Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

simbol signifikan dari pembebasan kedaulatan hukum. Ketika pengadilan-pengadilan
konstitusional mendahului transisi, institusi-institusi lain yang dirasuki dengan legitimasi
dan otoritas yang baru ditemukan, seperti komisi-komisi publik, menjadi ajang bagi
praktik-paraktik transformatif.
Pada saat yang sama, transisi bervariasi dalam perluasannya terhadap
transformasi normatif dan dalam kepatuhan terhadap legalitas konvensional. Dengan
demikian, sebuah teori tentang keadilan transisional harus mengembangkan sebuah
bahasan yang dengannya kita memahami kontinum transformatif yang bersamanya
transisi ditata. Modalitas yang mungkin merentang mulai dari modalitas “kritis”, yang
mengacu pada reportoire hukum transformatif yang ditujukan secara maksimal pada
penolakan kebijakan rezim sebelumnya, hingga pada modalitas “residual”, yang
bertujuan memantapkan tatanan hukum yang sedang berlaku sekarang. Sebaliknya,
modalitas “restoratif” menarik kekuatan normatif dari keberpulangan pada warisan
negara di masa lalu. Sebagaimana disarankan oleh tipologi ini, modalitas yang bervariasi
berhubungan dengan perbedaan-perbedaan dalam cakupan transformasi politik yang
baru, kendatipun tidak harus dalam cakupan liberalisasi, khususnya ketika sebuah
reportoire “restoratif” bisa secara meyakinkan memanfaatkan atau berdiri tegak di atas
tradisi yang tepat, yang telah hidup sebelumnya.
Sebagaimana yang hendak ditunjukkan oleh pembahasan kita dalam bab-bab
sebelumnya, prinsip kedaulatan-hukum yang dipadukan dengan modalitas transformasi
merupakan bukti yang melintasi kategori-kategori hukum. Sebenarnya, kita bisa
melanjutkan pembahasan tentang hal ini kemudian. Sebaliknya, prinsip kedaulatan
hukum yang dipadukan dengan waktu biasa mencakupi distingsi yang jelas dalam
kategori hukum yang berkenaan dengan aturan prosedural dan aturan pembuktian, dan
juga pembatasan status individual, hak dan kewajiban, sifat luar biasa dan kerja-kerja
dari hukum transisional yang sering kali mengaburkan tapal batas yang memisahkan
hukum pidana, hukum perdata, hukum administratif [~ hukum administrasi negara] dan
hukum konstitusional [~ hukum tata negara]. Dalam pelaksanaan kategori-kategori
hukum, prinsip kedaulatan hukum transisional yang paradigmatik bisa juga cenderung
memecahkan pagar batas konvensional ini di dalam hukum.
Sebagai contoh, pengembangan kedaulatan hukum di dalam negara yang sedang
melakukan proses liberalisasi sering dianggap bergantung pada penerapan akuntabilitas
individual. Jadi, penghukuman sering jelas-jelas mencontohkan kepedulian terhadap
tanggung jawab individual yang merupakan hal sentral dalam hukum di negara-negara
liberal. Akan tetapi, sebagaimana telah ditunjukkan dalam bab 2, perspektif yang
menekankan pada hakikat penghukuman ini tidak sesuai dengan perannya dalam waktuwaktu
terjadinya pergolakan dan perubahan politik secara radikal. Konsep pidana atau
rumusan kejahatan masa transisional malah ganti ditentukan oleh nilai-nilai yang
berkaitan dengan lingkungan-lingkungan yang berbeda dan proyek proses perjalanan
politik. Keadilan pidana biasanya diteorisasikan dalam konsep-konsep yang sangat
dikotomis sebagaimana dihidupkan dalam kepedulian yang berorientasi kepada masa
lalu dengan retribusinya atau yang berorientasi ke masa depan, sebuah kepedulian
utilitarian dengan penekanan pada efek penjeraan, yang dianggap sebagai bagian internal
5