Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

legal yang baru. Sanksi parsial yang ditimbulkan, misalnya berada di luar kategori legal
konvensional. Perkembangan ini menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang
kaitan antara usaha pemulihan dengan pelanggaran, dan terutama beratnya pelanggaran yang
dilakukan oleh negara. Sanksi transisional menjelaskan kaitan antara konsep-konsep
pertanggungjawaban demokratik dan hak-hak individual daam kontribusinya untuk
pembangunan politik liberal.
Bab III, menyelidiki proses kerja keadilan historis. Setelah masa-masa pemerintahan
yang represif, masyarakat transisional sering kali mengadakan penyelidikan tentang sejarah
dan pertanggungjawabannya. Penyelidikan dan narasi sejarah ini memainkan peran penting
dalam transisi dari masa lalu ke masa kini. Pemaparan sejarah ini menggambarkan
peninggalan masa lalu represif suatu negara dan dengan demikian menarik garis yang
mendefinisikan ulang masa lalu dan merekonstruksi identitas politik suatu negara. Keadilan
historis transisional menggambarkan kaitan konstruktif antara rezim kebenaran dan rezim
politik, menjelaskan hubungan dinamis antara pengetahuan dengan kekuasaan politik.
Bab IV membahas keadilan dan dimensi reparatorisnya. Fokus keadilan reparatoris
transisional adalah reparasi atau perbaikan kesalahan yang telah dilakukan. Mungkin
merupakan bentuk transisi yang paling umum, banyaknya fokus pada keadilan reparatoris di
berbagai kawasan mencerminkan peran dan fungsi kompleksnya dalam masa-masa perubahan
politik radikal. Tindakan reparatoris tampak sebagai langkah menuju liberalisasi yang paling
penting, karena hal tersebut merupakan pengakuan terhadap hak-hak individual. Perlindungan
yang setara terhadap hak-hak individual merupakan dasar bagi negara liberal; maka, tindakan
perbaikan ini memainkan peran konstruktif yang penting bagi suatu negara yang berusaha
untuk menaati kedaulatan hukum. Dalam transisi ganda ekonomi dan politik yang mencirikan
gelombang perubahan politik yang mutakhir ini, reparasi memiliki peran politik yang eksplisit
untuk menengahi perubahan, dengan membentuk tonggak-tonggak baru dalam komunitas
politik di tengah-tengah masa transisi. Tindakan reparatoris transisional telah melampaui
peran konvensionalnya untuk memberikan ganti rugi saja, dan mendapatkan peran fungsional
dan simbolis yang terkait erat pada transformasi politik suatu negara.
Bab V menyelidiki keadilan administratif dan penggunaan hukum publik untuk
mendefinisikan kembali parameter keanggotaan politik, partisipasi dan kepemimpinan di
dalam komunitas politik. Sementara pembersihan dan pengurangan hak politik merupakan hal
yang lazim setelah revolusi, pertanyaannya adalah apakah ada prinsip-prinsip tertentu yang
memandu tindakan-tindakan tersebut dalam transisi politik. Lebih dari respon transisional
lainnya, tindakan kolektif politis yang eksplisit memberikan tantangan bagi terciptanya
kedaulatan hukum dalam rezim yang sedang meliberalkan diri. Keadilan administratif
menjelaskan potensi hukum untuk membangun kembali kaitan antara individu dan komunitas
politik dalam masa transisi. Pemberlakuan hukum-hukum publik tersebut mendefinisikan
batasan-batasan yang baru dengan dasar politik yang luas. Melalui keadilan administratif,
hukum publik digunakan untuk merespon rezim lama, dan membangun kembali tatanan politik
untuk menggantikannya. Respon ini merupakan contoh jurisprudensi transisional dalam
bentuknya yang paling radikal.
Bab VI mengeksplorasi konstitusionalisme transisional. Konstitusional transisional
memiliki peran konstitutif yang konvensional, namun juga memiliki peran transformatif.
Sementara kita biasanya menganggap konstitusi sebagai teks yang mendasar dan melihat ke
depan; dalam masa perubahan politik radikal, konstitusi bisa berupa teks dinamis yang
menengahi, sekaligus melihat ke depan dan ke belakang, dan mencakup berbagai modalitas
7