Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

terbatas, ia menunjukkan suatu masa luar biasa dalam sejarah negara, yang menunjukkan
transisi.
Penggunaan hukum secara radikal ini bisa menciptakan perubahan politik yang cepat
dan berdampak luas. Dalam fungsi transformatifnya yang paling terpolitisasi, tindakan
administratif bersifat kritis: repolitisasi terhadap lingkup publik merupakan respon kritis
terhadap pemerintahan buruk di masa lalu. Respon terhadap diskriminasi politik dan
liberalisasi dengan membongkar struktur negara lama, dan membalikkan hubungan kekuasaan
yang lama. Bagaimana penggunaan praktik transisional melaksanakan transformasi? Praktikpraktik
yang ditinjau di sini menunjukkan bahwa transformasi terjadi melalui pembalikan,
rekombinasi bentuk-bentuk tradisional, melalui tindakan yang dibentuk sesuai kriteria
kolektif, garis-garis ketidaksepakatan politik yang akan memungkinkan konsensus politik.
Fungsi hukum yang paling transformatif ini, dalam praktik didelegasikan kepada badan negara
lainnya, informal, memihak dan dipolitisasi. Hukum publik, cara yang paling sering digunakan
negara modern untuk mencapai sasarannya, memiliki potensi lebih tinggi dalam masa
perubahan radikal. Masa transisional menunjukkan hukum publik yang amat terpolitisasi, di
mana penggunaan hukum bersifat simbolis, dan bergantung pada kekuatan retoriknya.
Tindakan administratif transisional menjustifikasi sekaligus melaksanakan
transformasi politik, dengan kekuatan yang besar karena mempengaruhi birokrasi. Pada masa
gejolak politik, rezim pengaturan ini memungkinkan rekonstruksi publik terhadap ideologi
politik yang baru. Melalui tindakan ini, rezim lama “diadili” secara politis; dan diciptakan
standar baru untuk justifikasi publik dan rasionalisasi transisi normatif, rezim lama kehilangan
legitimasi, ideologi lama dibantah dan yang baru mendapatkan legitimasi. Delegitimasi rezim
lama dilakukan melalui rekonstruksi untuk membedakan siapa yang boleh berpolitik dan siapa
yang tidak, melalui hukum publik. Melalui tindakan-tindakan ini, tatanan politik yang lama
dibersihkan, dan tatanan politik yang baru diberi dasar loyalitas politik dan afiliasi.
Pelarangan, pembersihan, sumpah kesetiaan, purifikasi, lustrasi, pengadilan dan publikasi,
kesemuanya ini merupakan bentuk pernyataan publik yang memberikan dasar dan
melaksanakan pergeseran normatif. 104 Bentuk-bentuk ritual ini merupakan cara bagaimana
hukum melakukan perubahan dalam hubungan kekuasaan untuk merekonstruksi komunitas
politik dan menguji serta menyaring individu untuk menunjukkan kebenaran politik yang baru.
Tindakan publik demikian menyusun rezim yang baru, membentuk dan melegitimasikan rezim
penerus.
Justifikasi politik (yaitu “tujuan-tujuan” hukum) untuk tindakan regulatoris transisional
merupakan bagian dari politisasinya. Dengan menciptakan persyaratan politis, tindakantindakan
demikian mentransformasikan identitas negara. Rekonstruksi hukum publik dalam
kategori-kategori yang secara eksplisit merespon rezim politik lama menunjukkan
transformasi transisional yang kritis. Pembongkaran tindakan penindasan kolektif – yang
dilakukan berdasarkan ras, etnik atau religi – dilakukan dengan tindakan-tindakan yang
berdasarkan kriteria politik. Aturan-aturan lama dijadikan latar belakang, menunjukkan arti
dan kekuatan normatif tindakan transisional. Transformasi politik ke arah liberal dalam rezim
baru hanya dapat terlihat bila dilatarbelakangi identitas politik yang lama. Dalam konstruksi
identitas nasional, garis-garis etnik, nasional atau agama mungkin bertentangan dengan
pandangan liberal, namun negara-negara liberal bisa melakukan diskriminasi berdasarkan
politik: terdapat kebebasan untuk menciptakan perundang-undangan yang membatasi opini
104 Lihat OED, entri “ban”.
41