Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

More documents

Recommendations

Info

harus diutamakan”. 82 Pola serupa tampak dalam transisi dari pemerintahan militer di Amerika Latin. Segera setelah dekade 1980-an, pengadilan junta militer Argentina mulai melakukan batasan terhadap pengadilan lebih lanjut, dan memberikan pengampunan. 83 Sementara pada awal transisi militer diancam oleh hukuman, secara progresif ancaman tersebut dikikis – pertama melalui pengampunan oleh presiden, dan kemudian melalui keputusan legislatif yang membatasi jurisdiksi dan memberikan amnesti umum (blanket amnesty). Pada akhirnya, pengampunan presiden diberikan secara luas kepada semua orang yang dituduh melakukan kekejaman, termasuk para pemimpin tertinggi junta militer. Amnesti diterima sebagai hal yang umum di seluruh wilayah benua tersebut, misalnya di Cili, Nikaragua dan El Salvador, yang dampaknya akan dibicarakan lebih lanjut dalam bab ini. Kisah ini terulang lagi dalam pengadilan suksesor setelah keruntuhan komunis. Sepuluh tahun setelah revolusi, dan di seluruh wilayah Eropa, terlihat penerapan sanksi yang terbatas. Dalam pengadilan penjaga perbatasan Jerman, penangguhan penjatuhan hukuman menjadi norma, 84 demikian pula di Republik Ceko. Di Romania, para mantan pemimpin komunis dan polisi yang dipenjara berkaitan dengan pembantaian pada bulan Desember 1989 dibebaskan dalam jangka waktu dua tahun, baik karena alasan kesehatan atau karena pengampunan dari presiden. Di Bulgaria, usaha terpenting untuk melakukan penghukuman gagal; Todor Zhivkov tidak menjalani hukumannya untuk kasus pencurian, sementara orangorang lainnya mendapatkan pengampunan. Di Albania, <strong>sebuah</strong> hukum amnesti memberikan kekebalan bagi banyak mantan pemimpin rezim lama yang dihukum untuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk presiden komunis terakhir negara itu. Selama sekitar lima tahun transisi di wilayah tersebut, arah perkembangan menunjukkan lemahnya penerapan tahap terakhir kebijakan penghukuman ini. Sebagaimana terlihat dari sejarah, terdapat batasan de facto terhadap sanksi pidana. Fenomena yang sama terlihat di wilayah-wilayah lainnya. Di Korea Selatan pascakediktatoran, para presiden yang didakwa melakukan korupsi akhirnya diampuni setelah 82 Amnesty Internasional, Torture in Greece, 65. Diamandouros, “Regime Change and the Prospects for Democracy in Greece: 1974-1983”, 138-64, 161. 83 Lihat “Argentine Seeks Rights-Trial Curb: Alfonsin Urges a Time Limit on Prosecution for Abuses under Military Rule”, New York Times, 6 Desember 1986, rubrik internasional. Lihat juga “200 Military Officers Are Pardoned in Argentina”, New York Times, 8 Oktober 1989, rubrik internasional, hlm. 12. Tentang gelombang kedua pemberian pengampunan, lihat Shirley Cristian, “In Echo of the ‘Dirty War’ Argentines Fight Pardons”, New York Times, 28 Desember 1990, rubrik internasional, hlm. A3. Lihat juga Americas Watch, Truth and Justice in Argentina: An Update, New York: Human Rights Watch, 1991; Carlos Nino, “The Duty to Punish Past Abuses of Human Rights Put into Context: The Case of Argentina”, Yale Law Journal 100 (1991): 1619. Perkembangan terakhir di Argentina bertentangan dengan gejala ini. Lihat “President Says He Won’t Veto Repeal of Amnesty Laws”, Agence France-Presse, Buenos Aires, 26 Maret 1998; Marcela Valente, “Rights-Argentina: Dissatisfaction with Repeal of Amnesty Laws”, Inter Press Service, Buenos Aires, 25 Maret 1998. 84 Untuk <strong>tinjauan</strong> tentang kasus penjaga perbatasan, lihat Micah Goodman, “After the Wall: The Legal Ramifications of the East German Border Guard Trials in Unified Germany”, Cornell International Law Journal 29 (1996): 727. Lihat juga “Former Albanian President Has Sentence Cut by Three Years”, Agence France Presse, 30 November 1994, tersedia di Lexis, News Library, arsip AFP; Henry Kamm, “President of Albania Rebuffed on Charter”, New York Times, 1 Desember 1994, tersedia di Lexis, News Library; “28 Communist Officials Tried for Antoconstitutional Activity”, CTK National News Wire, 21 September 1994, tersedia di Lexis, News Library, arsip CTK (vonis terhadap mantan menteri keuangan Cekoslowakia Zak dan Ler); “Romanians Protest over Communist Bosses Release”, Reuters World Service, 21 September 1994, tersedia di Lexis, News Library, arsip Reuters. 27
sebentar menjalani hukuman. Di Cili, meskipun terdapat hukum yang mengecualikan militer dari pengadilan, pengecualian ini bersyarat pada kerja sama para perwira tersebut dalam penyelidikan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran pada masa pemerintahan militer. 85 Ancaman sanksi langsung dihilangkan asal mereka bersedia mengaku melakukan kesalahan. Hal yang sama juga terjadi di Afrika Selatan pasca-apartheid: pemberian amnesti terhadap kejahatan politik masih memberikan kesempatan untuk penyelidikan terhadap pelanggaran di masa lalu dan melakukan proses pengadilan yang terbatas. 86 Respon hukum kontemporer lainnya, seperti tribunal internasional ad hoc yang dibentuk untuk mengadili genosida dan kejahatan perang, mencerminkan perkembangan yang serupa. Tribunal pidana internasional yang dibentuk untuk mengadili kekejaman yang terjadi di bekas Yugoslavia dan Rwanda menunjukkan pemahaman terhadap sanksi terbatas ini. 87 Usaha untuk mencapai keadilan dalam perdamaian yang rapuh memiliki konsekuensi signifikan untuk penerapan hukum pidana secara efektif, yaitu kemungkinan untuk melakukan pengadilan dan memberikan sanksi, sehingga membatasi sanksi pidana dalam kondisi demikian. Misalnya, ketiadaan proses penahanan terhadap tertuduh, dan ketiadaan kendali terhadap bukti dan adanya batasan yang terkait dengan pengadilan kejahatan perang, menyebabkan tribunal internasional sering kali tidak memiliki pilihan selain melakukan penyelidikan dan mengajukan tuduhan – dan hanya sampai di situ. Jadi proses internasional tersebut menimbulkan suatu model baru: suatu prosedur gabungan antara tuduhan dan dakwaan yang mencerminan sanksi terbatas. Dalam prosiding superindictment (dakwaan paling berat) yang disediakan dalam aturan-aturan tribunal, semua bukti yang tersedia dikumpulkan dan dibacakan secara publik, 88 dan dakwaan tersebut dikonfirmasi, meskipun si tertuduh tidak hadir, dan dengan demikian secara terbuka menentukan kebenaran tentang peristiwa yang dipermasalahkan dan mengutuknya. Proses ini memungkinkan penentuan kesalahan di balik pelanggaran tersebut, dan juga mengesahkan keputusan yang formal dan publik. Peradilan Pidana Terbatas dan Konstruksi Transisi Pertimbangkanlah signifikansi sanksi pidana terbatas bagi transisi politik. Mengapa, meskipun dengan hasil terbatas dari pengadilan suksesor yang dibahas di muka, tetap ada persepsi umum 85 Lihat Human Rights Watch Americas, Unsettled Business: Human Rights in Chile at the Start of the FREI Presidency, New York: Human Rights Watch, 1994, 1-4. 86 Lihat Azanian Peoples Organisation (AZAPO) and Others v. President of the Republic of South Africa and Others, 1996 (8) BCLR 1015 (CC) (menjunjung konstitusionalitas undang-undang amnesti); Lourens du Plessis, “Amnesty and Transition in South Africa”, dalam Alex Boraine et al. (eds.), Dealing with the Past: Truth and Reconciliation in South Africa, Cape Town: Institute for Democracy in South Africa, 1994. 87 Tribunal tersebut dibentuk untuk tujuan “pengadilan terhadap orang-orang yang bertanggung-jawab terhadap pelanggaran serius hukum kemanusiaan internasional yang dilakukan di wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991. Lihat Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 2 of the U.N. Security Council Resolution 808, S/25704 (1993). 88 Lihat International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Former Yugoslavia Since 1991: Rules for Procedure and Evidence, aturan 61, dicetak ulang dalam International Legal Materials 33 (1994): 519. Istilah superindictment digunakan untuk kepentingan internal tribunal. Lihat Graham Blewitt, wakil penuntut untuk Tribunal Yugoslavia, wawancara dengan penulis, Waldorf Astoria Hotel, New York, 7 April 1995. 28
Page 1 and 2:
Keadilan Transisional Sebuah Tinjau
Page 3 and 4:
Prakata Seri Setelah lebih dari 32
Page 5 and 6:
Pengantar Proyek pembuatan buku ini
Page 7 and 8:
hak asasi manusia dalam rezim-rezim
Page 9 and 10:
• “Keadilan Puitik”: Narasi T
Page 11 and 12:
Pendahuluan Dalam dekade belakangan
Page 13 and 14:
hukum kritis, seperti pendekatan ka
Page 15 and 16: politik. 15 Fenomenologi transisi i
Page 17 and 18: legal yang baru. Sanksi parsial yan
Page 19 and 20: Amerika Latin, Eropa Tengah dan Tim
Page 21 and 22: Namun revolusi memiliki arti ketiad
Page 23 and 24: hukum pada masa Nazi. 6 Sebuah isu
Page 25 and 26: mendukung pemerintahan yang tidak l
Page 27 and 28: perlindungan terhadap hal milik pri
Page 29 and 30: dan moralitas. 25 Arti kedaulatan h
Page 31 and 32: Bahkan, di era media kontemporer de
Page 33 and 34: Pada masa gejolak politik, hukum in
Page 35 and 36: Mungkin akan timbul pertanyaan apak
Page 37 and 38: Pada masa transisi, masalah legalit
Page 39 and 40: menjelaskan mengapa, atau dalam kon
Page 41 and 42: Dasar Argumen Peradilan Pidana dala
Page 43 and 44: Dalam banyak teori politik yang dit
Page 45 and 46: Nilai kuat preseden Nuremberg bukan
Page 47 and 48: Dilema transisional yang utama adal
Page 49 and 50: kekejaman yang dilakukan bawahannya
Page 51 and 52: Meskipun penggunaan prinsip pertang
Page 53 and 54: analogi pada pengadilan-pengadilan
Page 55 and 56: di wilayah Kesultanan Ottoman. 43 S
Page 57 and 58: Di mana seharusnya kebijakan pengad
Page 59 and 60: di tahun 1931, ketika ia membunuh d
Page 61 and 62: Dalam pengadilan suksesor lainnya y
Page 63 and 64: hukuman minimal. Bila para arsitek
Page 65: secara umum dikonseptualkan sebagai
Page 69 and 70: menunjukkan cara pikir yang lebih f
Page 71 and 72: kontra terhadap peradilan pidana da
Page 73 and 74: dibayar dengan amnesti umum. Setela
Page 75 and 76: tidaklah berakhir dengan amnesti, k
Page 77 and 78: sepenuhnya, dan keadilan dalam sist
Page 79 and 80: masa transisi. Transisi politik men
Page 81 and 82: tidak memiliki parameter jurisdiksi
Page 83 and 84: Kedua. Meskipun pengadilan dilakuka
Page 85 and 86: pelanggaran, dan juga dalam usaha u
Page 87 and 88: statusnya sebagai warga sipil yang
Page 89 and 90: transisi, seperti ditunjukkan penga
Page 91 and 92: Bab 3 Keadilan Historis Bab ini men
Page 93 and 94: masa-masa transformatif, kaitan ant
Page 95 and 96: Karena transisi merupakan masa konf
Page 97 and 98: kekuasaan tertinggi. (Pemahaman ini
Page 99 and 100: kali tidak dapat dikendalikan. Arah
Page 101 and 102: ditemukan, militer tetap berjaya da
Page 103 and 104: kesepakatan untuk mencari kebenaran
Page 105 and 106: penyelidikan demikian sebagai alter
Page 107 and 108: pembuktian yang biasa digunakan ole
Page 109 and 110: Jika mandat komisi kebenaran adalah
Page 111 and 112: Jadi, dua jenis kekerasan, yang dil
Page 113 and 114: mendapatkan pengetahuan. Contoh uta
Page 115 and 116: penting dari organisasi hak asasi m
Page 117 and 118:
transformatif sejarah, suatu peran
Page 119 and 120:
tersebut selama bertahun-tahun. 78
Page 121 and 122:
pidana, 86 dan berakhir dengan pemb
Page 123 and 124:
paling represif. Hal ini sekali lag
Page 125 and 126:
apakah orang-orang yang dilustrasi
Page 127 and 128:
Serikat, privilese “informan” m
Page 129 and 130:
Pengalaman pada masa transformasi p
Page 131 and 132:
jawab pidana Jerman ini. Sejarawan
Page 133 and 134:
mekanisme ini, ingatan para korban
Page 135 and 136:
atau kekerasan” haruslah dilarang
Page 137 and 138:
suatu perubahan identitas. Sejarah
Page 139 and 140:
menunjukkan beberapa loncatan puiti
Page 141 and 142:
Narasi transisional menunjukkan bah
Page 143 and 144:
dalam kisah biblikal di muka, juga
Page 145 and 146:
erkaitan dengan potensi tindakan in
Page 147 and 148:
Bab 4 Keadilan Reparatoris Pada mas
Page 149 and 150:
perak bisa dianggap sebagap pemberi
Page 151 and 152:
pada Pasal 231, Pasal 232 mengakui
Page 153 and 154:
Bagaimana kita memahami skema repar
Page 155 and 156:
pidana gagal, respon-respon lain bi
Page 157 and 158:
masyarakat-masyarakat yang terpecah
Page 159 and 160:
menentukan fakta-fakta”. 37 Jamin
Page 161 and 162:
dalam transisi. Maka, dalam Traktat
Page 163 and 164:
orang menderita, mengapa hanya bebe
Page 165 and 166:
suksesor? Kerugian saja, seperti di
Page 167 and 168:
dari program restitusi negara ini;
Page 169 and 170:
dan resmi. 67 Misalnya, dalam pidat
Page 171 and 172:
pelanggaran di masa lalu. Apakah ad
Page 173 and 174:
seluruh masyarakat untuk seterusnya
Page 175 and 176:
terhadap warga pribumi Amerika sete
Page 177 and 178:
diajukan terhadap Ferdinand Marcos,
Page 179 and 180:
transisi. Bahkan bila rezim belum b
Page 181 and 182:
Bab 5 Keadilan Administratif Bab in
Page 183 and 184:
Pertanyaan inti yang dicoba dijawab
Page 185 and 186:
negara-negara bagian yang memberont
Page 187 and 188:
elakang. Seperti sumpah kanonik di
Page 189 and 190:
pertama kali oleh Parlemen Inggris
Page 191 and 192:
Pada saat diciptakannya setelah per
Page 193 and 194:
ada kaitan antara pelucutan politik
Page 195 and 196:
dikemukakan secara kabur, dan kelal
Page 197 and 198:
terkait dengan aparat keamanan, pen
Page 199 and 200:
sudah mapan. Dalam sistem demokrasi
Page 201 and 202:
untuhnya komunisme merespon bentuk
Page 203 and 204:
Pada umumnya, skema-skema politis y
Page 205 and 206:
tradisional yang diasosiasikan deng
Page 207 and 208:
perdamaian dan demokrasi. Tujuan un
Page 209 and 210:
memiliki aspek punitif, dan hanya m
Page 211 and 212:
Perang Dunia Kedua, penahanan massa
Page 213 and 214:
Penindasan konstitusional terhadap
Page 215 and 216:
partai bertanggung-jawab. Setelah p
Page 217 and 218:
yang konstitusional memungkinkan re
Page 219 and 220:
politik. Secara historis (sejak mas
Page 221 and 222:
terbatas, ia menunjukkan suatu masa
Page 223 and 224:
penggunaan hukum publik secara luas
Page 225 and 226:
merupakan hasil dari perubahan poli
Page 227 and 228:
untuk menciptakan Kota Abadi di bum
Page 229 and 230:
Lebih lanjut lagi, meskipun terdapa
Page 231 and 232:
Pergeseran dari Pemerintahan Otorit
Page 233 and 234:
membantu mengarahkan Spanyol untuk
Page 235 and 236:
perpolitikan dan pemilihan umum, da
Page 237 and 238:
konstitusional sering kali dimodera
Page 239 and 240:
perlindungan konvensional. Struktur
Page 241 and 242:
Apa yang diakibatkan perubahan poli
Page 243 and 244:
Kasus-kasus ini menggambarkan berba
Page 245 and 246:
tahun 1898. 61 Terlihat bahwa keput
Page 247 and 248:
oleh rezim militer. 70 Suatu perspe
Page 249 and 250:
konstitusionalisme memperkuat demok
Page 251 and 252:
Eksplorasi buku ini terhadap hakika
Page 253 and 254:
dengan kokoh. Jadi, jurisprudensi p
Page 255 and 256:
dari sistem keadilan. 6 Akan tetapi
Page 257 and 258:
Kompromi transisional tidak lain ad
Page 259 and 260:
perubahan politik dan sosial yang m
Page 261 and 262:
legitimasi dan otoritas. 24 Dalam b
Page 263 and 264:
terbaik yang menyandarkan dirinya p
Page 265 and 266:
Sebuah paradigma tentang jurisprude
Page 267 and 268:
erkaitan dengan situasi politik yan
Page 269 and 270:
transisional mengilustrasikan suatu
Page 271 and 272:
erkenaan dengan respon-respon terha
Page 273 and 274:
Epilog: Keadilan Transisional dan N
Page 275 and 276:
Catatan Pengantar 1. Lihat Ruti Tei
Page 277 and 278:
18. Lihat pada umumnya Dahl, Polyar
Page 279 and 280:
22. Ibid.,141. 23. Ibid.,141-42. 24
Page 281 and 282:
44. Lihat Decision of Dec. 21, 1993
Page 283 and 284:
International Law 1 (1990): 67 (mem
Page 285 and 286:
juga “Hungary Arrests More in 195
Page 287 and 288:
53. Lihat H.L.A, Hart, Punishment a
Page 289 and 290:
75. Judgment of December 30, 1986 b
Page 291 and 292:
Historia de las Amnistias y los Ind
Page 293 and 294:
124. Lihat Aristoteles, The Athenia
Page 295 and 296:
agama, jender ...; (i) penghilangan
Page 297 and 298:
24. Untuk penjelasan mendetail tent
Page 299 and 300:
60. Azanian Peoples Organization (A
Page 301 and 302:
96. Misalnya di Polandia, “hak”
Page 303 and 304:
134. “International Convention on
Page 305 and 306:
6. Kewajiban Jerman untuk mengganti
Page 307 and 308:
32. Lihat Azanian Peoples Organizat
Page 309 and 310:
of Persecution, No. 7748 (Albania,
Page 311 and 312:
101. Lihat Argentine Republic vs. A
Page 313 and 314:
31. Lihat Peter Novick, The Resista
Page 315 and 316:
66. Lihat Victor Turner, The Ritual
Page 317 and 318:
Bab 6: Keadilan Konstitusional 1. T
Page 319 and 320:
Authoritarian Rule: Southern Europe
Page 321 and 322:
Washington, D.C: Woodrow Wilson Cen
Page 323 and 324:
Pasal IX, selanjutnya, menyatakan:
Page 325 and 326:
7. Berkenaan dengan Afrika Selatan,
Page 327 and 328:
41. Lihat, misalnya, Ackerman, Futu
Page 329 and 330:
Anderson, Susan, “Chronicle”, N
Page 331 and 332:
Berat, Lynn dan Yossi Shain, “Ret
Page 333 and 334:
Bradley, Curtis A. dan Jack L. Gold
Page 335 and 336:
Couturier, Kelly, “Turkey Bans Is
Page 337 and 338:
Elster, Jon, “On Doing What One C
Page 339 and 340:
Garro, Alejandro M. dan Henry Dahl,
Page 341 and 342:
Havel, Václav, “The Power of the
Page 343 and 344:
Human Rights Watch/Americas Nationa
Page 345 and 346:
Klingsberg, Ethan, “Safeguarding
Page 347 and 348:
MacIlwain, Charles H., Constitution
Page 349 and 350:
Michelman, Frank, “Law’s Republ
Page 351 and 352:
Ohitin, N. dan A. Roginsky, “Rema
Page 353 and 354:
Rawls, John, “The Domain of the P
Page 355 and 356:
Schulhofer, Stephen et al., “Dile
Page 357 and 358:
Stillman, Peter G., “Hegel’s Id
Page 359 and 360:
Turner, Victor, The Ritual Process:
Page 361 and 362:
Rehabilitation for Victims of Gross
Page 363:
Back Cover Text Di awal abad ini, m
show all

Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?