Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Dilema transisional yang utama adalah bagaimana mengkonsepkan keadilan dalam konteks
pergeseran normatif besar-besaran. Masalah ini diredam oleh hukum internasional, karena
hukum internasional memberikan kontinuitas dalam hukum, dan terutama, standar
pertanggungjawaban. Jadi, pemantapan nilai-nilai hukum internasional pada masa pascaperang
dianggap memberikan dasar jurisdiksional yang melampaui batasan hukum pidana
domestik. Hukum internasioanal tampaknya memberikan cara untuk mengatasi masalah
retrospektivitas yang endemik dalam keadilan transisional. Standar dan forum internasional
menjunjung kedaulatan hukum, sementara memenuhi pula prinsip keadilan dan imparsialitas.
Nilai aksi legal internasional yang mengikat dan menjadi preseden sering kali dianggap lebih
tinggi daripada tindakan domestik. Perbedaan hukum domestik berarti bahwa kejahatankejahatan
tertentu akan bisa dihukum di negara-negara tertentu, namun tidak di negara
lainnya. Terlebih lagi, kejahatan yang benar-benar mengerikan, seperti pembantaian massal,
tidak bisa ditanggapi dengan baik oleh hukum nasional, karena kejahatan demikian
dikonseptualkan secara amat berbeda dengan pelanggaran serupa dalam hukum nasional.
Kejahatan-kejahatan tertentu, seperti penyiksaan, sering tidak bisa ditanggapi dengan
memuaskan atau tidak diakui oleh hukum nasional, meskipun gerakan untuk mencantumkan
standar-standar hukum internasional ke dalam hukum domestik mungkin dapat meredam
masalah ini. Hukum pidana internasional memberikan cara yang jelas untuk
mengkonseptualkan kemungkinan paradoksal tentang pertanggungjawaban rezim yang jahat di
bawah hukum.
Itulah sebabnya hukum pidana internasional membangun analogi historis keadilan
pasca-perang yang mendominasi pengadilan Nuremberg. Ia mendefinisikan keadilan di
Nuremberg, dengan pelanggaran yang paling utama: melakukan peperangan. Dan, menurut
piagam pembentukannya, tujuan pengadilan tersebut adalah untuk mengadili penjahatpenjahat
perang terpenting untuk pelanggaran – yang terkait dengan perang. Dan forum untuk
pengadilan tersebut berbentuk tribunal militer internasional, dan pelanggaran utamanya adalah
agresi. Bahkan “kejahatan terhadap kemanusiaan”, kekejaman yang dilakukan terhadap warga
sipil, hanya diadili di Nuremberg apabila terkait dengan perang. Batasan yang penuh kehatihatian
dalam pelaksanaan tribunal ini mempertahankan pandangan ketidakadilan negara
sebagai ketidakadilan yang dilakukan oleh negara asing. Garis tipis yang membatasi
pengadilan Nuremberg ini akan memiliki dampak yang akan membatasi potensi preseden
tersebut bagi keadilan transisional.
Dilema Kejahatan Dilakukan Negara tetapi Pertanggungjawabannya Bersifat Individual
Peradilan pidana transisional menimbulkan dilema besar tentang bagaimana membebankan
pertanggungjawaban pidana untuk pelanggaran-pelanggaran yang mengimplikasi negara
dalam kebijakan represif. Jurisprudensi internasional memberikan standar dalam bentuk
prinsip-prinsip Nuremberg. Diformulasikan setelah pengadilan tersebut atas permintaan
Sidang Umum PBB, “Prinsip Nuremberg” merupakan pemurnian dari keputusan-keputusan di
Nuremberg dan merupakan titik penting dalam konseptualisasi pertanggungjawaban untuk
kejahatan negara. Untuk pertama kalinya, tribunal dan pengadilan-pengadilan yang
menyusulnya secara jelas menyatakan bahwa tanggung jawab untuk kekejaman bisa
dibebankan kepada individu menurut hukum internasional: “Semua orang yang melakukan
8