19.06.2013 Views

Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

konstitusional dan tingkat-tingkat keterlibatan. Konstitusionalisme transisional, peradilan<br />

pidana dan kedaulatan hukum memiliki kedekatan dalam kesalingterkaitan bahwa normanorma<br />

yang dilindunginya berkaitan dengan masa lalu, selain juga dengan tatanan politik yang<br />

baru.<br />

Bab Penutup menggabungkan dan menganalisis berbagai cara negara demokratik baru<br />

merespon peninggalan ketidakadilan yang ada. Pola-pola yang ada pada berbagai format<br />

legal 16 menunjukkan suatu paradigma “jurisprudensi transisional”. Analisis di sini<br />

menyarankan bahwa peran hukum bersifat konstruktif, dan jurisprudensi transisional timbul<br />

sebagai bentuk paradigmatik yang khas dari hukum yang responsif dan konstruktif dalam<br />

masa-masa tidak biasa yang penuh perubahan politik mendasar. 17 Dalam jurisprudensi<br />

transisional, konsepsi keadilan bersifat parsial, kontekstual dan berada di tengah dua tatanan,<br />

legal dan politik. Terdapat norma-norma legal yang tidak tunggal, dan pemikiran ideal tentang<br />

keadilan selalu merupakan kompromi. Jurisprudensi transisional berpusat pada penggunaan<br />

hukum secara paradigmatik dalam konstruksi normatif rezim yang baru. Dengan mengabaikan<br />

prinsip-prinsip preskriptif yang umum dalam teori hukum dan politik, kaitan dinamis antara<br />

hukum dan perubahan politik yang dikemukakan di sini menentang retorika umum tentang<br />

arah perkembangan politik. Studi tentang peran hukum dalam perubahan politik ini<br />

menyarankan kriteria yang tidak dibatasi oleh kejujuran pemilihan umum, stabilitas institusi<br />

atau perkembangan ekonomi sebagai indikator penilaian sistem demokrasi baru. 18 Respon<br />

legal merupakan pelaksana transisi dan sekaligus melambangkan transisi itu.<br />

Buku ini menawarkan bahasa jurisprudensi yang baru yang berakar pada ketidakadilan<br />

politik yang telah terjadi. Dengan memperhatikan sifat transisional jurisprudensi ini, dapat<br />

dijelaskan sifat dan peran negara dalam masa perubahan politik yang radikal. Jurisprudensi<br />

radikal juga memiliki dampak terhadap pandangan kita tentang sifat dan fungsi hukum pada<br />

umumnya. Masalah keadilan pada masa transformasi politik memiliki dampak potensial<br />

terhadap pergeseran norma-norma masyarakat dan dasar rezim konstitusional dan legal yang<br />

sedang mengalami perubahan. Masalah keadilan transisional yang tidak terselesaikan dapat<br />

menimbulkan implikasi yang berkepanjangan pada suatu negara.<br />

Buku ini menawarkan perspektif yang baru untuk memahami signifikansi kontroversi<br />

yang berkelanjutan yang kini memecah masyarakat kita. Pada akhirnya perubahan mutakhir di<br />

16<br />

Yang dimaksud dengan “format legal” adalah prinsip, norma, ide, aturan, praktik dan juga badan-badan<br />

legislatif, administratif, ajudikasi dan penegakannya. Lihat Sally Falk Moore, Law as Process: An<br />

Anthropological Approach, Boston: Routledge, 1978, 54. Tentang signifikansi format legal, lihat Isaac D. Balbus,<br />

“Commodity Form and Legal Form: An Essay on the ‘Relative Autonomy’ of the Law”, Law and Society Review<br />

11 (1977), 571-71.<br />

17<br />

Untuk pengantar pendekatan konstruktivistik, lihat Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, The Social<br />

Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, New York: Anchor Books, Doubleday, 1966,<br />

19 (menjelaskan pendekatan dari perspektif sosiologi). Tentang konstruktivisme dalam hukum, lihat Pierre<br />

Bourdieu, “The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field”, Hastings Law Journal 38 (1987), 805,<br />

814-40. Lihat juga Roberto Mangabeira Unger, False Necessity – Anti Necessitarian Social Theory in the Service<br />

of Radical Democracy, New York: Cambridge University Press: 1987, 246-52 (menganalisis respon legal dan<br />

institusional dalam “perubahan konteks”). Untuk studi tentang peran hukum dalam membangun komunitas, lihat<br />

Robert Gordon, “Critical Legal Histories”, Stanford Law Review 36 (1984), 57. Lihat juga John Brigham, The<br />

Constitution of Interest: Beyond the Politics of Rights, New York: New York University Press, 1996 (<br />

membicarakan peran hukum dalam membangun gerakan politik).<br />

18<br />

Lihat pada umumnya Dahl, Polyarchy; David Held, Models of Democracy, Stanford: Stanford University<br />

Press, 1987).<br />

8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!