Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

statusnya sebagai warga sipil yang dilindungi tidak jelas, akan dilindungi oleh cakupan
“kejahatan terhadap kemanusiaan”.
Pada akhirnya menurut mahkamah agung Prancis, pertanyaan relevannya adalah bukan
status para korban, namun tujuan tindakan yang dilakukan para tertuduh. Yang menunjukkan
kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tujuannya untuk menindas. 148 Penindasan
didefinisikan oleh pengadilan sebagai tindakan yang dilakukan secara sistematis atas nama
“negara yang mempraktikkan kebijakan supremasi ideologis”. 149 Dalam contoh kontemporer
lainnya, doktrin perlindungan dari tribunal kejahatan perang internasional ad hoc tidak hanya
mencakup masa pasca-perang, namun melampaui batasan antara penduduk sipil dan
kombatan, perang dan damai. Jurisprudensi transisional tentang kejahatan terhadap
kemanusiaan berevolusi dari sekadar status atributif – ke motif penindasan. 150
Pemahaman kontemporer tentang tindakan-tindakan tidak manusiawi pada akhirnya
berfokus pada kebijakan negara, dan dengan demikian menjelaskan mengapa, meskipun
terdapat selang waktu yang panjang, kejahatan terhadap kemanusiaan tetap dianggap perlu
mendapatkan hukuman. Meskipun keterlibatan negara tidak dijadikan sebagai syarat,
penindasan merupakan kejahatan yang sedemikian berat, sehingga bahkan jika negara tidak
terlibat secara terbuka, pelanggaran tersebut dilakukan dengan latar belakang kebijakan
pemerintahan. Dalam elaborasinya yang paling mutakhir, dalam kodifikasi untuk pengadilan
pidana internasional permanen, kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan dengan
“serangan yang luas atau sistematis terhadap kelompok penduduk sipil apa pun”. 151 Kebijakan
penindasan memiliki arti liabilitas atau pertanggungjawaban kolektif, dengan konsekuensi
yang berlanjut terhadap identitas politik negara sepanjang waktu. Penindasan melampaui
korban-korban secara individual dan pelaku, dengan implikasi bagi masyarakat secara
keseluruhan.
Bila negara terlibat dalam penindasan, hal-hal mendasar tentang peradilan pidana
menjadi terancam; persekongkolan, usaha menutup-nutupi kebenaran, dan halangan lainnya
mempengaruhi kemungkinan untuk mencapai keadilan. Kejahatan terhadap kemanusiaan
menunjukkan dampak peran negara dalam kesalahan di masa lalu sebagai elemen penting
kondisi peradilan yang terkompromi pada masa transisi. Bahkan, faktor ini bisa banyak
menjelaskan mengapa timbul ketegangan apabila rezim penerus tidak merespon ketidakadilan,
148
Barbie, 78 ILR 139-40. Lihat juga Jugement de Maurice Papon (21 April 1998) (didakwa melakukan
kejahatan terhadap kemanusiaan).
149
Barbie, 78 ILR 128.
150
Lihat Statute of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, 1173. Lihat juga Tadic, dicetak ulang
dalamn International Legal Materials 35 (1996): 32, 48-73.
151
Pasal 7 dari Rome Statute of the International Criminal Court meluaskan definisi “kejahatan terhadap
kemanusiaan” seperti berikut ini:
[T]indakan berikut ini bila dilakukan sebagai bagian dari serangan yang luas atau sistematis, dilakukan
terhadap kelompok masyarakat sipil manapun, dalam bentuk: (a) pembunuhan; (b) pemusnahan; (c)
perbudakan; (d) pengusiran atau pemindahan paksa terhadap penduduk; (e) pemenjaraan ...; (f)
penyiksaan; (g) pemerkosaan, perbudakan seksual ...; (h) penindasan terhadap kelompok atau kolektif
yang diidentifikasi atas dasar ... politik, rasial, nasional, etnik, budaya, agama, jender ...; (i)
penghilangan paksa manusia; (j) kejahatan apartheid; dan (k) tindakan tidak manusiawi lainnya yang
memiliki karakter serupa ...
Rome Statute of the International Criminal Court, U.N. Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the
Establishment of an International Criminal Court, Pasal 7, U.N. doc. A/ Conf.183/9 (17 Juli 1998)
48