Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

transisional adalah “dikerjakan melalui”, masyarakat mulai menjalankan tanda-tanda dan
ritus dari suatu tatanan liberal yang sedang berfungsi.
Dalam hal ini, hukum transisional melampaui simbolik “semata” untuk menjadi
pengarah ritus saluran politik modern. Tindakan-tindakan ritual mendatangkan adanya
saluran di antara dua tatanan di sini, dari rezim predesesor (pendahulu) dan rezim
suksesor. 28 Dalam transisi kontemporer, yang dicirikan secara khusus oleh hakikatnya
yang penuh kedamaian dan oleh kejadiannya yang selalu di dalam bingkai hukum,
proses-proses hukum menjalankan “pengenyahan” yang kritis, inversi predikat yang
menjustifikasi rezim yang tengah berkuasa, melalui proses publik yang memproduksi
konstitutif pengetahuan kolektif dari pergantian normatif. Jadi, proses-proses hukum
secara simultan mengingkari aspek ideologi rezim predesesor dan menjustifikasi
perubahan ideologis yang menetapkan transformasi yang membebaskan. Sembari dalam
pemahaman yang sedang mengemuka, hubungan antara hukum dan politik dipandang
sebagai sesuatu yang terkandung dalam dukungan terhadap legalitas dan stabilitas
konvensional, namun kedua hal tersebut (legalitas dan stabilitas) tidak dapat memediasi
pergantian normatif. Oleh karenanya, penekanan pada satu sisi terhadap fungsi
stabilisasi hukum dalam periode ketidakstabilan adalah suatu kesalahan, 29 karena transisi
memunculkan problem tentang bagaimana tatanan hukum – umumnya dipandang
sebagai sistem yang tertutup dan sah-dari-dirinya-sendiri 30 – memungkinkan perubahan
normatif untuk dilakukan. Dari sini, teorisasi yang mengemuka sekarang ini sering kali
mengkonseptualisasikan transisi sebagai hal yang diprediksikan pada perubahan
mendasar dalam aturan sebagaimana teorisasi menyangkut konstitusionalisme
transisional yang telah dibahas dalam bab 6. Namun, terkadang transisi terjadi tanpa
perubahan meta-level semacam itu. Sebenarnya, tantangannya adalah bagaimana hukum
memantapkan dan sekaligus, pada waktu yang sama, melampaui gagasan konvensional
tentang hukum sebagai gagasan yang stabil, bahkan “keras kepala”, untuk mengkonstruk
perubahan normatif.
Perubahan di dalam dan melalui sistem hukum bergantung pada suatu
reinterpretasi terhadap justifikasi relevan yang menjadi dasar dari tatanan normatif yang
berlaku ataukah bergantung pada suatu pengembalian pada sumber independen dari
norma-norma hukum alternatif. Alternatif pertama bersesuaian dengan suara familiar
praktisi hukum tentang apakah bersandar pada fakta ataukah bersandar pada hukum,
sementara yang disebut kemudian itu – introduksi tentang sumber normatif otonom –
dipengaruhi melalui perubahan dalam pengakuan terhadap aturan yang berkenaan
dengan sumber-sumber hukum yang valid. 31 Pertanyaan tentang institusi mana yang
28
Pierre Bourdieu, “Symbolic Power”, dalam Dennis Gleeson (ed.), Identity and Structure: Issues in the
Sociology of Education, Driffeld, Eng. Nafferton Books, 1977, 112-119; lihat Lukes, “Political Ritual”,
302-305.
29
Lihat Kirchheimer, Political Justice, 430 (perjuangan tanpa keadilan politik hukum akan menjadi
“kurang tertata”).
30
Lihat Gunther Teubner, Law as an Autopoietic System, Cambridge, Mass. Dan Oxford: Blackwell,
1993; Niklas Luhmann, “Law as a Social System”, 83 Northwestern Law Review83 (1989); Niklas
Luhmann, Essay on Self-Reference, New York: Columbia University Press, 1990.
31
Lihat H.L.A. Hart, The Concept of Law, edisi kedua, Oxford-Clarendon Press 1994.
13