Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

untuhnya komunisme merespon bentuk represi yang lain, yaitu pemerintahan totaliter yang
berkaitan dengan semua sektor masyarakat, di mana semua orang terlibat. Sifat represi totaliter
mungkin dapat menjustifikasi pembersihan satu generasi politik secara keseluruhan, dan
timbul pertanyaan tentang dari mana menarik batasannya.
Bagi beberapa pemikir, diperlukan status yang tidak kurang dari oposan untuk
menunjukkan integritas moral yang diperlukan untuk memegang jabatan publik tingkat tinggi
dalam rezim yang baru. Dalam gelombang perubahan politik kontemporer, status oposan
menjadi syarat de facto jabatan tinggi politik. Dalam banyak administrasi transisional di Eropa
Timur dan Amerika Latin, presiden yang baru adalah mantan oposan. Contohnya adalah
Václav Havel di bekas Cekoslowakia, Arpad Göncz di Hongaria, Lech Walesa di Polandia. Di
Amerika Latin, Presiden Carlos Menem sempat dipenjarakan pada masa pemerintahan militer
sebelumnya. Presiden Brazil Fernando Cardoso adalah seorang pelarian politik selama masa
pemerintahan militer di negara itu. Mantan presiden Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada juga
berasal dari keluarga yang sempat mengalami pengasingan. Namun sejauh mana perlu
digunakan garis pemikiran ini? Selain pada tingkat kepemimpinan tertinggi, sejauh mana
keterlibatan dalam kesalahan rezim lama berkaitan dengan kesempatan memegang jabatan
publik dalam rezim liberal? Apakah ada prinsip kedaulatan hukum yang memandu
pembersihan transisional dan menjustifikasi pengambilan keputusan yang dipolitisasi?
Pertanyaan ini menjadi pertimbangan Pengadilan Konstitusional bekas Cekoslowakia, ketika
ia meninjau undang-undang lustrasi dan pengaruhnya bagi banyak orang yang tampil dalam
arsip polisi rahasia sebagai kandidat kolaborator yang potensial. Puluhan ribu orang termasuk
dalam kelompok ini, dan hanya sebagaian kecil yang sukarela secara sadar bersedia
berkolaborasi dengan rezim lama. Keanggotaan tanpa sadar demikian, menurut pengadilan,
tidak cukup untuk mendiskualifikasikan mereka dari tatanan politik yang baru. 53 Paling tidak,
ditarik garis pada “keanggotaan secara sadar”.
Pertanyaan kedua yang dihadapi kebijakan dekomunisasi adalah apakah keanggotaan
secara sadar demikian cukup menjadi dasar untuk penyingkiran mereka. Pertanyaan ini timbul
dalam suatu kasus yang dibahas dalam undang-undang diskualifikasi Jerman-bersatu. 54 Untuk
menjustifikasi pengucilan politik, keterlibatan demikian harus lebih dari sekadar keanggotaan
secara sadar, yang merupakan hal umum dalam sistem kemasyarakatan Jerman Timur.
Sebagai masalah konstitusional, menurut pengadilan tersebut, kesesuaian untuk posisi jabatan
publik tidak bisa ditentukan semata-mata dengan dasar posisi dalam hierarki Jerman Timur
atau identifikasi dengan rezim Partai Serikat Buruh Jerman (SED). Karena “loyalitas kepada
pemerintahan sosialis ... [merupakan suatu] yang harus ada untuk menduduki jabatan publik di
Jerman Timur ... loyalitas dan kerja sama yang merupakan hal yang diperlukan untuk tetap
bertahan dan menanjak dalam karier publik ... tidak bisa menjadi justifikasi satu-satunya”. 55
Apakah seseorang tepat untuk menjabat dalam sistem layanan yang baru perlu dijustifikasi
berdasarkan kondisi khusus, kasus demi kasus. Dalam kasus-kasus serupa, kedaulatan hukum
yang digunakan oleh pengadilan mendukung prinsip liberal bahwa hukum publik harus
dikonstruksikan tidak hanya sesuai dengan ideologi politik, namun dengan sesuatu yang
melampauinya.
53 Lihat Constitutional Court Decision on the Screening Law.
54 Lihat Act Concerning the Records of the State Security Service of the Former German Democratic Republic
(Jerman, 1991) (“Akta Arsip Stasi”). Lihat juga “Traktat Unifikasi Jerman”.
55 Judgment by First Senate of Constitutional Court (Jerman, 1955) (terjemahan penulis).
21