Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

secara historis, politis dan juridis”. 94 Dengan demikian, arsip ini digunakan pula untuk
“pembersihan” administrasi negara. 95 Hasil kerja komisi independen yang semula ditujukan
untuk mengatur akses terhadap arsip Stasi segera dijadikan cara untuk penyingkiran para
kolaborator. Begitu kebijakan ini mulai dijalankan, UU arsip Stasi ini tidak sanggup mencapai
sasarannya. Pertanyaan tentang apa kepedulian masyarakat terhadap arsip tersebut tidak bisa
dijawab secara abstrak; dan tidak bijaksana untuk beranggapan bahwa terdapat konsensus
masyarakat tentang pengungkapan arsip tersebut. Bahkan para korban memiliki konflik
kepentingan berkaitan dengan arsip tersebut, namun undang-undang yang mengatur arsip
tersebut tidak memberikan panduan untuk penyelesaiannya. Ketika pada masa transisi arsip
negara sekali lagi digunakan untuk menyingkirkan orang-orang dari kehidupan masyarakat,
bayang-bayang masa lalu yang penuh penindasan sekali lagi jatuh di atas masyarakat tersebut.
Arsip siapa dan kebenaran siapa? Siapa yang paling berkepentingan dengan sejarah
versi lama? Hingga sejauh mana arsip rezim lama merupakan “hak” mereka yang namanya
tercantum di dalamnya? 96 Atau apakah sebaiknya akses diberikan bagi pihak ketiga, seperti
jurnalis, sejarawan dan lain-lainnya? Arsip-arsip rezim lama ini menimbulkan banyak
pertanyaan yang tidak hanya berkaitan dengan para pelaku dan korban. Penyelesaian dilemadilema
tersebut memerlukan akomodasi terhadap kepentingan masyarakat dan individu dalam
mengungkapkan masa lalu, sambil juga melindungi hak-hak privasi, dan juga kepentingan
kemasyarakatan lainnya dalam mengendalikan akses. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan
yang mengatur akses korban juga harus mengatur akses ke arsip-arsip tersebut untuk tujuan
lain yang lebih sensitif. Pengalihan sejarah rezim lama ke tangan-tangan pribadi, seperti terjadi
di Jerman-bersatu, merupakan bentuk respon kritis terhadap rezim lama. Jika sebelumnya
seluruh informasi berada di tangan negara, kebijakan negara penerus ini adalah untuk
mengalihkannya ke pihak lain.
Cekoslowakia menggunakan pendekatan sebaliknya, karena rezim penerus pun tetap
mempertahankan kendali negara terhadap arsip-arsip lama. Di Republik Ceko, seperti di
Jerman, pada dasarnya prinsip yang memandu tindakan terhadap arsip-arsip lama adalah
pengungkapan: tampak dalam kebijakan resmi yang disebut “lustrace” atau “lustration”
(lustrasi), dari bahasa Latin lustrare “menyorot” masa lalu. 97 Namun, sejak awal transisi,
tujuan dan risiko lustrasi tampak jelas, karena pembukaan arsip-arsip lama bisa berarti
mengklarifikasikan masa lalu, namun juga bisa menyingkirkan para mantan Komunis dan
kolaborator dari kehidupan politik. Sebenarnya aneh bahwa keterbukaan yang lebih besar
masih akan berakhir dengan penyingkiran politik. Pada pemilihan umum bebas yang pertama,
masih dalam bayang-bayang arsip itu, arsip-arsip tersebut menjadi ujian politik utama bagi
demokrasi. Ketika arsip-arsip tersebut digunakan sebagai cara “pemaksaan” untuk mendorong
para kandidat politik menarik diri atau mendiskualifikasikan diri sendiri, timbul kontroversi
yang sedemikian besar sehingga perlu disusun undang-undang untuk mengatur arsip tersebut.
Dalam undang-undang lustrasi ini, akses terhadap arsip-arsip tersebut tetap berada di
bawah kendali pemerintah secara total. Yang lebih parah adalah bahwa komisi yang
mengontrol arsip-arsip itu dengan tujuan lustrasi juga diberikan kekuasaan untuk memutuskan
94 UU Arsip Stasi, § 1 (2).
95 Ibid., § 1 (3).
96 Misalnya di Polandia, “hak” untuk mendapatkan informasi dan akses terhadap dokumen dalam arsip diberikan
kepada para “korban”, yang didefinisikan sebagai orang yang “secara rahasia datanya dikumpulkan oleh aparat
keamanan secara sengaja”. Lihat The Polish Acces to Files Act of 1998.
97 Screening (“Lustration”) Law; Act No. 451/1991 (Cekoslowakia, 1991).
34