Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

skema demokrasi militan, dalam ketiadaan tradisi demokrasi yang kuat, dapat mengancam
demokrasi yang baru tumbuh. Bila kekuasaan konstitusional untuk menindas demikian tidak
dibatasi, selain melalui interpretasi yudisial, sistem demokrasi tidak akan bertahan lama.
Fenomena keterancaman transisional ini menimbulkan pertanyaan yang lebih luas,
tentang apakah dan sejauh mana, sistem demokrasi perlu memberikan panduan normatif
terhadap sistem politik pada dasar yang lebih permanen. Model pasca-perang yang diterapkan
di Jerman bergantung pada badan peradilan untuk bisa bekerja. Interpretasi yudisial
mencerminkan usaha untuk bergeser dari tuduhan kabur tentang “ekstremisme politik”, ke
alasan yang lebih objektif, seperti kekerasan politik. Jurisprudensi konstitusional modern
mencerminkan interpretasi ini. Meskipun standar konstitusional tentang pelarangan partai
cenderung bergeser ke arah yang lebih liberal, melindungi kebebasan berserikat dan
berekspresi, selalu terdapat bahaya politisasi sistem peradilan. Bahkan dalam sistem
demokrasi yang mapan, terdapat masa-masa ketika pengadilan tinggi suatu negara cenderung
rentan terhadap politisasi, seperti Mahkamah Agung Amerika Serikat pada masa Perang
Dingin.
Pertanyaan transisional yang ditimbulkan oleh kerangka demokrasi bersyarat ini juga
timbul dalam pertanyaan serupa tentang penggunaan cara-cara serupa dalam negara liberal.
Misalnya, contoh kontemporer pelarangan partai di Eropa dan Timur Tengah, seperti di
Aljazair dan Turki, mengambil alasan ekstremisme dan faksionalisme religius. 94 Di seluruh
Eropa, selalu terdapat partai-partai politik yang menyebut dirinya religius, sehingga timbul
pertanyaan: di mana menarik batasnya? Bagaimana menyikapi partai-partai demikian dalam
negara liberal? Dalam gelombang kontemporer transisi pasca-komunis, pertanyaan ini
memiliki signifikansi besar. Politik identitas memberikan tantangan yang berat kepada negara
yang sedang melakukan transisi, dengan konflik di Yugoslavia sebagai gambarannya yang
terburuk. Namun, keadilan transisional menawarkan cara untuk merekonstruksi negara, tidak
melalui politik identitas, namun melalui identitas politis dan juridis yang berdasarkan pada
hak.
Dilema transisional ini, meskipun terlihat dalam masa-masa luar biasa, menunjukkan
ketegangan laten dalam teori demokrasi, yaitu potensi pertentangan antara proses dan tujuan
demokratis. Konflik potensial ini sering tampak dalam pertanyaan tentang batasan toleransi
dalam negara liberal. 95 Sebagai contoh, dalam The Law of the Peoples, John Rawls menentang
pendekatan “toleransi” kepada ancaman-ancaman politis terhadap demokrasi. 96 Namun,
ingatlah kembali dilema yang dibahas di bagian muka bab ini, tentang ketegangan dalam masa
transisional, ketika dalam masa pergeseran dari represi di masa lalu, konstruksi demokrasi
membutuhkan justifikasi untuk membatasi proses kaum mayoritas dan melakukan kompromi
terhadap pandangan ideal tentang kedaulatan hukum. Ketegangan ini dirasionalkan dalam
skema konstitusional yang didefinisikan oleh demokrasi militan, karena partai ekstremis harus
ditekan, atau ia akan mengancam tatanan politik. Dalam pandangan ini, hanya penindasan
94 Lihat Kelly Couturier, “Turkey Bans Islam-Based Political Party”, Washington Post, 17 Januari 1998, hlm.
A20. Tentang pembubaran Partai “Kesejahteraan”, lihat http://www.turkey.org/turkey/politics/p-party.htm.
95 Lihat Michael Walzer, On Toleration, New Haven: Yale University Press, 1997. Untuk pembicaraan terkait
tentang agama. lihat Ruti Teitel, “A Critique on Religion as Politics in the Public Sphere”, Cornell Law Review
78 (1993): 747.
96 Lihat John Rawls, “The Law of Peoples”, dalam Stephen Shute dan Susan Hurley (eds.), On Human Rights:
The Oxford Amnesty Lectures, 1993, New York: Basic Books, 1993. Lihat juga Yael Tamir, Liberal Nationalism,
Priceton: Princeton University Press, 1993.
36