Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Pada masa gejolak politik, hukum internasional berperan sebagai konsep mediasi yang
berguna. Penempatan dilema kedaulatan hukum dapat dengan mudah digeser dari
pertentangan antara positivisme dengan hukum kodrat. Dengan berdasar pada hukum positif,
namun juga menerapkan nilai-nilai keadilan yang dikaitkan dengan hukum kodrat, hukum
internasional dapat memediasi dilema kedaulatan hukum. Norma-norma hukum internasional
positif ditentukan melalui konvensi, traktat dan kebiasaan. 41 Terlebih lagi, dengan mencakup
kejahatan yang paling mengerikan ke dalam lingkupnya, hukum internasional menawarkan
suatu sumber transendensi normatif. Sebagai gambaran adalah konsep kejahatan terhadap
kemanusiaan, yang dibicarakan lebih lanjut pada bab tentang peradilan kriminal, yang
menunjukkan dua nilai yang bertentangan dan sekaligus berkaitan, dalam respon normatif
universal terhadap penganiayaan dalam berbagai konteks kebudayaan. 42 Sementara hukum
internasional mempertahankan pemahaman umum tentang kedaulatan hukum sebagai
kemapanan, ia juga memungkinkan transformasi. Dengan demikian, ia memediasi transisi.
Prinsip-prinsip hukum internasional berfungsi untuk mendamaikan dilema batasan minimal
hukum pada masa transformasi politik.
Kedaulatan Hukum sebagai Pembatasan terhadap Politik
Ciri utama kedaulatan hukum dalam masa perubahan politik adalah bahwa ia mempertahankan
adanya kontinuitas dalam format legal, sementara pada saat yang sama memungkinkan
perubahan normatif. Sifat hukum dan ajudikasi yang terpolitisasi pada masa sebelumnya
menjustifikasi adanya sedikit diskontinuitas dalam transisi. Pemahaman tentang kedaulatan
hukum yang anti-politik ini adalah tema umum dalam kontroversi transisional kontemporer
yang dibicarakan di muka. Pengadilan para penjaga perbatasan dikatakan sebagai “kasus
ekstrem”, yang menjustifikasi diabaikannya pertimbangan kedaulatan hukum yang biasa. 43
Pengadilan Jerman mengangkat apa yang benar secara moral di atas kebenaran secara politis.
Kasus-kasus lain di wilayah tersebut menunjukkan interpretasi yudisial terhadap kedaulatan
hukum secara serupa. Invalidasi Hungaria terhadap hukum pengadilan 1956 membatasi
kebijakan anti-komunis yang terpolitisasi.
melanggar hak asasi manusia yang dilindungi oleh traktat internasional). Lihat umumnya Stephan Hobe dan
Christian Tietje, “Government Criminality: The Judgement of the German Federal Constitutional Court of 24
October 1996”, German Yearbook of Internatioanal Law 39 (1996): 523. Lihat juga Krisztina Morvai,
“Retroactive Justice Based on International Law: A Recent Decision by the Hungarian Constitutional Court”,
East European Constitutional Review (musim gugur 1993/musim dingin 1994): 33; “Law on Genocide and
Crimes against Humanity Committed in Albania during Communist Rule for Political, Ideological and Religious
Motives”, diterjemahkan dalam Human Rights Watch, Human Rights in Post-Communist Albania (New York:
Human Rights Watch, 1996), lampiran A (menjadi dasar untuk mengadili bekas Komunis).
41 Lihat Statute of the International Court of Justice, U. S. Statutes at Large 59 (1945): 1031, Pasal 38 (1). Untuk
pembahasan tentang pemahaman positivis, lihat Oscar Schachter, International Law in Theory and Practice
(Dordrecht, Belanda; dan Boston: M. Nijhoff, 1991; didistribusikan di Amerika Serikat dan Kanada oleh Kluwer
Academic Publishers), 35-36. Peran kebiasaan dalam pembentukan hukum internasional dijelaskan dalam
Michael Akehurst, “Custom as a Source of International Law”, British Yearbook International 47 (1974-1975): 1.
Untuk diskusi terkait tentang elemen-elemen hukum positif dan hukum kodrat dalam hukum internasional, lihat
Shklar, Legalism: Law, Morals, and Political Trials, 126-28.
42 Lihat J. M. Balkin, “Nested Opposition”, Yale Law Journal 99 (1990): 1669 (tinjauan buku).
43 Lihat Judgment of Jan. 20, 1992 (dikutip di catatan kaki 31 di atas), 693.
14