari perspektif sosiologi). Tentang konstruktivisme dalam hukum, lihat Pierre<br />
Bourdieu, “The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field”, Hastings Law Journal 38 (1987), 805,<br />
814-40. Lihat juga Roberto Mangabeira Unger, False Necessity – Anti Necessitarian Social Theory in the Service<br />
of Radical Democracy, New York: Cambridge University Press: 1987, 246-52 (menganalisis respon legal dan<br />
institusional dalam “perubahan konteks”). Untuk studi tentang peran hukum dalam membangun komunitas, lihat<br />
Robert Gordon, “Critical Legal Histories”, Stanford Law Review 36 (1984), 57. Lihat juga John Brigham, The<br />
Constitution of Interest: Beyond the Politics of Rights, New York: New York University Press, 1996 (<br />
membicarakan peran hukum dalam membangun gerakan politik).<br />
18<br />
Lihat pada umumnya Dahl, Polyarchy; David Held, Models of Democracy, Stanford: Stanford University<br />
Press, 1987).<br />
8