Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

cogens” dengan status tertinggi dalam hukum internasional, dengan latar belakang
kebijakan negara atau yang serupa. 103
Hampir dua dekade setelah persidangan kasus penting Filartiga itu, dan juga
selama masa persidangannya, terdapat banyak keputusan yang menyatakan bahwa
pelanggaran hak asasi manusia harus bertanggung-jawab. Bahkan, remedi tersebut
diratifikasi menjadi hukum federal: Torture Victims Protection Act mengizinkan
penindakan perdata untuk mendapatkan ganti rugi keuangan terhadap pelanggaran seperti
penyiksaan oleh negara dan eksekusi di luar hukum bila pelaku berada dalam
jurisdiksi. 104
Selama bertahun-tahun, telah lebih banyak keputusan daripada pembayaran. 105
Pengakuan tanggung jawab perdata memiliki dampak yang lebih luas dari pemberian
ganti rugi keuangan. Dalam kasus demikian, liabilitas perdata memiliki sanksi publik
karena perhatian media terhadap proses perdata yang melibatkan pejabat tinggi negara
asing. Dampak publisitas seperti ini sedemikian besar sehingga selama masa persidangan,
para terdakwa sering kali melarikan diri. Liabilitas individual, meskipun bersifat perdata,
berakibat pada stigma dan sanksi sosial serupa dengan sanksi pidana. Banyaknya usaha
pencarian keadilan reparatoris lintas batas negara, seperti juga usaha serupa setelah
jangka waktu yang panjang, menunjukkan peran kompleks dan dinamis remedi demikian.
Meskipun remedi perdata biasanya diambil untuk memberikan hak-hak korban, seperti
tindakan transisional lain yang dibicarakan di muka, tuntutan alien tort memiliki
kegunaan lain yang biasanya dikaitkan dengan sanksi pidana, seperti pengakuan
kesalahan pemerintah dan eksklusi pelaku dari komunitas. Bahkan, transitory tort
menerangkan kaitan antara pengembalian hak-hak korban, pengakuan kesalahan
individual dan penindasan oleh negara. Timbulnya transitory tort dalam kasus
penindasan menunjukkan konsep keadilan reparatoris memiliki keserupaan dengan
respon-respon hukum transisional lainnya.
Dalam memediasi kepentingan berbeda antara publik dan privat, individu dan
kolektif, nasional dan internasional, alien tort secara efektif merespon pelanggaran
penindasan yang merupakan ciri utama represi modern. Seperti “kejahatan terhadap
kemanusiaan”, transitory tort terhadap pelanggaran hak asasi manusia menjelasan
konsepsi yang serupa: sumber tindakan hukum yang melampaui jurisdiksi waktu dan
tempat, yang digambarkan sebagai “tort terhadap kemanusiaan”. Tort ini merupakan
respon terhadap penindasan oleh negara pada masa kontemporer, dalam sumber tindakan
hukum terhadap individu yang terkait dalam kebijakan penindasan yang lebih luas.
Terlebih lagi, tort terhadap kemanusiaan menantang intuisi umum di mana penyebab
tindakan perdata berkaitan dengan jurisdiksi tertentu, yang tidak tepat untuk menangkap
pelanggaran berat yang dilakukan negara. Dengan ketiadaan parameter jurisdiksional
yang biasa, yang “asing” dijadikan “domestik”, dan pelanggaran internasional
didefinisikan ulang. Dan meskipun dicapai di luar sistem hukum nasional, dengan
mengakui hak-hak para korban, tindakan-tindakan seperti itu dapat mengawali proses
103 Lihat The Foreign Sovereign Immunities Act of 1976, U.S. Code, Vol. 28, bag. 1602-1611 (1994).
Kadang-kadang jurisdiksi diambil terhadap pelanggaran lain, seperti penghilangan dan penahanan secara
sewenang-wenang yang berkepanjangan. Lihat Forti, 672 F Supp 1541-42.
104 Torture Victims Protection Act of 1991, U.S. Code, Vol. 28, bag. 1350 (1993).
105 Lihat Siderman de Blake, 965 F2d 699; In Re Estate of Ferdinand Marcos, 25 F3d 1467. Lihat
umumnya Ralph Steinhardt, “Fulfilling the Promise of Filartiga: Litigating Human Rights Claims against
the Estate of Ferdinand Marcos”, Yale Law journal of International Law 20 (1995): 65.
32