Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

masyarakat-masyarakat yang terpecah oleh garis politik di Amerika Latin. Praktik
reparatoris transisional memiliki peran ganda: memandang ke belakang dalam
memperbaiki kesalahan negara yang telah dilakukan, sekaligus memandang ke depan
dalam memajukan tujuan perdamaian dan rekonsiliasi dalam transisi.
Reparasi di Amerika Latin menunjukkan kompleksnya peran kebijakan
reparatoris dalam masa transisi. Reparasi transisional memiliki tujuan berganda. Bila
reparasi dilakukan sebagai alternatif eksplisit terhadap penghukuman, mereka
menunjukkan cara-cara alternatif untuk pembersihan nama baik dan rehabilitasi seperti
diajukan oleh sanksi pidana. Tindakan reparatoris transisional memikul beban tanggung
jawab terhadap pelanggaran di masa lalu secara terbuka. Bahkan, pergeseran tekanan dari
kerugian yang diderita para korban ke pelanggaran yang dilakukan oleh negara terlihat
jelas dalam reparasi moral. Seperti dalam peradilan pidana, dengan memikul tanggung
jawab secara terbuka, pelanggaran dapat diidentifikasi, dan juga pelakunya. Selain
memberikan sanksi bagi para pelanggar, reparasi juga membersihkan para korban. 28
Melalui respon hukum formal yang mengakui status yuridis mereka yang dihilangkan,
keadilan reparatoris merekonstruksi batas-batas komunitas politik.
Karena nilai guna mereka, praktik reparatoris menjadi respon yang paling penting
dalam gelombang transformasi politik kontemporer. “Kebenaran dan reparasi”, suatu
respon yang menggabungkan reparasi dengan penyelidikan sejarah yang dibicarakan
dengan mendalam dalam bab terdahulu, telah menjadi cara utama untuk menyelesaikan
konflik yang telah mengakar di seluruh Amerika Latin dan wilayah-wilayah lainnya.
Perang saudara yang berkepanjangan di El Salvador dapat diselesaikan dengan janji
pembentukan komisi penyelidikan dan tindakan reparatoris. 29 Formula serupa
mendatangkan perdamaian di Guatemala. 30 Di Afrika Selatan, amnesti menjadi bagian
kesepakatan perdamaian untuk ditukar dengan “kebenaran dan rekonsiliasi”. Konstitusi
1993 negara tersebut, yang bejudul “Persatuan Nasional dan Rekonsiliasi”, menyatakan:
“Untuk memajukan rekonsiliasi dan rekonstruksi, amnesti akan diberikan terhadap
tindakan, kelalaian dan pelanggaran berkaitan tujuan politik dan dilakukan dalam
kerangka konflik di masa lalu”. 31 Seperti diinterpretasikan oleh Pengadilan
Konstitusional negara itu, amnesti ini diberikan dengan syarat klarifikasi terhadap
kejahatan politik di masa lalu beserta reparasinya; 32 maka di Afrika Selatan, kedua hal ini
jelas berkaitan. Meskipun terdapat perundang-undangan tersebut, amnesti di Afrika
Selatan diberikan secara bersyarat, dan dengan demikian memerlukan pertimbangan
terlebih dahulu dalam bentuk penyelidikan terhadap pelanggaran di masa lalu. Janji
reparasi ini menjadi insentif bagi para korban untuk bersaksi dalam proses terbuka di
negeri itu; dan tindakan reparatoris dijadikan bagian dari saran-saran dalam Laporan
28 Untuk perdebatan ilmiah terkait tentang peran harga diri dalam perdebatan penghukuman/impunitas, lihat
Jaime Malamud Goti, “Transitional Governments in the Breach: Why Punish State Criminals?” Human
Rights Quarterly 12, No. 1 (1990): 1-16.
29 Lihat PBB, El Salvador Agreements: The Path to Peace, Report of the Commission on Trith for El
Salvador, DPI/1208 (1992).
30 Lihat “Guatemalan Foes Agree to Set up Rights Panel”, New York Times, 24 Juni 1994, rubrik
internasional.
31 Konstitusi Afrika Selatan, bagian penutup.
32 Lihat Azanian Peoples Organization (AZAPO) and Others v. President of the Republic of South Africa
and Others, 1996 (4) SA LR 671 (CC).
11