Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

politik. 15 Fenomenologi transisi ini mengarah pada kaitan erat dalam pergeseran normatif
tentang pemahaman keadilan dan peran hukum dalam konstruksi transisi. Tidak semua
transformasi menunjukkan tingkat “pergeseran normatif” yang sama. Bahkan transisi bisa
dianggap sebagai suatu spektrum yang berkaitan dengan rezim pendahulu dan sistem nilai
yang ada, yang bervariasi dari perubahan “radikal” hingga “konservatif.”
Pemahaman terhadap masalah yang ditimbulkan oleh pencarian keadilan dalam
konteks transisi ini memerlukan suatu diskursus yang spesifik yang ditentukan oleh dilemadilema
yang khas dalam masa-masa tidak biasa ini. Dilema tentang batasan muncul dari
konteks keadilan dalam transformasi politik: hukum berada antara masa lalu dan masa depan,
antara melihat ke belakang dan melihat ke depan, antara retrospektif dan prospektif, antara
individu dan kolektif. Dengan demikian, keadilan transisional adalah keadilan yang dikaitkan
dengan konteks ini dan kondisi perpolitikan. Transisi menunjukkan pergeseran paradigma
dalam konsepsi keadilan; jadi hukum memiliki fungsi yang paradoksal. Dalam fungsi
sosialnya yang biasa, hukum menciptakan tatanan dan stabilitas, namun dalam masa tidak
biasa yang penuh gejolak politik, hukum menciptakan tatanan dan pada saat yang sama
memungkinkan transformasi. Dengan demikian, dalam masa transisi, institusi tradisional dan
predikat-predikat hukum yang biasa tidak bisa berlaku. Dalam masa-masa perubahan politik
yang dinamis, respon legal menimbulkan paradigma hukum transformatif yang sui generis,
khas dan unik.
Tesis yang diajukan dalam buku ini adalah bahwa konsepsi keadilan dalam masa
perubahan politik bersifat tidak biasa dan konstruktivis: ia membentuk sekaligus dibentuk oleh
transisi itu. Konsepsi keadilan yang ditimbulkannya bersifat kontekstual dan parsial: apa yang
dianggap adil dibentuk oleh ketidakadilan yang terjadi. Respon terhadap pemerintahan yang
represif memiliki arti ketaatan terhadap kedaulatan hukum. Sementara suatu negara
mengalami perubahan politik, peninggalan-peninggalan ketidakadilan di masa lalu
menentukan apa yang bisa dianggap transformatif. Hingga titik tertentu, timbulnya respon
legal tersebut merupakan transisi itu sendiri.
Dengan berlanjutnya pembahasan, akan tampak bahwa peran hukum dalam masa
transisi politik bersifat kompleks. Pada akhirnya, buku ini menarik dua kesimpulan: pertama,
tentang sifat hukum dalam masa-masa perubahan politik yang substansial, dan kedua tentang
peran hukum dalam mengarahkan transisi. Berbeda dari pandangan kaum idealis pada
umumnya, buku ini justru memperlihatkan bahwa hukum dibentuk oleh kondisi politik yang
ada. Namun, buku ini juga menentang pandangan kaum realis pada umumnya dengan
mengatakan bahwa hukum bukanlah semata-mata produk tetapi juga ikut membentuk transisi.
Kaitan antara respon-respon ini dengan masa-masa perubahan politik memajukan konstruksi
pemahaman masyarakat bahwa transisi sedang berlangsung.
Peran hukum dalam masa perubahan politik diteliti dengan melihat berbagai
bentuknya: hukuman, penyelidikan sejarah, pemberian ganti rugi, pencopotan dari jabatan, dan
penyusunan konstitusi. Dalam perdebatan keadilan transisional yang sedang berlangsung,
hukuman terhadap elemen-elemen rezim lama sering kali dianggap mutlak dalam transisi
demokrasi. Namun, penyelidikan tentang fenomenologi legal dalam masa perubahan politik
15 Observasi ini memiliki implikasi terhadap perdebatan-perdebatan tertentu dalam ilmu politik dan
konstitusionalisme dan mungkin memiliki afinitas dengan perdebatan jurisprudensial tentang apa yang
memberikan otoritas bagi hukum. Lihat Joseph Rae, The Authority of Law: Essays on Law and Morality, New
York: Oxford University Press, 1979, 214.
5