Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

fungsi pemisahan dan fungsi integrasi – yang semuanya berada di dalam proses yang
kontinu. 19
Pada saat yang bersamaan, kedaulatan hukum transisional merupakan prosedurprosedur
yang tidak tampak adil atau menarik minat – kekurangan pengadilan dalam
penghukuman biasa, reparasi yang didasarkan pada kendali politik dan ambang batas
(dan sering kali hak milik) temporal yang arbitrer secara legal, dan konstitusi yang tidak
perlu permanen. Apa yang mencirikan secara khusus respon hukum transisional adalah
soal keterbatasnnya, sifatnya yang parsial, yang dihidupkan dalam konstitusi sementara
dan penghindaran hal-hal yang tak diinginkan, yang tergambar pada sanksi dan upaya
reparasinya yang terbatas, dan yang tercermin dalam naratif historis dan ofisial (resmi)
yang terpatah-patah dan terbatas. Hukum transisional adalah di atas segala hal yang
simbolis – suatu santifikasi (pemurnian) sekular dari ritual dan simbol proses politik. 20
Kendatipun bentuk-bentuk ritual tindakan operatif dan komunikasi sering dipikirkan
untuk menggambarkan kekhasan karakteristik masyarakat primitif dan untuk
membuatnya memudar dalam era modern, 21 penyelidikan yang diambil di sini
menganjurkan sebaliknya, yaitu menawarkan pemahaman yang komprehensif soal
fenomenologi proses politik dan mengundang perbandingan dan evaluasi terhadap
hakikat dan peran ritus dan simbol yang dikandungnya. 22 Pola hukum pembuktian yang
dipahami dalam bab-bab sebelumnya merangsang dan membentuk saluran politik,
kendatipun merupakan muara pertemuan dari tradisi historis, hukum, dan politik, di
mana pola-pola tersebut bergantung. 23 Namun, apa yang membuat praktik-praktik
transisional ini terpisah dari ritus dan ritual lainnya? Di atas apakah esensi
paradigmatiknya berdasar?
Proses-proses hukum transisional merupakan pengarah seperti tindakan-tindakan
dalam masa transisi karena kemampuannya mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan
material secara publik dan otoritatif yang menetapkan pergantian normatif antara rezim
(yang lama dan yang baru). Bahasa hukum menyisipkan suatu tatanan baru dengan
19
Tentang ritual perayaan, lihat Arnold van Gennep, The Rites of Passage, Chicago: University Press,
1960, yang aslinya dipublikasikan sebagai Les rites de passage, Paris: E. Nourry, 1909 (untuk konsep
tentang proses ini dalam pengembangan individual); Victor W. Turner, The Ritual Process: Structure and
Anti-Strucuter, London: Routledge, 1969 (yang mendiskusikan konsep “liminalitas” dan relevansinya
dengan transformasi individual); Nichola Dirks, “Ritual and Resistence: Subversion as a Social Fact”,
dalam Nicholas Dirks, Geoff Eleyn, dan Sherry B. Ortner (ed.), Culture/Power/History: A Reader in
Contemporary Theory, Princeton: Princeton University Press, 1944, 488. Tentang ritual secara umum,
lihat Catherine M. Bell, Ritual Theory, Ritual Practice, New York: Oxford University Press, 1992.
20
Untuk pembahasan terkait lihat Murray J. Edelman, The Symbolic Uses of Politics, Urbana: University
of Illinois Press, 1964; John Skorupski, Symbol and Theory: A Philosophical Study of Theories of Religion
in Social Anthropology, Cambridge dan New York: Cambridge University Press, 1976; Dan Sperber,
Rethinking Symbolism, Cambridge: Cambridge University Press, 1974.
21
Lihat Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere, terj. Thomas Burger,
Cambridge: MIT Press, 1974.
22
Lihat David I. Kertzer, Ritual, Politics, and Power, New Haven: Yale University Press, 1988. Lihat juga
Sean Wilentz (ed.), Rites of Power: Symbolism, Ritual, and Politics Since the Middle Ages, Philadelphia:
University of Pennsylvania Press, 1985.
23
Tentang proses simbolik “evocation” [~ pemanggilan roh], lihat Sperber, Rethinking Symbolism, 143-
148.
11