Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Penyusunan konstitusi transisional, hingga batasan tertentu, mencerminkan ideide
yang lazim tentang negara dan perubahan politik. Tidak seperti model konstitusional
yang dominan, konstitusi transisional bersifat fleksibel dalam mengukuhkan normanorma,
seperti terlihat dalam tahapan-tahapan konstitusional sementara yang berkaitan
dengan isu-isu konstitusional yang kontroversial. Seiring perjalanan waktu, perubahan
pada konstitusi akan mengubah lingkup politik lebih lanjut, yang mendorong perubahan
konstitusional. Paradigma konstitusional konstruktivistik yang dibicarakan di sini berakar
pada analisis komparatif terhadap praktik politik dalam masa transisi dan pemikiran
induktif, dan memiliki kemirian dengan beberapa model teoretik proses pembangunan
konsensus konstitusional secara bertahap. 32 Akhirnya, alih-alih mengekspresikan
konsensus masyarakat yang sudah ada, prinsip-prinsip normatif dalam konstitusikonstitusi
ini paling bisa dijelaskan dalam tinjauan transisional, karena tujuannya
mencerminkan kemungkinan penggunaan konstitusi untuk transformasi.
Keadilan Konstitusional sang Pemenang
Arah penyusunan konstitusi setelah berakhirnya perang tampaknya mengikuti aturan
ideal pemutusan dari masa lalu dan peletakan awal yang baru. Meskipun
konstitusionalime pasca-perang menuntut adanya pemutusan dari masa lalu, tidak berarti
bahwa model konstitusional ini selalu melalui proses-proses demokratis dan menjunjung
kedaulatan rakyat. Dua ilustrasi yang dibicarakan di sini adalah Jerman Barat dan Jepang
pasca-perang, yang mensahkan skema konstitusionalnya setelah kemenangan Sekutu dan
penyerahan tanpa syarat. Konstitusi Jerman maupun Jepang sama-sama menggambarkan
konstitusionalisme yang jelas-jelas transisional, yaitu “konstitusi sang pemenang”.
Hingga titik tertentu, konstitusi ini dipaksakan. Tujuan transisional konstitusi pascaperang
ini terlihat dalam beberapa fungsi kritisnya: seperti tercermin dalam mandat
substantifnya, Undang-Undang Dasar Jerman dan Konstitusi 1946 Jepang dirancang
untuk mentransformasi peninggalan represif di masa lalu.
Mungkin kasus paling ekstrem dari keadilan konstitusional pemenang adalah
konstitusi pasca-perang Jepang. Dengan disahkan di bawah dominasi Amerika, dan
dirancang oleh suatu kelompok kecil di bawah arahan Jenderal Douglas MacArthur, dan
dipaksakan kepada parlemen Jepang untuk ratifikasi, 33 konstitusi Jepang 1946 tidak bisa
dianggap sebagai suatu ekspresi kedaulatan rakyat dalam konteks pendudukan ini.
Signifikansi partisipasi masyarakat dalam penyusunan konstitusi tidak terlalu besar dalam
negara-negara yang memiliki tradisi pemerintahan otoriter. Seperti konstitusi MacArthur,
konstitusi Meiji sebelumnya juga dirancang oleh beberapa anggota elite. Meskipun
awalnya tidak demokratis, otoritas konstitusi yang masih berlanjut ini menunjukkan
bahwa terdapat beberapa mekanisme lain yang melegitimasi konstitusi pemenang seiring
perjalanan waktu. Hingga titik tertentu, konstitusi pemenang di Jepang ini merupakan
versi yang ekstrem dari proses konstitusional yang dalam abad ke-20 lazim terjadi dalam
transisi. Dalam masa transisi politik, setelah perang atau pemerintahan represif, proses
32 Lihat Rawls, Political Liberalism, 133-72.
33 Untuk tinjauan mendalam tentang sejarah penyusunan konstitusi Jepang, lihat Kyoko Inoue, MacArthur’s
Japanese Constitution: A Linguistic and Cultural Study of Its Making, Chicago: University of Chicago
Press, 1991.
13