Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

Pada saat diciptakannya setelah perang, kebijakan denazifikasi dalam pemerintahan
militer Sekutu di Jerman secara eksplisit dikaitkan dengan kebijakan peradilan pidana pascaperang
yang disusun di Nuremberg, dengan dasar tanggung jawab organisasional. Pada tahap
pertama, denazifikasi dibatasi pada diskualifikasi mereka yang memegang jabatan tinggi
dalam partai Nazi dan organisasi “kriminal” lainnya (menurut Nuremberg). Namun, ketika
kekuasaan dikembalikan kepada Jerman, tahap denazifikasi berikutnya yang lebih ambisius
dimulai. Seperti namanya, Akta Pembebasan Jerman dari Nazisme dan Militerisme (5 Maret
1946), ditujukan untuk membersihkan Jerman dari ideologi Nazi. Tirani Nazi akan
disingkirkan dari “pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, ekonomi dan budaya”. Untuk
mencapai tujuan tersebut, fragebogen (kuesioner) digunakan untuk menanyakan kepada semua
warga negara dewasa untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan di masa perang. Cakupan
Akta Pembebasan yang luas ini menjangkau “pelanggar utama”, yaitu mereka yang secara
langsung terlibat dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, hingga
“pengikut”, yakni para pendukung Nazisme di tingkat bawah. 25 Dasar untuk memberikan
sanksi menurut hukum adalah cukup dengan membuktikan keanggotaan. Dengan kerangka
pemberian sanksinya yang luas berdasarkan berbagai tingkat tanggung jawab, Akta
Pembebasan merupakan skema penghukuman, yang menunjukkan sisi punitif denazifikasi.
Sanksi yang menimbulkan pengurangan hak-hak sipil ini – dari pemenjaraan hingga
penghilangan kesempatan bekerja dalam sektor publik dan lainnya – tampak sebagai bentuk
hukuman. Namun, meskipun denazifikasi memiliki dampak punitif, sanksi perdata di
dalamnya tidak memiliki fokus individual; prosedurnya bukanlah pidana dan hanya didasarkan
pada proses administratif. Di satu sisi, seperti dibicarakan dalam bab 2, peradilan pidana
dalam transisi sering kali melibatkan proses yudisial yang tidak berpuncak pada pemberian
hukuman sepenuhnya. Sementara di sisi lainnya, tindakan administratif transisional sering kali
menimbulkan hal sebaliknya: sanksi punitif tanpa melalui proses yudisial yang lengkap.
Hampir semua pengamat menyatakan bahwa kebijakan denazifikasi gagal. Hampir
semua orang yang disorot dalam skema tersebut dikatakan sebagai “pengikut” – tingkat
terendah dalam tanggung jawab politik. Mereka yang dihukum hanya mendapatkan sanksi
denda; hanya sedikit yang dilarang menjabat, itu pun untuk jangka waktu yang pendek. Lama
setelah denazifikasi, banyak anggota elite yang bekerja-sama dengan Nazi masih tetap
memegang jabatan mereka; bahkan institusi peradilan pun masih tetap dikuasai oleh mantan
anggota Nazi. 26 Bertahun-tahun kemudian, pertanyaan tentang bagaimana menyikapi para
pejabat era Nazi menjadi sangat kontroversial, sehingga tidak pernah mencapai konsensus;
dalam undang-undang dasar yang baru, pertanyaan ini dialihkan kepada cabang politik di
waktu yang lain. Anehnya, justifikasi yang digunakan untuk melakukan denazifikasi kembali
digunakan untuk merasionalkan kebijakan pengembalian kedudukan para mantan Nazi.
Keanggotaan dalam partai Nazi sedemikian besarnya, sehingga melanjutkan kebijakan
denazifikasi akan berarti menurunkan banyak hakim yang ada. Pengalaman sebelumnya dalam
pemerintahan, meskipun dalam rezim Nazi, dijadikan alasan untuk integrasi ke dalam sistem
layanan publik. Bahkan sebenarnya, tidak lama setelah kebijakan denazifikasi disahkan,
disahkan pula Akta Pengembalian Kedudukan, yang mengembalikan jabatan para pejabat
mantan Nazi, dan dengan demikian menghentikan denazifikasi.
25 Lihat Act for Liberation from National Socialism and Militarism, Pasal 1 (Jerman, 1946).
26 Lihat Ingo Müller, Hitler’s Justice: The Courts of the Third Reich, Cambridge: Harvard University Press, 1991.
11