Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

esar, kondisionalitas politik akan mempengaruhi hak-hak lain seperti hak sebagai pekerja dan
kebebasan dalam lingkup publik. 50
Meskipun intuisi biasa tentang kedaulatan hukum akan mendorong penolakan terhadap
tindakan politik demikian, kepentingan transisional tertentu bisa mendukung pengambilan
tindakan seperti itu pada masa-masa yang terbatas. Maka, dengan mengesahkan kebijakan
penyaringan, Pengadilan Konstitusional bekas Cekoslowakia merasionalkan kebijakan lustrasi
atas dasar kebutuhan luar biasa masa tersebut. Dengan memperingatkan “kemungkinan
kemunduran ke masa-masa pemerintahan totaliter” dan kebutuhan untuk mencegah
“destabilisasi perkembangan demokrasi negara”, justifikasi pengadilan untuk kebijakan ini
jelas-jelas bersifat transisional. Langkah-langkah ini dijustifikasi oleh kebutuhan membangun
rezim yang lebih demokratis:
Semua negara, terutama yang telah mengalami penderitaan karena pelanggaran hak-hak dan
kebebasan asasi oleh kekuasaan totaliter selama lebih dari empat puluh tahun memiliki hak untuk
menerapkan tindakan legislatif demikian yang berusaha untuk mencegah risiko subversi berupa
kembalinya rezim totaliter, untuk menciptakan sistem demokratis.
Preseden transisional lainnya dari masa pasca-perang juga dijadikan pertimbangan:
“Tindakan-tindakan demikian ... juga diambil oleh negara-negara Eropa lainnya setelah
runtuhnya rezim totaliter ... sebagai cara yang sah ... bukan untuk mengancam karakter
demokratik sistem konstitusional ... atau ... hak hak dan kebebasan warga negara ... namun
untuk perlindungan dan konsolidasinya”. 51 Bahwa justifikasi luar biasa untuk pelucutan politik
dibatasi pada jangka waktu yang terbatas selama pergeseran politik diakui dalam hukum
tersebut, yang di dalamnya terdapat pembatasan waktu. Di bekas Cekoslowakia, meskipun
lustrasi pada awalnya diharapkan untuk berlangsung selama lima tahun, di Republik Ceko, hal
ini diperpanjang lima tahun lagi. Pelucutan politik di Jerman-bersatu juga secara eksplisit
bersifat sementara sejak awalnya. 52
Keterlibatan dalam rezim politik lama sering kali dianggap berpengaruh pada
kedudukan sebagai pejabat publik dalam masyarakat transisional selama masa-masa
transformasi politik yang rapuh dari pemerintahan represif ke liberal. Namun apa batasan
relevansi kesetiaan politik masa lalu? Secara historis, setelah kediktatoran berakhir,
pembersihan dilakukan terhadap jajaran tertinggi posisi politik. Namun, pembersihan setelah
50 Lihat Pasal 2(7), “International Covenant on Civil and Political Rights”, 6 Desember 1966, Treaties and
International Agreements Registered or Filed or Reported with the Secretariat of the United Nations 999, No.
14668 (1976): 171; Pasal 2(2), “International Covenant on Economic, Social and Cultutal Rights”, 16 Desember
1966, Treaties and International Agreements Registered or Filed or Reported with the Secretariat of the United
Nations 993, No. 14531 (1976): 3. Lihat juga 7(c), “International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights” melindungi “kesetaraan kesempatan” dalam memperoleh pekerjaan.
51 Constitutional Court Decision on the Screening Law (Republik Federal Czek dan Slowakia, 26 November
1992). Lihat juga K. 3/98 Judgment in the Name of the Republic of Poland Constitutional Court on the
Incompatibility of Law of 17.12.97 on Amendments of the Law on Judicial System and some other Statutes with
the Constitutions of the Republic of Poland of 02.04.87. Seperti dikatakan oleh pengadilan dalam Judgment of
3/98, “suatu transisi dari negara otoriter ke demokrasi bisa secara luar biasa mencapai solusi yang tidak akan
dijustifikasi dalam kondisi normal”.
52 Kemudian, undang-undang Ceko ini diperpanjang masa berlakunya hingga tahun 2000. Lihat Jirina Siklova,
“Lustration or the Czech Way of Screening”, East European Constitutional Review 5, No. 1 (musim dingin
1996): 59. Lihat juga “Constitution Watch”, East European Constitutional Review 4 (musim gugur 1995): 8-10.
Tentang peamahaman Jerman, lihat “Traktat Unifikasi Jerman”.
20