Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

menunjukkan bahwa meskipun ada anggapan umum bahwa hukum memiliki kategori-kategori
yang khas dan tidak bergantung pada apa pun, tetapi terdapat kemiripan antara satu dengan
yang lain. Dalam buku ini, dijelaskan tentang peran operatif hukum dalam konstruksi transisi.
Praktik-praktik ini menawarkan cara untuk mendelegitimasi rezim politik yang lama dan
melegitimasi yang baru dengan membentuk oposisi politik dalam tatanan yang
mendemokratiskan.
Masing-masing bab dalam buku ini menyelidiki bagaimana berbagai respon legal
dalam masa-masa perubahan politik yang substansial memungkinkan konstruksi perubahan
normatif. Ajudikasi kedaulatan hukum membangun pemahaman tentang apa yang dianggap
adil. Penyelidikan kriminal, administratif dan sejarah menentukan siapa pihak yang bersalah.
Proyek pemberian ganti rugi mengembalikan hak-hak yang dilanggar oleh rezim lama kepada
para korban pada khususnya, selain masyarakat secara keseluruhan. Konstitusionalisme
transisional dan keadilan administratif membangun kembali parameter tatanan politik yang
berubah tersebut ke arah yang lebih liberal. Analisis yang disarankan di sini berfokus pada
fenomenologi hukum dalam masa perubahan politik, yang diistilahkan sebagai “jurisprudensi
transisional” (teori hukum transisional).
Bab I membahas kedaulatan hukum dalam masa transisi. Di negara-negara demokratik,
ketaatan terhadap kedaulatan hukum bergantung pada penerapan prinsip-prinsip yang
membatasi kegunaan dan penerapan hukum, namun ini bukanlah peran utamanya dalam masa
transisi. Dalam masa perubahan politik yang radikal, hukum mengalami goncangan, dan
kedaulatan hukum bukanlah sumber yang jelas terhadap norma ideal pada tingkat abstrak.
Dalam konteks jurisprudensi transisional, kedaulatan hukum dapat dipandang sebagai skema
nilai normatif yang secara historis dan politis terkait dan dielaborasikan sebagai jawaban
terhadap represi politik di masa lalu yang sering kali dilaksanakan atas nama hukum. Jadi
kedaulatan hukum transisional memiliki nilai-nilai yang khas dan mencirikan masa tersebut.
Sementara kedaulatan hukum umumnya menunjukkan prospektivitas hukum, hukum
transisional bersifat mapan dan fleksibel, melihat ke depan maupun ke belakang, karena ia
menolak nilai-nilai lama yang tidak liberal dan mengambil nilai-nilai baru yang liberal.
Meskipun kedaulatan hukum dan konstitusionalisme berkaitan dengan norma-norma yang
memandu pembuatan hukum dalam demokrasi, pemahaman ini kurang berlaku dalam masa
transisi. Meskipun terdapat banyak teori, konsep kedaulatan hukum maupun penyusunan
konstitusi tidaklah dianggap sebagai sumber norma mendasar yang diidealkan. Jurisprudensi
transisional dalam hal berbagai sistem hukum yang berbeda pada waktu yang berbeda, dan
menunjukkan keberagaman konsep kedaulatan hukum sebagai suatu tolok ukur dan kaitannya
dengan pelanggarannya di masa lalu.
Bab II membahas peradilan pidana dalam masa transisi. Pengadilan terhadap para
pelaku pelanggaran umumnya dianggap sebagai ciri mendasar dalam transformasi ke sistem
politik yang lebih liberal. Hanya proses peradilan yang dianggap sebagai kunci dalam
pergeseran normatif dari pemerintahan yang tidak sah ke pemerintahan yang sah. Namun
pelaksanaan kekuasaan penghukuman oleh negara dalam kondisi perubahan politik yang
radikal menimbulkan sejumlah dilema. Praktik pada masa transisi menunjukkan bahwa hal ini
jarang dilakukan, terutama pada masa kontemporer. Jumlah pengadilan yang kecil ini
menunjukkan dilema-dilema dalam menyikapi pelanggaran, yang sering kali sistemik dan
berskala besar, dengan menggunakan peradilan pidana.
Jadi dalam konteks transisi, pemahaman konvensional tentang tanggung jawab
individual sering kali tidak dapat diberlakukan, sehingga mendorong terbentuknya format
6