Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

mereka, kawan-lawan dan kolaboratos-pejuang; ia merupakan rekonstruksi melalui
dekonstitusi.
Setelah runtuhnya rezim-rezim pendudukan di Eropa pasca-perang, masyarakat
merespon ranah publik yang amat terkompromi karena dukungannya terhadap kekuasaan
fasis. Dalam transisi dari fasisme, penciptaan garis batasan kawan-lawan melampaui batasan
rekonstruksi sistem administrasi, ke lingkup publik yang lebih luas yang mencakup semua
elemen masyarakat. Praktik pembersihan Eropa pasca-perang menunjukkan bagaimana
keadilan administratif mencakup pengabaian terhadap proses-proses pidana yang lazim dan
menggunakan proses-proses yang lebih luas dan informal, mengabaikan peradilan dan
menggunakan tribunal atau badan-badan lainnya, yang sering kali dibentuk oleh sistem
pemerintahan. Hal-hal ini menunjukkan politisasi pembersihan tersebut. Di seluruh wilayah ini
terdapat usaha untuk menggunakan proses persyaratan politik dan penilaian politik, pergeseran
menuju proses yang lebih informal, dan memperhatikan pelanggaran politik yang tidak
didefinisikan dengan jelas, seperti “pelecehan negara” dan “perendahan negara”. 30
Meskipun biasanya hukuman diputuskan berdasarkan pada tindakan melanggar hukum
di masa lalu, pelanggaran-pelanggaran baru ini dibuktikan berdasarkan temuan kondisi politik
oleh suatu badan yang diberi kekuasaan untuk menemukannya pada masa transisi. Penentuan
kolaborasi dan kejahatan politik lainnya dilakukan dengan membuktikan status politik sebagai
pendukung doktrin totaliter. Tujuan penyelidikan bukanlah pembuktian tindakan kriminal di
masa lalu seperti dalam proses pengadilan, namun keanggotaan atau dukungan terhadap
organisasi politik yang “subversif”. Bersama dengan pelanggaran-pelanggaran baru ini,
diciptakan pula prosedur, pengadilan, undang-undang dan tindakan khusus untuk
mendukungnya. 31 Tribunal-tribunal pembersihan bukanlah pengadilan sipil biasa, namun
pengadilan militer dan badan administratif lain yang beranggotakan hakim, non-juris dan
orang-orang awam. Meskipun hukumannya sering kali berupa sanksi pidana tradisional, sanksi
lainnya mempengaruhi status perdata, seperti hilangnya hak memilih dan dipilih, hak
partisipasi politik dan bahkan kewarganegaraan. Baik dalam proses maupun dampaknya, ini
adalah bentuk keadilan yang di luar kebiasaan.
Secara historis, pembersihan dilakukan terhadap para pemimpin rezim lama. Namun
dalam pembersihan pasca-perang, hal ini dilakukan secara lebih luas, yang mencerminkan
pemahaman yang luas terhadap tanggung jawab dan transformasi. Tindakan-tindakan ini
menyingkirkan individu dari segmen masyarakat yang luas, termasuk sektor-sektor yang
sebelumnya tidak dianggap sebagai bagian administrasi, seperti pendidikan dan media.
Pembersihan ini dengan demikian merekonstruksi ranah publik, karena berusaha menyusun
kembali berbagai sektor: bisnis, media, elite intelektual, yang dengan satu atau lain cara
pernah mendukung rezim Nazi. Pembersihan ini merupakan rekonstruksi radikal terhadap
berbagai mata pencarian dengan komisi-komisi khusus untuk membersihkan sektor
pendidikan, sastra dan musik. Meskipun pembersihan mengatur sektor privat, namun
pembersihan itu dilakukan berdasarkan keputusan pemerintah. Pelanggaran-pelanggaran
30
Lihat misalnya, Ordinance Instituting National Indignity, Prancis, 26 Agustus 1944). Lihat juga Decree of June
27 (Prancis, 1944); Herbert Lottman, The Purge: The Purifucation of French Collaborators after World War II,
New York: William Morrow, 1986, 194-210.
31
Lihat Peter Novick, The Resistance versus Vichy: The Purge of Collaborators in Liberated France, New York:
Columbia University Press, 1968.
14