Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Dasar Argumen Peradilan Pidana dalam Masa Transisi
Mengapa harus menghukum? Argumen utama untuk memberikan hukuman pada masa gejolak
politik bersifat konsekuensional dan melihat ke depan. Dikatakan bahwa dalam masyarakat
dengan masa lalu yang buruk yang baru saja keluar dari pemerintahan yang represif,
pengadilan suksesor memberikan dasar yang kuat untuk membangun tatanan liberal yang baru.
Pada masa-masa itu, sebagai variasi justifikasi hukum “utilitarian” yang konvensional, dasar
bagi memberikan hukuman adalah kontribusinya bagi kebaikan bersama. 1 Namun tidak seperti
argumen konvensional untuk menghukum pada masa normal yang cenderung berfokus pada
pelaku atau dampak hukuman bagi masyarakat, misalnya sebagai penggentar, argumen untuk
menghukum pada masa transisi memiliki bentuk lain. Alih-alih memberikan argumen untuk
menghukum secaraafirmatif, argumennya diberiakan secara negatif – apa yang akan terjadi
bila tidak ada penghukuman? Di sinilah konteks politik khas dari masa transisi memainkan
peranan.
Sementara argumen menentang impunitas, yaitu argumen tentang akibat dari
kegagalan memberikan hukuman, juga digunakan pada masa biasa, 2 argumen ini menjadi
lebih kuat pada masa transisi. Karena, dengan kondisi ketiadaan hukum pada masa
sebelumnya, jauh lebih banyak harapan terhadap tindakan-tindakan menuntut
pertanggungjawaban berdasarkan kedaulatan hukum. Ketidakadilan di masa lalu ini, perlu
diingat, sebagian besar dipicu dan didukung oleh negara. Dengan latar belakang ini, argumen
menentang impunitas mendapat arti yang baru. Dalam konteks ini, pelaksanaan peradilan
pidana dianggap merupakan cara terbaik untuk memperbaiki “keadilan” negara di masa lalu
dan memajukan transformasi normatif ke sistem yang taat kedaulatan hukum. Rezim yang
represif sering kali dicirikan oleh tindakan pidana, seperti penyiksaan, penahan secara
sewenang-wenang, penghilangan, eksekusi di luar hukum, yang semuanya didukung oleh
negara. Bahkan, bila kejahatan di masa lalu dilakukan oleh pelaku privat, negara sering kali
masih terimplikasi, baik melalui kebijakan penindasan, kegagalannya melindungi warga
negara, atau dalam menutupi tindakan pidana dan impunitas. Konteks transisi, terutama
tentang keterlibatan negara dalam tindakan pidana, memberikan argumen kuat untuk
menghukum dibandingkan impunitas. Namun, paradoks terjadi ketika konteks transisional
tersebut menimbulkan dilema signifikan terhadap penggunaan hukum pidana sebagi respon
yang efektif terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara.
Pemberian hukuman memiliki peran historis untuk melaksanakan norma-norma
kedaulatan hukum dalam konteks kesalahan negara di tingkat internasional. Argumen
mendasar untuk pengadilan suksesor memiliki sejarah yang panjang hingga abad pertengahan,
yang mengambil dari norma-norma hukum internasional konsep tentang keadilan terhadap
kekerasan politik yang tidak sah. Pengadilan sudah lama digunakan untuk menerapkan normanorma
hukum internasional tentang ketidakadilan dalam perang. Pembebanan tanggung jawab
pidana terhadap pemimpin politik pendahulu karena mengadakan perang yang melanggar
hukum, atau mirip dengan itu, pemerintahan negara yang buruk, adalah benang merah
pengadilan suksesor terhadap tiran-tiran polis yang dijelaskan oleh Arisoteles dan pengadilan
1 Lihat Cesare Beccaria, On Crimes and Punishments and Other Writings, Cambridge: Cambridge University
Press, [1769], 1995; Jeremi Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation Vol. 2, Darien,
Conn: Hafner Publishing [1823], 1970 (berteori bahwa hukuman diperlukan untuk kebaikan bersama).
2 Lihat Hyman Gross, A Theory of Criminal Justice, New York: Oxford University Press, 1979, 400-01.
2