Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

diberikan dalam instrumen pasca-Perang Dunia Kedua: pembunuhan, penyiksaan dan
penindasan berdasar ras terhadap minoritas oleh pemerintahnya sendiri. Pada saat perencanaan
Piagam London dan Control Council Law No. 10, Komisi Kejahatan Perang PBB
mendefinisikan istilah Kejahatan terhadap Kemanusiaan sebagai “tindakan massal secara
sistematik”, dalam arti:
Kejahatan yang baik karena tingkatnya atau karena kekejamannya atau karena jumlah besarnya
atau karena pola serupa dilakukan di berbagai tempat dan waktu, dapat membahayakan
komunitas internasional atau mengguncang kesadaran umat manusia, memerlukan intervensi dari
negara-negara selain negara tempat terjadinya kejahatan tersebut, atau yang warganya menjadi
korban.
Secara historis, jurisprudensi ini menjelaskan penghilangan batasan kekuasaan negara atas
dasar hak-hak individual.
Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan ilustrasi paling jelas dan paling ideal
tentang potensi hukum untuk mengadakan transisi normatif. Hukum menjadi paling signifikan
apabila jurisdiksi terhadap suatu pelanggaran dikeluarkan dari wilayah tempat terjadinya dan
dengan demikian menghilangkan pengaruh politik lainnya. Pemikiran ini tampak bila negaranegara
melakukan respon terhadap kekejaman dalam cara-cara yang mengabaikan batas
negara; jadi, bentuk respons ini sendiri merupakan pelaksanaan norma keadilan yang
transenden. Setelah penggunaannya selama bertahun-tahun, ajudikasi untuk kejahatan
terhadap kemanusiaan menjadi identik dengan respon terhadap penindasan di masa modern.
Ciri utama dari penindasan politik adalah bahwa ia melampaui kejahatan biasa dan
menimbulkan respon internasional. Dalam bentuk modernnya, kejahatan terhadap
kemanusiaan bukanlah semata-mata serangan negara terhadap warga negara asing, namun
pelanggaran yang dilakukannya terhadap warganya sendiri, atau menganggap warga
negaranya sendiri sebagai musuh, sehingga mendestabilisasi tatanan internasional bahkan pada
masa damai. Prinsip jurisdiksional yang dapat diterapkan akan melampaui batasan tradisional
teritori dan pembatasan waktu. Kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap sebagai
pelanggaran terhadap seluruh umat manusia, dan dengan demikian dapat diadili oleh semua
negara, yang menimbulkan prinsip jurisdiksional lain yang terkait, yaitu: “universalitas”.
Sementara pelanggaran pidana harus diketahui dan dituliskan dalam hukum, agar tidak
melanggar prinsip mendasar yaitu retroaktivitas, kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap
sebagai pelanggaran “menurut negara-negara beradab” dan dengan demikian bisa dihukum
bahkan tanpa legislasi lebih dahulu. Pengecualian kejahatan terhadap kemanusiaan dari
larangan legislasi retroaktif telah diratifikasi sebagai bagian dari Konvensi Eropa untuk
Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi. Pasal 7 (2) mengecualikan pengadilan
kejahatan terhadap kemanusiaan dari batasan retroaktivitas: “Pasal ini tidak menolak
pengadilan dan penghukuman terhadap semua orang untuk semua tindakan, yang pada waktu
dilakukannya, dianggap sebagai kejahatan menurut prinsip umum hukum yang diakui oleh
negara-negara beradab”. 131
Prinsip universalitas pada kejahatan terhadap kemanusiaan dicontohkan oleh
pengadilan Adolf Eichmann atas kejahatan yang ia lakukan di Eropa pada Perang Dunia
131 “European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms”, 4 November 1950,
Treaties and International Agreements Registered or Filed or Reported with the Secretariat of the United Nations
312, No. 2889 (1955): pasal 7 (2).
43