Keadilan Transisional: sebuah tinjauan komprehensif - Elsam

melindungi dan menjamin hak asasi manusia, dan juga hak para korban untuk menuntut
keadilan. 112
Di luar argumen hukum internasional tentang kewajiban untuk menghukum adalah
argumen tradisional menurut sistem hukum negara-negara demokrasi mapan. Namun, seperti
akan dibicarakan di bawah, argumen-argumen tersebut tidaklah memberikan kewajiban untuk
menghukum dalam transisi, namun memang memberikan dasar yang baik untuk mengevaluasi
amnesti transisional. Seperti tampak jelas, bahkan dalam kondisi normal, kedaulatan hukum
tidaklah berarti penerapan peradilan pidana secara mutlak, dan alasan-alasan untuk
memberikan pengampunan, seperti juga dalam masa transisi, sering kali bersifat politis.
Argumen retributif untuk memberikan hukuman bukanlah demi kepentingan masyarakat di
masa depan, melainkan dengan memperhatikan pertimbangan moral yang terkait dalam
tindakan-tindakan yang terkait. Sebuah tulisan yang terkenal dari Immanuel Kant berhipotesis
tentang masyarakat di pulau gersang yang hendak membubarkan diri, yang sedang
mempertimbangkan apakah akan memberikan hukuman, dan apakah masyarakat itu memiliki
kewajiban untuk menghukum “semua orang yang pernah membunuh” sehingga “semua orang
akan ... mendapatkan upahnya sesuai dengan tindakannya dan dengan demikian ... hutang
darah tidak akan mengotori masyarakat tersebut.” 113 Bahkan masyarakat yang akan bubar pun
memiliki kewajiban untuk membebankan pertanggungjawaban individual, untuk
menghilangkan tanggung jawab moral dari seluruh masyarakat luas. Klaim Kantian untuk
memberikan hukuman dalam masyarakat yang akan bubar ini menguji justifikasi untuk
memberikan hukuman dalam konteks di mana tidak terdapat tujuan kepentingan masa depan
yang ditekankan bila terdapat kontinuitas sosial, yang tampak dalam kondisi transisional. Dari
perspektif retributif, tidak menghukum berarti masyarakat menanggung tanggung jawab
kolektif, dengan konsekuensi legitimasi institusi peradilannya. Peradilan pidana memainkan
peranan tidak hanya dalam menggariskan tanggung jawab individual dan kolektif, namun juga
melegitimasikan institusi peradilan; dengan demikian ia menarik garis antara dua rezim.
Membebankan tanggung jawab individual akan mengangkat tanggung jawab kolektif dari
rezim lama dan melegitimasi kembali otoritas negara.
Sementara argumen retributif memiliki klaim yang kuat tentang kewajiban untuk
menghukum, ia tidak menjelaskan dengan baik pandangan tentang peran hukuman dalam
sistem hukum, baik dalam masa biasa maupun masa transisi. 114 Pemahaman tentang kaitan
antara hukuman dengan kedaulatan hukum bervariasi secara luas dalam berbagai budaya
hukum. Dalam sistem civil law, prinsip legalitas menuntut adanya penerapan hukuman secara
nyaris mutlak. Namun, dalam sistem common law, anggapan tentang legalitas ini tidak sama:
norma mendasarnya adalah kekuasaan penuntutan yang tidak diterapkan pada kekuatan
112
Lihat Report No. 28/92, Cases 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309, 10.311, Argentina’s Annual Report of
the Inter-American Commision of Human Rights 1992-1993, 41b, OAS doc. OES/Ser.4L/UV/II.83/doc. 14/Corr.
1 (1993). Lihat juga Robert Goldman, “Amnesty Laws, International Laws, and the American Convention on
Human Rights”, The Law Group Docket 6, no. 1 (1989): 1.
113
Immanuel Kant, The Metaphysics of Morals, terjemahan Mary Gregor, New York: Cambridge University
Press, 1991, 183.
114
Lihat Teitel, “How are the New Democracies of the Southern Cone Dealing with the Legacy of Past Human
Rights Abuses?” Namun ada pula pakar yang mendasarkan justifikasi untuk kebijakan pengampunan dengan
pertimbangan retributif yang berdasar pada ketiadaan hukuman. Lihat Katherine Dean Moore, Pardons: Justice,
Mercy, and the Public Interest, New York: Oxford University Press, 1989.
37