Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Namun revolusi memiliki arti ketiadaan tatanan dan stabilitas hukum. Dilema utama
dalam keadilan transisional adalah masalah kedaulatan hukum dalam masa perubahan politik
yang radikal. Dari definisinya, jelas bahwa pada saat-saat tersebut terjadi perubahan
paradigmatik yang mendasar dalam pemahaman tentang keadilan. Masyarakat sedang
berusaha keras untuk menjawab pertanyaan “bagaimana mentransformasikan sistem politik,
hukum dan ekonomi” mereka. Jika pada umumnya kedaulatan hukum memiliki arti
keteraturan, stabilitas dan ketaatan pada hukum yang mapan, sejauh mana masa-masa
transformasi sesuai dengan komitmen terhadap kedaulatan hukum? Pada masa-masa demikian,
apa yang bisa kita artikan dengan kedaulatan hukum?
Dilema tentang arti kedaulatan hukum sebenarnya tidak terbatas pada masa-masa
transformasi politik dan mencakup pula dasar negara liberal. Bahkan pada masa-masa biasa,
negara-negara yang demokrasinya stabil pun sering kali mengalami kesulitan untuk
mengartikan ketaatan pada kedaulatan hukum. Berbagai versi dilema kedaulatan hukum di
masa transisi ini tampak dalam masalah keadilan suksesor (successor justice, dalam konteks
tertentu diartikan juga sebagai “keadilan pemenang”, ed.), awal konstitusional dan perubahan
konstitusional. 2
Dilema kedaulatan hukum ini biasanya muncul di lingkup-lingkup politik yang
konteroversial, di mana nilai perubahan legal mengalami ketegangan dengan nilai ketaatan
pada prinsip hukum yang menjadi preseden. Pada masa biasa, masalah ketaatan pada
kontinuitas legal ini dilihat sebagai tantangan yang ditimbulkan perubahan politik dan sosial
dalam jangka waktu yang panjang. Dengan demikian, ide tentang kedaulatan hukum sebagai
kontinuitas legal tercakup dalam prinsip stare decisis, suatu predikat ajudikasi dalam sistem
hukum Anglo-Amerika. Konsep kedaulatan hukum yang mendasari konstitusi kita
mensyaratkan kontinuitas, sehingga penghargaan terhadap preseden, dengan sendirinya
menjadi tidak dapat diabaikan”. 3 Namun dalam masa transformasi, nilai kontinuitas legal
mengalami ujian yang berat. Pertanyaan tentang batasan normatif perubahan politik dan
hukum yang sah bagi rezim-rezim yang mengalami transformasi sering kali ditempatkan
dalam kerangka-kerangka dua kutub. Hukum sebagaimana tertulis dibandingkan hukum
sebagai hak, hukum positif dipertentangkan dengan hukum kodrat [kami memilih “hukum
kodrat” untuk menerjemahkan natural law, ketimbang “hukum alam”, ed.], keadilan
prosedural dengan keadilan substantif, dan lain-lain.
Tujuan saya di sini adalah untuk menempatkan kembali dilema kedaulatan hukum
dengan memperhatikan pengalaman berbagai masyarakat dalam konteks transformasi politik.
Perhatian saya bukanlah pada teori yang ideal tentang kedaulatan hukum pada umumnya.
Alih-alih, saya berusaha memahami arti kedaulatan hukum bagi masyarakat yang mengalami
perubahan politik berskala besar. Bab ini mendekati dilema kedaulatan hukum secara induktif
dengan menempatkan kembali pertanyaan tersebut ke dalam konteks legal dan politisnya. Kita
akan meneliti sejumlah kasus historis pasca-perang, dan juga preseden yang timbul dari
transisi yang lebih mutakhir. Meskipun dilema kedaulatan hukum biasanya timbul dalam
2 Untuk pembicaraan pengantar tentang tema-tema umum dalam konsep kedaulatan hukum dan
konstitusionalisme, lihat A. V. Dicey, Introduction to the Study of Laws of the Constitution (Indianapolis: Libery
Fund, 1982), 107-22. Lihat juga E. P. Thompson, Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act (New York:
Pantheon Books, 1975).
3 Planned Parenthood v. Casey, 505 US 833, 854 (1992); Lihat Antonin Scalia, “The Rule of Law as the Law of
Rules”, University of Chicago Law Review 56 (1989): 1175 (yang menyarankan “kedaulatan hukum umum” di
atas “keinginan individual untuk berlaku adil”).
2